Kholilur Rahman
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

DINAMIKA KEJAHATAN DUNIA MAYA MENGENAI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Arifin, Samsul; Rahman, Kholilur
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 2 (2021): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.19812

Abstract

Sekarang ini seluruh dunia tengah mendapati ancaman Pandemi COVID-19, kondisi demikian telah mengganti sikap sosial anak serta remaja yang ditutup sekolahnya lebih banyak menghabiskan waktu secara online. Perubahan sikap ini berdampak pada bidang kriminalitas ataupun kejahatan dunia maya, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual baru yang berkembang saat ini dengan memanfaatkan sarana internet. Bentuk eksploitasi seksual baru tersebut disebut sebagai online child sexual exploitation yang terindikasi semakin merebak di tengah Pandemi COVID-19. Selain itu, Salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak konsistennya penggunaan istilah atau terminologi terkait eksploitasi seksual anak secara online, sehingga berdampak pada kesulitan dalam penegakan hukum (law enforcement). Oleh karena itu, artikel ilmiah ini bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai terminologi dan karakteristik online child sexual exploitation dalam perspektif hukum positif, serta identifikasi dinamika kejahatan dunia maya mengenai online child sexual exploitation di tengah Pandemi COVID-19.
KEDUDUKAN AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS YANG SEDANG DALAM MASA TAHANAN Samuel Dharma Putra Nainggolan; Kholilur Rahman; Abraham Sridjaja; Jamalum Sinambela
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2573

Abstract

The notary in carrying out his position must remember that the deed made by or before him is an authentic deed that becomes a document/state archive, and the agreement stated therein becomes a law for those who make it. The important role of a Notary in making a deed is inseparable from the possibility of actions that are contrary to the propriety prevailing in the society in carrying out the duties and functions of a Notary. A notary who is currently in detention as long as he has not been dismissed as a notary is still capable of making an authentic deed, but in terms of propriety, this is not justified. UUJN contains sanctions against Notaries who are proven to have committed violations, during this period the Deeds made downgraded from Authentic Deeds to Underhanded Deeds. This legal research uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In this context, it is concluded that the Notary is temporarily dismissed from his position because he is currently undergoing a detention period. After the temporary dismissal period ends due to the detention period, the Notary will be rehabilitated after the temporary dismissal period ends. The rehabilitation in question implies that the notary concerned is activated and returned to his original position. Therefore, if the notary is returned to his original position, the deed made by the notary is authentic. In this case, if the detention period is more than 6 months, while the temporary dismissal period has ended, the notary has authority according to his functions and duties.
Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kartel Dalam Persaingan Usaha di Indonesia Kholilur Rahman; Pratiwi Ayu Sri D; Samuel Dharma Putra Nainggolan; Jamalum Sinambela
Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1085

Abstract

Para pelaku usaha berlomba-lomba dalam hal mengejar keuntungan sehingga terciptalah suatu iklim persaingan usaha antara perlaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Hal seperti ini menjadi positif apabila dalam suatu persaingan tersebut menggunakan cara-cara yang adil dan fair. Hal yang terjadi adalah tidak jarang pelaku usaha didasari oleh keinginan untuk menambah keuntungannya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dengan membuat suatu kesepakatan dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk merusak iklim persaingan usaha yang telah berjalan baik yang salah satunya dikenal dengan istilah kartel. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, iklim persaingan usaha dijaga oleh Negara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan persaingan usaha. Namun terjadi beberapa permasalahan mengenai kewenangannya yang menyebabkan tetap terjadinya kartel dalam suatu persaingan usaha. Penelitian ini berusaha menjawab itu semua melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual maupun pendekatan kasus agar menghasilkan pemahaman atas permasalahan kartel dan penegakan hukum pidananya di Indonesia.