Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurisprudentie Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Ahkam Jayadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar Sarifah Arafah Nasir; Ahkam Jayadi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16398

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan aturan atau kebijakan mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum postif dan hukum Islam khususnya di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data penelitian adalah Kepala Seksi Rehabilitas Penyandang Cacat dari Dinas Sosial kota Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan tentang persamaan hak bagi masyarakat disabilitas dan non disabilitas ditunjukkan pada Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945; 2) Indonesia telah mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana aturan ini merupakan upaya perlindungan dan perhatian dari pemerintah untuk mengatur tanggung jawab serta hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang sama, begitu pun juga ditegaskan dalam QS Al-Hujurat/49: 11; 3) Pemerintah kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang dalam pelaksanaan peraturan tersebut telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi masyarakat untuk segala bentuk pemberian bantuan, saran dan kesempatan kepada pemerintah kota Makassar selaku pelaksana teknis serta pengadaan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas
Tinjauan Yuris Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi (Studi Kasus Putusan No.8/Pid.B/2016/Pn.Pangkajene) aswar asmat; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17275

Abstract

Jurnal ini membahas Tinjauan Yuris Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan ekosistem Terumbu Karang Dalam Kasawan Konservasi (Stu Kasus Putusan No. 8/Pid.B/2016/PN.Pangkajene), Kemuan rumuskan Kedalam Beberapa Rumusan Masalah Yaitu: (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi. (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi Putusan No.8/pid.B/2016/PN.pangkajene.Metode Penelitian yang digunakan Adalah Kualitatif Dengan Menggunakan Pendekatan Yuris – Empiris, Serta Mengunakan Metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Serta Menggambarkan Fakta Yang Terja lapangan. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa: (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi dalam Undang-Undang Ini Sudah Jelas Mengatur Tentang Larangan Merusak Ekosistem Trumbu Karang Terdapat Pada Pasal 35 Huruf A,B,D dan D Yaitu Yang Pertama Menambang Terumbu Karang Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang, Kedua Mengambil Terumbu Karang Kawasan Konservasi Ketiga Menggunakan Bahan Peledak,Bahan Beracun dan Atau Bahan Lain Yang Merusak Ekosistem Terumbu Karang Ke Empat Menggunakan Peralatan,Cara, dan Metode Lain Yang Merusak Ekosistem Terumbu Karang. (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Ekosistem Trumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi Putusan, Sesuai Pernyataan Hakim PN Pangkajene Mengatakan Bahwa Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sudah Sesuai Berdasarkan Atas Tuntutan Penuntut Umum dan Fakta Fakta Persidangan, Kemuan Hal Tersebut Menja Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan. Pemerintah Perlu Mensosialisasikan Lagi Aturan Terkait Serta Kawasan Konservasi Terumbu Karang Terkhusus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Agar Tidak Adalagi Kejadiaan Yang Dapat Merugikan Berbagai Pihak Dan Merusak Keindahan Alam Karena Masih Banyak Masyarakat Atau Nelayan Itu Senri Yang Tidak Paham Betul Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum terhadap Terdakwa oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB Salma; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19821

Abstract

Penelitian ini membahas tentang “Implementasi pasal 56 ayat (1) KUHAP atas bantuan hukum terhadap terdakwa oleh pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Makale kelas IB”. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui prosedur pendampingan terhadap terdakwa oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitianyang digunakan untuk memperjelas kesesuaian teori dengan praktek dan menggunakan data premier tentang implementasi posbakum dalam menyelesaikan perkara pada rana pengadilan negeri. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale kelas IB dalam mendapatkan bantuan hukum harus melalui beberaapa prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak posbakum dan juga merujuk pada peraturan-peraturan yang ada. Kemudiaan pada penerapannya atau implementasinya posbakum sudah terlaksana secara efektif pihak pos bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB juga sudah melaksanakan beberapa program-program yang menyangkut tentang pemberian bantuan hukum khusunya kepada masyarakat kurang mampu. Implikasi penelitian ini adalah untuk lebih mengoptimalkan implementasi pos bantuan hukum harusnya pendanaan yang masuk di posbakum lebih ditingkatkan sedikit agar tidak hanya perkara prodeo saja yang di kenai bantuan hukum secara cuma-cuma tetapi pada perkara di bidang perdata juga.
Co-Authors A. Muh. Nur. Khaidir Andi Safriani aswar asmat Fadli Andi Natsir Islamiyah Hasan Bandaso Jeki Alang Khalifah Wini Mujaddidah Akbar Nurul Qalbi Rahmat Andika Rezky Ridhoyanti Rhamani Salma Sarifah Arafah Nasir ST Nurjannah Syamsuddin Radjab Tasbir Tasbir