Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum bagi Penerbit atas Pembajakan Buku Terjemahan Perspektif Siyasah Syar’iyyah Fatimah Az Zahra; Dea Larissa
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44117

ABSTRAK Pembajakan buku tidak hanya mencakup buku lokal saja, tetapi buku terjemahan juga bisa terjadi pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum pembajakan buku terjemahan Gagal Menjadi Manusia karya Dazai Osamu terbitan Penerbit Mai Tangerang, serta bagaimana pembajakan dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis dan normatif syar’i. Penerbit Mai dalam menyelesaikan kasus pembajakan buku Gagal Menjadi Manusia tidak mengambil jalur mediasi dan mengambil langkah persuasif dengan melaporkan kasus ini kepada Shopee sebagai marketplace yang mempunyai kontrak personal atau perjanjian yang mengikat dengan Penerbit Mai, lalu dengan jangka waktu seminggu pihak Shopee melakukan take down kepada link-link yang dilaporkan. Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Hal ini sudah jelas ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram. Kata Kunci: Buku Terjemahan; Penegakan Hukum; Pembajakan

IMPLICATIONS OF MULTIPLE MINISTERIAL POSITIONS ON THE INDONESIAN GOVERNMENT SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF AL-MAWARDI Nursarah A Conoras; Darussalam Syamsuddin; Dea Larissa
Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 5 No 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2025
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to explain the implications of dual ministerial positions on the Indonesian government system and to examine the implications of dual ministerial positions on the Indonesian government system from al-Mawardi's perspective. This is a qualitative study. The research design is field research. The results of this study indicate that dual ministerial positions have the potential to cause conflicts of interest, reduce professionalism in policy-making, and weaken the principles of good governance. Therefore, it is necessary to strengthen regulations that explicitly prohibit dual positions in order to improve the effectiveness of governance and maintain the integrity of public officials. Imam Al-Mawardi emphasizes professionalism, justice, and efficiency in governance. According to him, holding multiple positions indicates an imbalance of duties or personal ambition that may disregard the interests of the people. Although he does not explicitly prohibit it, he considers the practice unethical and potentially disruptive to the stability and effectiveness of government.

RESOLUTION OF LAND DISPUTES THROUGH CUSTOMARY LAW IN PANAKKUKANG, GOWA REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH SYAR’IYYAH Tri Buwonot Tungga Dewi; M. Chaerul Risal; Dea Larissa
Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 5 No 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2025
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The study discusses that land is one of the essential elements in the life of Indonesian society, especially due to the agrarian nature of the nation and its heavy dependence on natural resources. Since before the colonial era, customary law communities have recognized systems of land ownership and management regulated by customary law, including ulayat rights that grant collective authority to indigenous communities over the land within their territories. This type of research is qualitative in nature. The research design is field research, with data collected through interviews, observations, and document studies. The results show that 1) the resolution of land disputes through customary law is effective, relying on deliberation, mediation, and local wisdom that align with the principles of justice and public interest (maslahah) in siyasah syar’iyyah; 2) the main supporting factor is the community’s trust in customary institutions as entities capable of maintaining, enforcing, and preserving customary values as well as resolving various social issues fairly and with dignity. This trust arises because customary institutions are seen as an important part of community identity, possess strong social legitimacy, and are considered to better understand the needs and values of the local society compared to formal state institutions; 3) the study emphasizes the importance of strengthening the role of customary law through the integration of siyasah syar’iyyah values and adaptive regional regulations. By incorporating the principles of justice and public interest from siyasah syar’iyyah into customary law, supported by clear and harmonious regional regulations, the resolution of social problems at the local level can be more effective and just.

Putusan MUI Pusat No 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk-Produk yang Terafiliasi dengan Israel Perspektif Siyasah Syariyah Muh. Fikwan Ramadhan; Dea Larissa; Muh. Amiruddin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 2 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i2.560

Penelitian ini membahas Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk- produk yang terafiliasi dengan israel, ditinjau dari perspektif Siyasah Syar’iyah. Putusan ini menegaskan penerapan prinsip al-maslahah (kemaslahatan) dan al-dharar (menghindari mudarat) sebagai upaya melindungi kepentingan umat Islam, merespons ketidakadilan yang dialami Palestina, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kerugian pada kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang mengandalkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan jurrnal, relevan, guna menggali teori, konsep, dan temuan sebelumnya, serta merumuskan arah penelitian lanjutan melalui sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu solidaritas terhadap Palestina, penolakan terhadap praktik ketidakadilan internasional, dan perlindungan kemaslahatan umat Islam. Dalam kerangka Siyasah Syar’iyah, boikot dipandang sebagai langkah strategis yang selaras dengan prinsip al-maslahah dan al-dharar. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara tujuan kemaslahatan umat dan potensi dampak ekonomi. Hambatan yang dihadapi meliputi resistensi dari sektor bisnis serta potensi penurunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perspektif Siyasah Syar’iyah menggarisbawahi perlunya kebijakan yang proporsional, adaptif, dan mampu mencegah kerusakan yang lebih besar bagi negara, sehingga tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar’iyyah Nur Syamsi; Adriana Mustafa; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4114

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Adat Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar’iyyah? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)Bagaimana Bentuk Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat Rambu Solo dan Hukum Negara dalam Konteks Pengelolaan Masyarakat Majemuk?, 2)Bagaimana Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam Mengelola Ketegangan Normatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara Pada Pelaksanaan Rambu Solo Di Tana Toraja? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis dan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1)hubungan antara hukum adat dan hukum negara mengenai adat Rambu Solo dapat terjaga harmonis apabila pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat terus membangun dialog serta menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama. Baik dalam perspektif pemerintahan maupun siyasah syar’iyyah 2)pelaksanaan adat tetap dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan keadilan, ketertiban, dan nilai moral dan agama yang lebih tinggi. Implikasi Penelitian ini adalah: 1) memperkaya wawasan dalam bidang hukum adat dan hukum tata kelola pemerintahan daerah serta studi Siyasah Syar’iyyah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. 2) Pemerintah Daerah di sarankan mengembangkan komunikasi dan pengawasan yang lebih peka dan menyeluruh agar pelaksanaan Rambu Solo tetap harmonis, tertib, dan sesuai ketentuan adat maupun hukum negara.

Peran Akademisi Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 Di Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Perspektif Siyasah Syariah Nurul Rezkyani; Hisbullah; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4445

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum strategis dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik lokal. Agar peraturan daerah tidak bersifat normatif semata, keberadaan Naskah Akademik menjadi penting sebagai landasan ilmiah dalam proses pembentukan regulasi. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik peraturan daerah masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan ruang analisis dan lemahnya dukungan kelembagaan. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi konteks penting untuk mengkaji peran akademisi mengingat dampaknya yang strategis terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk keterlibatan akademisi, pemikiran akademisi yang dituangkan dalam Perda, serta implementasi prinsip-prinsip siyasah syariah dalam penyusunan Naskah Akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi bersifat teknis, analitis, dan konsultatif, serta berpengaruh signifikan terhadap substansi Peraturan daerah yang dihasilkan. Selain itu, nilai-nilai siyasah syariah seperti kemaslahatan, musyawarah, dan keadilan terimplementasi secara substantif meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran akademisi secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Analisis PBJT Jasa Parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Nisya, Khoirun; Dea Larissa; Ilham Laman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4569

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menimbulkan dinamika dalam aspek pengaturan dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan substansi hukum PBJT jasa parkir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan kerangka analisis ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, pelaku usaha parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 55 telah dirumuskan secara jelas dan memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PBJT jasa parkir, termasuk pengaturan objek dan pengecualian pajak. Implementasi kebijakan ini didukung oleh penurunan tarif PBJT, penerapan sistem self assessment, pemanfaatan sistem SIMPAKDU, serta kegiatan sosialisasi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa parkir liar, potensi penyalahgunaan pengecualian pajak, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya pemahaman wajib pajak. Secara normatif, pengaturan PBJT jasa parkir dinilai sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penyempurnaan pengaturan pengecualian pajak, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan keadilan fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah.

Dispersion of Authority in Management of Cultural Tourism: A Siyasah Dusturiyah of Gowa Regency Regulation Number 3 of 2022 Montanah, Fauzan; Dea Larissa; Ilham Laman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4957

Otonomi daerah di Indonesia menempatkan pengelolaan pariwisata sebagai kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata budaya sering mengalami tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Penelitian ini bertujuan menganalisis dispersi kewenangan pengelolaan pariwisata budaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Sekretariat Daerah, DPRD, serta UPT Taman Budaya Benteng Somba Opu Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda telah menjadi pedoman perencanaan pembangunan pariwisata, implementasinya terhambat oleh dualisme kewenangan administratif, lemahnya koordinasi antar pemerintah, dan sektoralitas kelembagaan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya tawazun al-sulthah (keseimbangan kewenangan) serta lemahnya orientasi maslahah dalam tata kelola. Akibatnya, pembangunan pariwisata menjadi tidak efektif dan partisipasi masyarakat terbatas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinkronisasi regulasi dan kejelasan kewenangan guna menjamin keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat dalam tata kelola pariwisata.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search