Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : journal of exploratory dynamic problems

Efisiensi Anggaran dalam Mendukung Kinerja Organisasi Pemerintah di Balai Diklat Industri Medan Riahny Giriktha Bangun; Erika Revida; Sri Rizki Rahmadanti; Yenni Putri Waruwu
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.331

Abstract

Efisiensi anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi publik karena berkaitan dengan kemampuan organisasi pemerintah menghasilkan keluaran dan manfaat dengan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi anggaran dan keterkaitannya dengan kinerja organisasi pada Balai Diklat Industri (BDI) Medan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BDI Medan Tahun 2023, 2024, dan 2025. Analisis dilakukan melalui perbandingan pagu dan realisasi anggaran, capaian output, indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran BDI Medan meningkat dari 88,11% pada 2023 menjadi 99,64% pada 2024 dan 99,83% pada 2025. Pada 2025, berdasarkan metode pengukuran yang digunakan dalam LAKIP, tingkat efisiensi penggunaan anggaran mencapai 13,08% atau 82,71% pada skala 100. Beberapa capaian kinerja juga melampaui target, antara lain program inkubator bisnis yang mencapai 200% dari target dan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan capaian output 126%. Namun, efisiensi anggaran juga menghadapi konsekuensi operasional berupa penundaan beberapa pelaksanaan diklat akibat kebijakan efisiensi anggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak cukup dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi perlu dikaitkan dengan kualitas output, pencapaian target, dan manfaat program. Oleh karena itu, penguatan penganggaran berbasis kinerja, kualitas perencanaan, pengukuran outcome, dan evaluasi manfaat menjadi penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.
Antara Presisi Statistik dan Keadilan Sosial : Mini Riset tentang Polemik Penerapan Sistem Desil DTSEN dalam Penyaluran Bantuan Sosial oleh Kementerian Sosial Andriansyah Putra; Erika Revida; Dian Asnita; Suci Widana
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.374

Abstract

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) sejak 2025-2026 menerapkan sistem klasifikasi desil (1-10) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan sasaran bantuan sosial (bansos), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan ini menuai polemik luas sejak Agustus 2026 setelah banyak warga yang secara subjektif merasa tidak mampu justru tercatat berada di desil 9-10 (kelompok sejahtera), sementara sebagian warga mampu justru tercatat di desil rendah. Mini riset ini bertujuan menganalisis akar persoalan polemik tersebut menggunakan kerangka administrasi publik, khususnya konsep “targeting error” dalam kebijakan sosial dan patologi birokrasi terkait tata kelola data. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder dari pemberitaan, pernyataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos, dan tanggapan DPR RI periode Februari-Agustus 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa polemik ini bersumber dari tiga akar masalah utama: (1) kesenjangan pemahaman publik terhadap sifat desil sebagai ukuran posisi relatif, bukan ukuran mutlak kemiskinan; (2) keterbatasan akurasi data dasar yang belum sepenuhnya termutakhirkan; dan (3) lemahnya komunikasi kebijakan (policy communication) pemerintah sebelum implementasi. Riset ini merekomendasikan penguatan mekanisme usul-sanggah yang responsif, percepatan pemutakhiran data melalui Sensus Ekonomi 2026, serta perbaikan komunikasi publik agar transisi metodologi penargetan bansos tidak menimbulkan eksklusi yang tidak adil bagi kelompok rentan.