Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN SOLUSINYA Ahkam Jayadi
Al-Risalah Ar-Risalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Undang Undang (UU No. 48 Tahun 2009) telah menegaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Pada pundak mereka-mereka itulah penegakan hukum itu di sandarkan, merekalah yang berperan di dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun sayang, meskipun tidak semuanya atau hanya sebagian dari mereka itu bukan melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum akan tetapi justru ikut melakukan berbagai pelanggaran hukum. Mengapa aparat penegak hukum menjadi pelaku berbagai pelanggaran hukum dan atau tindak pidana, oleh karena mereka tidak memahami eksistensi dirinya sebagai manusia. Manusia adalah entitas diri yang padanya melekat sifat-sifat jahat berupa: hawa, nafsu, dunia dan setan. Bagaimana hawa nafsu itu bekerja dalam memperalat manusia, maka tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali ajaran agama (Islam). Hal ini lah yang tidak banyak kita pahami selama ini.

PERAN NILAI-NILAI RELIGIOSITAS DALAM PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN HUKUM NEGARA ahkam jayadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9355

AbstractThere is contradiction in thinking about putting law as an institution that will improve people’s lives and lives. On one side of the law is placed as an institution that can improve that attitudes and behavior of the people not to commit various criminal acts (normative functions of the law). On the other hand it turns out that the law continues to be in the spotlight because it is unable to realize justice so that there are still various criminal acts. In this area the urgency of religious values to support the upholding of justice because justice is the deepest aspect of religious communityKey Word : Entity, Religiositas AbstrakKontradiksi berfikir terjadi dalam menempatkan hukum sebagai institusi yang akan memperbaiki hidup dan kehidupan masyarakat. Pada satu sisi hukum ditempatkan sebagai institusi yang bisa memperbaiki sikap dan prilaku masyarakat untuk tidak melakukan berbagai tindak pidana (fungsi normatif hukum perundang-undangan). Pada sisi lain ternyata hukum tetap saja hingga kini menjadi sorotan karena tidak mampu mewujudkan keadilan sehingga tetap saja terjadi berbagai tindak pidana. Pada ranah inilah urgensi nilai religiositas untuk mendukung tegaknya keadilan oleh karena keadilan adalah aspek terdalam dari diri umat beragama. Kata Kunci : Entitas, Religiositas

ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE Rahmat Andika; Ahkam Jayadi; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen / catatan / laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi kepegawaian cenderung menggunakan Merit System melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja , akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu Spoil System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KURIR NARKOBA A. Muh. Nur. Khaidir; Ahkam Jayadi; Fadli Andi Natsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna unuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana dengan sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkotika anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana.

PENCURIAN BERKUALIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Rezky Ridhoyanti Rhamani; Ahkam Jayadi; ST Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penerapan sanksi pidana dengan Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap terdakwa anak yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pada Pasal 363 ayat 1 sub 3 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dalam kondisi sehat jasmani dan psikis sehingga menurut hakim terdakwa anak secara meyakinkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan barang bukti di muka persidangan sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa anak bersalah, selain itu pada putusannya, hakim mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan pada terdakwa anak.

MEKANISME VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN Tasbir Tasbir; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana persyaratan subjektif dan objektif untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui jalur perseorangan, dan Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon jalur perseorangan di kabupaten Bone pada tahun 2018 berdasarkan UU No.10 tahun 2016 dan PKPU No.15 tahun 2017. Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan melakukan wawancara kepada dewan teknis Penyelenggara Pemilu dan Kasubag Tekhnis Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun persyaratan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan terbagi atas dua persyaratan yaitu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Dan adapun mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon kepala daerah dilakukan dengan 3 tahap verifikasi yaitu : (1) Verifikasi jumlah minimum dukungan dan persebarannya wilayah daftar pemilih tetap (2) verifikasi penghitungan administrasi identitas daftar pemilih tetap dan (3) verifikasi lapangan faktual.

Aspek Hukum Ganti Kerugian Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay) Maskapai Penerbangan Komersial Indonesia Nurul Qalbi; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14642

AbstrakPengangkutan udara komersial di Indonesia pasca deregulasi penerbangan tahun 2000 yang dilakukan oleh pemerintah mengalami perkembangan pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan atau maskapai penerbangan saat ini. Padahal sebelumnya hanya 5 maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan pengangkutan udara ternyata banyak menimbulkan masalah, salah satunya yakni masalah keterlambatan penerbangan (flight delay). Masalah keterlambatan penerbangan ini sangat merugikan penumpang. Karena kecepatan waktu dalam menempuh suatu wilayah menjadikan transportasi ini dipilih oleh kebanyakan orang. Sehubungan dengan masalah keterlambatan penerbangan maka diperlukan suatu aturan yang mengatur mengenai ganti kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penerbangan maskapai penerbangan komersial khususnya di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut dengan masalah ini, penulis melakukan penelitan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama mengenai aturan tentang ganti kerugian keterlambatan (flight delay) penerbangan komersial di Indonesia diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Penerbangan Niaga Berjadwal Di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pemberian ganti rugi dalam keterlambatan penerbangan (flight delay) yakni bisa dari Staff/pegawai serta berbagai sarana yang dimiliki maskapai penerbangan yang dapat menghambat pemberian ganti kerugian dan bisa juga dari penumpang itu sendiri karena kurang aktif dalam meminta hak-nya apabila terjadi keterlambatan penerbangan.Abstract Commercial air transportation in Indonesia after the deregulation of flights in 2000 by the government has undergone rapid development. It is able to be seen from the number of companies or airlines nowadays. Whereas there were only 5 airlines that served flight services for various flight routes. In line with the rapid development of air transportation, there are many problems arising, one of which is the problem of flight delays. This flight delay problem has been very detrimental for passengers due to the fact that the speed of time in traveling to an area makes this transportation chosen by most people. In connection with the problem of flight delays, we need a rule governing compensation caused by flight delays of commercial airlines, especially in Indonesia. To find out more about this problem, the authors conducted a research. The results of this study indicate that: firstly, it was concerning the rules on compensation for flight delays for commercial flights in Indonesia that are regulated in more detail in Ministerial Regulation No. 89 of 2015 concerning Handling of Delay Management in Scheduled Commercial Business Entities in Indonesia mandated in RI Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. Secondly, the factors that hinder compensation in flight delays could be from staff / employees and various means owned by airlines that could inhibit compensation and also from passengers themselves because they were less active in asking for rights when there was a flight delay.Keywords: Ganti Rugi; Keterlambatan Penerbangan; Ganti Kerugian Maskapai Penerbangan

Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perseroan Terbatas Khalifah Wini Mujaddidah Akbar; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15249

Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) menjadi permasalahan pokok sebuah perusahaan karena tidak melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) serta mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab PT. Industri Kapal Indonesia (Persero). Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mengenai klaim jaminan sosial kecelakaan kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk mencairkan dana berdasarkan kecelakaan kerja yang dialaminya. Kemudian tanggung jawab PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) telah melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan bisa meminimalisir tingkat kecelakaan kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero). Dalam meningkatkan upaya efektivitas pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) pihak perusahaan sebaiknya melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal dan juga diharapkan mampu lebih meningkatkan pengusahaan terhadap kepentingan para pekerjanya karena pada dasarnya antara pengusaha dan pekerja/buruh memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain.

Eksistensi Bawaslu Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Islamiyah Hasan Bandaso; Ahkam Jayadi; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15313

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak terdapat pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai badan pemutus merupakan lembaga setengah peradilan, dan berperan penting terhadap pemilihan umum untuk pengawasan, ketertiban proses pemilihan umum, begitupun halnya Bawaslu Pasangkayu yang telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan mengawasi proses pemilihan umum di daerah Pasangkayu, Namun, Penguat kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu kesuksesan suatu tugas dari anggota bawaslu pasti ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu itu sendiri. Bawaslu Pasangkayu selama ini telah melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, Profesional dan akuntabel di buktikan dengan terdapatnya beberapa pelanggaran yang di proses melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.

Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo) Jeki Alang; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16582

This study entitled "Judicial Review of Judges' Decisions Regarding Sexual Relationships in the Family Environment (Incest) (Case Study at the Palopo District Court", the problems are: 1). How to prove criminal acts against perpetrators of sexual relations in the family environment (Incest) in the Palopo District Court and 2). How is the Judge's decision in establishing evidence of a criminal act against the perpetrator of sexual relations within the family (Incest) at thethe Palopo District Court?

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search