Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar Ikhwan Ikhwan; Siradjuddin Siradjuddin
EcceS (Economics, Social, and Development Studies) Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ecc.v4i1.8122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan upah minimum regional terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar. Data yang digunakan adalah periode 2005-2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar, sedangkan upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK.
Highlighting Financial Factoring in Indonesia from Islamic Perspectives: A Literature Review Siradjuddin Siradjuddin; Widyantono Arif
Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Management Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/minds.v8i1.20138

Abstract

This article aims at investigating factoring from the Islamic perspectives in indonesia. This study applied normative juridical research with conceptual and legal approaches. The results reveals that the factoring based on the fatwa of National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (NSC-IUC) No. 67, 2008 employs wakalah bil ujrah and hiwalah contract corresponding to Bank Indonesia Circular Letter (BICL) No. 10/14/DPbS. There are similarities between the fatwa of NSC-IUC and the formulation of BICL. They form the aspects, objects, other types, forms of agreement to provide bailouts (qardh) and get ujrah/costs, and the phase in the Civil Code is cessie and subrogation, while the difference is the form of debt transfer and receivables transfer, assignors, related agencies, the object of transactions, and differences with Hiwalah Muqayyadah that does not provide bailouts and ujrah, as well as dispute resolution.
Konflik Organisasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palopo Siradjuddin Siradjuddin
Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi Vol 3 No 1 (2016): Jurnal MINDS: Manajemen Ide dan Inspirasi
Publisher : Management Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/minds.v3i1.4618

Abstract

Konflik adalah suatu proses interaktif yang dimanifestasikan dalam ketidaksepadanan, ketidaksepakatan, atau perselisihan didalam atau antar entitas sosial, yakni individu, kelompok, dan organisasi. Penelitian ini berasumsi secara teoritis bahwa konflik organisasi ada di organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintah daerah tidak dapat menghindarkan diri dari konflik karena pemerintah daerah adalah organisasi berskala besar. Konteks konflik organisasi yang dicakup dalam studi ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan publik menunjuk pada prosedur-prosedur untuk mengelola uang publik melalui proses anggaran. Proses pengelolaan anggaran mencakup aktivitas perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, pelaporan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan pengawasan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik dalam bentuk konflik tugas maupun hubungan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo. Sumber konfliknya pun bervariasi tergantung pada hubungan kerja yang terjalin. Demikian pula upaya penanganan konflik yang disesuaikan dengan bentuk dan sumber konflknya.
Analisis Pengorganisasian dan Manajemen Usaha Mikro Syariah: Keberlanjutan dan Efektivitas dalam Konteks Ekonomi Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah Risnawati Risnawati; Siradjuddin Siradjuddin; Sudirman Sudirman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengorganisasian dan manajemen usaha mikro syariah dalam mencapai keberlanjutan dan efektivitas dalam konteks ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus beberapa usaha mikro syariah yang beroperasi dalam berbagai sektor. Melalui analisis mendalam terhadap data primer dan sekunder, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengorganisasian dan manajemen usaha mikro syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan pemilik usaha, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian yang baik dan manajemen yang efektif berperan penting dalam keberlanjutan dan keberhasilan usaha mikro syariah. Faktor-faktor seperti pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah, penerapan etika bisnis Islam, dan pengelolaan sumber daya manusia yang efisien memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja usaha mikro syariah.
Pembiayaan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Muslimah Muslimah; Nasir Hamzah; Siradjuddin Siradjuddin
Jurnal Keislaman Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Keislaman
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/jk.v6i2.3914

Abstract

Pengujian sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih terbatas pada kriteria yang bersifat material dari suatu produk. Padahal, konsep halal dalam pandangan Islam harus memenuhi setidaknya dua aspek: material nonmaterial. Salah satu aspek nonmaterial dari produk halal adalah aspek pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pembiayaan syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH tidak menjadikan pembiayaan syariah menjadi tolok ukur kehalalan sebuah produk. Akan tetapi, Undang-Undang JPH masih membuka peluang untuk diterapkannya pembiayaan syariah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2).
Kepercayaan Halal Dalam Konsumsi Jajanan Viral Makassar: Kajian Kualitatif Perspektif Konsumen Muslim Desy Rahmawati Anwar; Siradjuddin Siradjuddin; Abdul Wahab
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.7646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepercayaan halal dalam konsumsi jajanan viral di Makassar dari perspektif konsumen Muslim. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi halal, preferensi, dan pola konsumsi jajanan viral. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan yang dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman konsumsi dan kesadaran halal mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan halal dipengaruhi oleh kejelasan sertifikasi halal, reputasi pedagang, dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Penelitian ini juga mengungkap bahwa konsumen Muslim di Makassar cenderung mengedepankan aspek spiritual dalam pengambilan keputusan konsumsi. Implikasi dari temuan ini memberikan wawasan bagi pelaku usaha kuliner untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan dalam produk mereka guna memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang semakin meningkat.