Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak
Ilham Laman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEBERADAAN POLISI SANTRI DALAM ORGANISASI KEPOLISIAN RESOR DI KOTA PALOPO Ilham Laman
Al-Risalah VOLUME 20 NO 1, MEI (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.956 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v20i1.13100

Abstract

The police are one government agency established to maintain security and public order, as well as provide security and peace for the community. This role is carried out based on Law number 2 of 2002. This role is then leading to defining the vision and mission of the police as an institution to protect, guide, and serve the public, as well as to enforce the law. Accordingly, the police strive to create innovations for society by applying several programs to maintain their duties. For instance, both the city police of Palopo and the regional police of Sulawesi Selatan initiate a program called “Polisi Santri” referring to the group of police officers who have adequate Islamic knowledge in the institution. This program aims to make people feel secure and to enhance their spiritual knowledge. Besides, it also becomes an alternative for the criminals who will be guided based on Islamic teachings and approaches to prevent them for doing the same mistakes, to create a safe environment, and to prevent any disturbances in the community
Analisis Fenomena Bintang Kejora dalam Penentuan Awal Waktu Salat Firdausi; Mahyuddin Latuconsina; Ilham Laman
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 4 No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v4i2.37065

Abstract

This research discusses the phenomenon of the Morning Star which is visible at dusk and dawn, so this research focuses on the early journey of the Isha' prayer and Fajr prayers with the aim of 1) to know the phenomenon of the Morning Star according to science, 2) to find out the implementation of the Morning Star phenomenon in number of prayer times. This research is a library research, with a normative theology (syar'i) approach. The results obtained from this study are that the Morning Star phenomenon is the Planet Venus which appears late at night and appears late in the morning, so it is also known as the Evening Star and Morning Star. The planet Venus has a thick atmosphere and is always shrouded in clouds, making it look shiny from Earth. In addition, paying for the start of the prayer time by looking at the Morning Star can only be used to determine the start of the Isha and Fajr prayers, and can only be used at certain times. From the research conducted, it is clear that the Morning Star is visible before the time for the Isha prayer starts, as well as during the Fajr prayer. Therefore, this star can only be used as a marker for the start of the time for the Isha prayers and the Fajr prayer, not as a marker for the start of the time for the Isha prayers and the Fajr prayer. Keywords: Morning Star, Isha Prayer and Dawn, Venus
Analisis PBJT Jasa Parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Nisya, Khoirun; Dea Larissa; Ilham Laman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4569

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menimbulkan dinamika dalam aspek pengaturan dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan substansi hukum PBJT jasa parkir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan kerangka analisis ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, pelaku usaha parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 55 telah dirumuskan secara jelas dan memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PBJT jasa parkir, termasuk pengaturan objek dan pengecualian pajak. Implementasi kebijakan ini didukung oleh penurunan tarif PBJT, penerapan sistem self assessment, pemanfaatan sistem SIMPAKDU, serta kegiatan sosialisasi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa parkir liar, potensi penyalahgunaan pengecualian pajak, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya pemahaman wajib pajak. Secara normatif, pengaturan PBJT jasa parkir dinilai sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penyempurnaan pengaturan pengecualian pajak, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan keadilan fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah.
Dispersion of Authority in Management of Cultural Tourism: A Siyasah Dusturiyah of Gowa Regency Regulation Number 3 of 2022 Montanah, Fauzan; Dea Larissa; Ilham Laman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4957

Abstract

Otonomi daerah di Indonesia menempatkan pengelolaan pariwisata sebagai kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata budaya sering mengalami tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Penelitian ini bertujuan menganalisis dispersi kewenangan pengelolaan pariwisata budaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Sekretariat Daerah, DPRD,  serta UPT Taman Budaya Benteng Somba Opu Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda telah menjadi pedoman perencanaan pembangunan pariwisata, implementasinya terhambat oleh dualisme kewenangan administratif, lemahnya koordinasi antar pemerintah, dan sektoralitas kelembagaan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya tawazun al-sulthah (keseimbangan kewenangan) serta lemahnya orientasi maslahah dalam tata kelola. Akibatnya, pembangunan pariwisata menjadi tidak efektif dan partisipasi masyarakat terbatas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinkronisasi regulasi dan kejelasan kewenangan guna menjamin keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat dalam tata kelola pariwisata.
Co-Authors Dea Larissa Firdausi Khoirun Nisya Mahyuddin Latuconsina Montanah, Fauzan