Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Al Tasyri'iyyah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Dea Larissa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum bagi Penerbit atas Pembajakan Buku Terjemahan Perspektif Siyasah Syar’iyyah Fatimah Az Zahra; Dea Larissa
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44117

Abstract

ABSTRAK Pembajakan buku tidak hanya mencakup buku lokal saja, tetapi buku terjemahan juga bisa terjadi pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum pembajakan buku terjemahan Gagal Menjadi Manusia karya Dazai Osamu terbitan Penerbit Mai Tangerang, serta bagaimana pembajakan dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis dan normatif syar’i. Penerbit Mai dalam menyelesaikan kasus pembajakan buku Gagal Menjadi Manusia tidak mengambil jalur mediasi dan mengambil langkah persuasif dengan melaporkan kasus ini kepada Shopee sebagai marketplace yang mempunyai kontrak personal atau perjanjian yang mengikat dengan Penerbit Mai, lalu dengan jangka waktu seminggu pihak Shopee melakukan take down kepada link-link yang dilaporkan. Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Hal ini sudah jelas ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram. Kata Kunci: Buku Terjemahan; Penegakan Hukum; Pembajakan
IMPLICATIONS OF MULTIPLE MINISTERIAL POSITIONS ON THE INDONESIAN GOVERNMENT SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF AL-MAWARDI Nursarah A Conoras; Darussalam Syamsuddin; Dea Larissa
Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 5 No 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2025
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain the implications of dual ministerial positions on the Indonesian government system and to examine the implications of dual ministerial positions on the Indonesian government system from al-Mawardi's perspective. This is a qualitative study. The research design is field research. The results of this study indicate that dual ministerial positions have the potential to cause conflicts of interest, reduce professionalism in policy-making, and weaken the principles of good governance. Therefore, it is necessary to strengthen regulations that explicitly prohibit dual positions in order to improve the effectiveness of governance and maintain the integrity of public officials. Imam Al-Mawardi emphasizes professionalism, justice, and efficiency in governance. According to him, holding multiple positions indicates an imbalance of duties or personal ambition that may disregard the interests of the people. Although he does not explicitly prohibit it, he considers the practice unethical and potentially disruptive to the stability and effectiveness of government.
RESOLUTION OF LAND DISPUTES THROUGH CUSTOMARY LAW IN PANAKKUKANG, GOWA REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH SYAR’IYYAH Tri Buwonot Tungga Dewi; M. Chaerul Risal; Dea Larissa
Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 5 No 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2025
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study discusses that land is one of the essential elements in the life of Indonesian society, especially due to the agrarian nature of the nation and its heavy dependence on natural resources. Since before the colonial era, customary law communities have recognized systems of land ownership and management regulated by customary law, including ulayat rights that grant collective authority to indigenous communities over the land within their territories. This type of research is qualitative in nature. The research design is field research, with data collected through interviews, observations, and document studies. The results show that 1) the resolution of land disputes through customary law is effective, relying on deliberation, mediation, and local wisdom that align with the principles of justice and public interest (maslahah) in siyasah syar’iyyah; 2) the main supporting factor is the community’s trust in customary institutions as entities capable of maintaining, enforcing, and preserving customary values as well as resolving various social issues fairly and with dignity. This trust arises because customary institutions are seen as an important part of community identity, possess strong social legitimacy, and are considered to better understand the needs and values of the local society compared to formal state institutions; 3) the study emphasizes the importance of strengthening the role of customary law through the integration of siyasah syar’iyyah values and adaptive regional regulations. By incorporating the principles of justice and public interest from siyasah syar’iyyah into customary law, supported by clear and harmonious regional regulations, the resolution of social problems at the local level can be more effective and just.
Putusan MUI Pusat No 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk-Produk yang Terafiliasi dengan Israel Perspektif Siyasah Syariyah Muh. Fikwan Ramadhan; Dea Larissa; Muh. Amiruddin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 2 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i2.560

Abstract

Penelitian ini membahas Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk- produk yang terafiliasi dengan israel, ditinjau dari perspektif Siyasah Syar’iyah. Putusan ini menegaskan penerapan prinsip al-maslahah (kemaslahatan) dan al-dharar (menghindari mudarat) sebagai upaya melindungi kepentingan umat Islam, merespons ketidakadilan yang dialami Palestina, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kerugian pada kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang mengandalkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan jurrnal, relevan, guna menggali teori, konsep, dan temuan sebelumnya, serta merumuskan arah penelitian lanjutan melalui sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu solidaritas terhadap Palestina, penolakan terhadap praktik ketidakadilan internasional, dan perlindungan kemaslahatan umat Islam. Dalam kerangka Siyasah Syar’iyah, boikot dipandang sebagai langkah strategis yang selaras dengan prinsip al-maslahah dan al-dharar. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara tujuan kemaslahatan umat dan potensi dampak ekonomi. Hambatan yang dihadapi meliputi resistensi dari sektor bisnis serta potensi penurunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perspektif Siyasah Syar’iyah menggarisbawahi perlunya kebijakan yang proporsional, adaptif, dan mampu mencegah kerusakan yang lebih besar bagi negara, sehingga tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar’iyyah Nur Syamsi; Adriana Mustafa; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4114

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Adat Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar’iyyah? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)Bagaimana Bentuk Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat Rambu Solo dan Hukum Negara dalam Konteks Pengelolaan Masyarakat Majemuk?, 2)Bagaimana Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam Mengelola Ketegangan Normatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara Pada Pelaksanaan Rambu Solo Di Tana Toraja? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis dan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1)hubungan antara hukum adat dan hukum negara mengenai adat Rambu Solo dapat terjaga harmonis apabila pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat terus membangun dialog serta menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama. Baik dalam perspektif pemerintahan maupun siyasah syar’iyyah 2)pelaksanaan adat tetap dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan keadilan, ketertiban, dan nilai moral dan agama yang lebih tinggi. Implikasi Penelitian ini adalah: 1) memperkaya wawasan dalam bidang hukum adat dan hukum tata kelola pemerintahan daerah serta studi Siyasah Syar’iyyah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. 2) Pemerintah Daerah di sarankan mengembangkan komunikasi dan pengawasan yang lebih peka dan menyeluruh agar pelaksanaan Rambu Solo tetap harmonis, tertib, dan sesuai ketentuan adat maupun hukum negara.
Co-Authors Adriana Mustafa Darussalam Syamsuddin Fatimah Az Zahra M. Chaerul Risal Muh. amiruddin Muh. Fikwan Ramadhan Nur syamsi Nursarah A Conoras Tri Buwonot Tungga Dewi