Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SISTEM SANKSI PERDAGANGAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM Sukirno Sukirno; Sitti Aisyah Kara; Jumadi Jumadi
Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2 (2018): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v6i2.6738

Abstract

Sistem sanksi terhadap tindak pidana perdagangan anak di Indonesia dan hukum Islam, yaitu di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku perdagangan orang bisa termasuk jarimah hudud, qishahsh, dan ta’zir tergantung kepada akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Kejahatan perdagangan manusia terutama perempuan dana anak berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong, satu diantaranya yaitu faktor kemiskinan. Masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan yang gajinya besar mendorong anak-anak tersebut terdorong untuk mengikuti ajakan dari para pelaku. Kondisi tingkat kemiskinan tersebut semakin mudah untuk dipengaruhi dika dibarengi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang menawarkan gaji yang besar jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak ada.
Hak Politik Perempuan Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar (Analisis Siyasah Syar’iyyah) Ade Ihwana Ilham; Sitti Aisyah Kara; Fatmawati; Usman; Zulfahmi
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak politik perempuan perspektif muslimah wahdah islamiyah di kota Makassar (Analisis siyasah syar’iyyah). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan teologi normatif dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak politik  perempuan Muslimah Wahdah Islamiyah memiliki hak untuk memilih dan Hak Amar ma’ruf Nahi Mungkar. Perempuan boleh ikut berpartisipasi dalam politik dengan menggunakan hak suara. Sedangkan Perempuan untuk di pilih menjadi pemimpin wahdah Islamiyah tidak merekomendasikan untuk Waliyul amr, Adapun untuk calon legislatif perempuan, maka belum direkomendasikan melihat belum adanya kebutuhan yang mendesak akan hal tersebut, disamping pertimbangan maslahat dan mudaratnya dari berbagai sisi, dan fakta belum adanya SDM dan logistik yang memadai kaum perempuan. Perempuan Wahdah Islamiyah menjalani peran kepemimpinannya dalam scope tertentu, menjadi ketua lembaga tertentu yang ada di masyarakat atau komunitas, yang di dalamnya terdapat kaum perempuan saja, karena tidak ingin bercampur baur dengan kaum laki-laki dan akan menghindarinya menurut kesanggupannya, tidak mencari-cari jalan untuk bercampur dengan laki-laki dan tidak mendorong orang lain melakukannya.
HADITH REVIEW ON DOMESTIC VIOLENCE IN MARRIAGE Sri Ayu Andari Putri Alwaris; Sitti Aisyah Kara; Abdul Rahman Sakka
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 2 (2025): Vol. 2 No. 2 Edisi April 2025
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v2i2.529

Abstract

In essence, Islam teaches to treat women in a good way . However, it cannot be denied that there are several factors that cause domestic violence. This type of research uses the sharia juridical approach method. This approach is defined as an approach that leads to the question of whether or not something can be used according to Islamic law . The data used in compiling this research is using references from journals, books and other articles related to the topic discussed. Domestic violence is an act that is not permitted to occur in building a household. Whatever form of domestic violence there is, a husband must not do anything that could hurt his wife.