Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sambas Muslimah
Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/sebi.v1i2.183

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara agraris sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan dalam meningkatkan devisa negara disamping sektor unggulan lainnya. Sektor per-tanian dan perkebunan unggulan Indonesia yang mampu meningkatkan perekonomian negara adalah komoditas perkebunan karet, kopi dan kelapa sawit. Luas lahan perkebunan yang di-gunakan untuk komoditas tanaman tersebut dari tahun ke tahun juga selalu mengalami pening-katan. Begitu juga dengan lahan perkebunan kelapa sawit di kabupaten sambas cenderung me-ningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan tanaman kelapa sawit bisa tumbuh di daerah yang beriklim tropis dimana hampir seluruh daerah di Indonesia beriklim tropis. Dengan tingginya minat masyarakat membudidayakan perkebunan kelapa sawit, pemerintah mulai membuat per-aturan mengenai alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan dengan pemberian izin perke-bunan kepada masyarakat dan perusahaan yang akan membudidayakan kelapa sawit. Per-izinan dilakukan dengan maksud untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara dikemudian hari. Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan di kabupaten Sambas, beberapa ma-salah mulai muncul, antara lain masalah sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat yang pro dan masyarakat yang menolak adanya perusahaan yang masuk ke desa mereka dan sebagainya. Perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten sambas juga dirasa tumpang tindih hal ini menjadi pemicu terjadinya konflik lahan dengan masyarakat selain itu, masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terkait akan dibukanya lahan yang ada di desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian juridis–empiris. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berpikir kualitatif dengan tujuan untuk Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan istilah UUPPLH, disebutkan bahwa untuk perizinan dibagi dalam dua kategori yaitu izin lingkungan dan izin usaha. Terkait dengan budi daya kelapa sawit sekala besar, untuk memiliki izin usaha harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu sebagaimana budidaya perkebunan lainnya
Analisa Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X Irma Fahrizal Butsi Ningsih; Muslimah Muslimah; Sunardi
JURNAL PATANI: Pengembangan Teknologi Informasi dan Pertanian Vol 4 No 1 (2020): JURNAL POLTESA
Publisher : PPPM POLTESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.188 KB) | DOI: 10.47767/patani.v4i1.4

Abstract

Untuk memberikan perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, maka perusahaan haruslah terlebih dahulu memahami resiko dan potensi bahaya yang ada pada pekerjaan yang mereka jalankan. Potensi bahaya merupakan suatu potensi untuk terjadinya insiden yang berakibat kerugian sedangkan risiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut (ILO). Menurut Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif dalam finance.detik.com "Sepanjang 2017, menurut statistik kami terjadi peningkatan kecelakaan kerja sekira 20 persen dibandingkan 2016 secara nasional". Total kecelakaan kerja pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim hanya Rp 792 miliar lebih. Sedangkan menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak Ady Hendratta dalam Tribun Pontianak menerangkan “Angka kecelakaan kerja sepanjang Januari 2018 sebanyak 99 kasus di Kalimantan Barat. Ada 99 kasus kecelakaan kerja yang didominasi oleh perkebunan sawit. Persentasenya 40 persen". Dari data kecelakaan kerja tersebut, maka dapat dihitung bahwa 40% dari 99 kasus yang terjadi sebanyak 40 kasus kecelakaan kerja terjadi di perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Barat dalam tempo 1 bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang Analisa Resiko Keselamatan dan Kecelakaan Kerja di PT. X yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan dan Pengolahan Sawit. Dari hasil analisa disimpulkan bahwa resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang paling dominan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia seperti pupuk, pestisida / herbisida, insektisida. Pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia, jika syarat alat pelindung diri dipenuhi dan ditaati kemungkinan untuk terjadi kecelakaan memang kecil, tetapi hal ini berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, karena efek dari bahan kimia tersebut adalah efek jangka panjang.
Pelatihan Pembuatan Biskuit dari Tepung Pisang di Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Muslimah; Kiki Kristiandi; Rini Fertiasari
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.514 KB) | DOI: 10.33379/icom.v3i1.2279

Abstract

Desa Matang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sambas. Komoditi hasil pertanian yang ada di Desa ini banyak ditumbuhi dengan tanaman hortikultura dan yang menjadi bagian dari hortikultura tersebut adalah pohon pisang. Hasil pertumbuhan pohon pisang yang ada di desa Matang memiliki hasil yang melimpah, sehingga dengan tingkat hasil pertanian tersebut tidak terbendung dan terdistibusi pada pasar. Hasil pertanian yang melimpah dapat menimbulkan masalah baru yaitu dengan penurunan harga atau rusaknya bahan baku. Dengan demikian tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu untuk membantu proses pengolahan dari hasil pertanian buah pisang untuk dijadikan olahan pangan biskuit. Biskuit merupakan panganan yang memiliki daya terima cukup baik dimasyarakat, selain itu biskuit dapat menjadi konsumsi disemua kalangan. Peserta yang tergabung dalam kegiatan ini adalah 30 ibu-ibu PKK Desa Matang dan di bagi kedalam 5 kelompok besar. Hasil dari kegiatan ini disukai oleh ibu-ibu PKK karena menjadi bentuk pengembangan baru dari hasil pertanian.
Pendampingan Pengolahan Ikan Gabus Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kelompok Asuhan Mandiri Toga Gaharu Dan Akrupresur Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kab. Sambas Muslimah; Indra Mahyudi; Nur Istiqamah; Uray Januardi
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 2 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Juni 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.551 KB) | DOI: 10.33379/icom.v3i2.2468

Abstract

Ikan gabus (Channa  striata) merupakan spesies ikan yang mudah untuk didapatkan di dearah sungai Desa Kartiasa. Ekosistem ikan gabus biasanya tinggal didaerah sungai. Kecenderungan hasil tangkap dari ikan gabus dimanfaatkan masyarakat hanya sebatas memasaknya dengan menggoreng dan disatukan dengan sayuran. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk 1) Memperkenalkan mengenai  kandungan gizi  dan Protein Ikan Gabus; 2) Membuka peluang untuk dapat menjadikan masyarakat berwirausaha dalam olahan ikan gabus menjadi produk yang siap  dipasarkan dan menjadi produk dijadikan produk unggulan masyarakat Desa Kartiasa sehingga meningkatkan pendapatan. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini dengan melakukan pengolahan dari spesies ikan gabus menjadi olahan pangan nugget. Dan hasil dari olahan tersebut dilakukan pengemasan termasuk diantaranya adalah label dan pembukuan hasil produk. Jumlah peserta 27 orang dan tergabung dalam kelompok asuhan mandiri Toga Gaharu dan akrupresur yang berada di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas. Hasil dari kegiatan ini peserta menjadi lebih tahu dalam pembuatan nugget. Dimana nugget yang dibuat bisa dari bahan ikan dan bahan lain dengan komposisi yang pas dan sesuai takaran, selain itu respon yang diberikan peserta tertarik dan antusias serta merepospon positif dari adanya pengbadian yang telah dilakukan oleh dosen Politeknik Negeri Sambas. Hasil dari kegiatan ini diharapkan menjadi acuan dasar dalam mengembangkan hasil olahan ikan gabus yang memiliki nilai ekonomi dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya daerah Desa Kartiasa.
Peran Agribisnis dalam Perekonomian dan Urgensinya Menurut Pandangan al-Qur’an Muslimah Muslimah; Achmad Abubakar; Hasyim Haddade
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i1.7939

Abstract

This research sets out from the fact that Indonesia is a country that relies on the agribusiness sector to develop the national economic growth. However, oftentimes agribusiness is only seen as a mere business activity, without delving deeply in terms of its relation to religious values, such as the perspective of the Koran. This study aims to describe the important roles of agribusiness in the economy of Indonesian and simultanously to explore its urgency in the view of the Koran. This research applies a qualitative approach with secondary data sources. Based on this study, the descriptions are obtained that the important roles of agribusiness in Indonesian include: as an absorber of a large number of workers, as one of the largest contributors to Indonesia's GDP, the amount of agribusiness imports is very low which benefits local farmers, foreign exchange earners, is an activity eco-friendly economy, as an activity that produces staple food and basic needs for survival, has a multiplier effect, relies on renewable resources, and as a crisis-resistant economic activity. In addition, based on normative studies from the perspective of the Koran, agribusiness has a very important and noble urgency, among others, as an embodiment of the role of the caliph on earth, a means to create the benefit or mashlahah for the people, and as an opportunity to be able to carry out the pillars of Islamic law, namely al-zakâh.Keywords: Role; Urgency; Agribusiness; EconomyAbstrakPenelitian ini berangkat dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang mengandalkan sektor agribisnis dalam mengdongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, seringkali agribisnis hanya dipandang sebagai aktifitas bisnis semata, tanpa menggali secara mendalam dari segi keterkaitannya dengan nilai-nilai agama, semisal perspektif Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran penting agribisnis dalam perekonomian Indonesia sekaligus menelaah urgensinya dalam pandangan Al-Qur’an. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan kajian ini, diperoleh deskripsi bahwa  peran penting agribisnis dalam konteks negara Indonesia antara lain: sebagai sebagai penyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia, jumlah impor agribisnis sangat rendah yang menguntungkan petani lokal, penghasil devisa, merupakan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, sebagai aktifitas yang menghasil bahan makanan pokok dan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidup,  memiliki efek multiplier, bertumpu pada sumber daya yang dapat diperbaharui dan sebagai kegiatan ekonomi yang tahan krisis. Selain itu, berdasarkan kajian normatif dari sudut pandang Al-Qur’an, agribisnis memiliki urgensi yang amat penting dan mulia antara lain sebagai perwujudan peran khalifah di muka Bumi, sarana untuk menciptakan kemaslahatan umat, dan sebagai kesempatan untuk dapat menjalankan syariat rukun Islam yaitu zakat.Kata kunci: Peran; Urgensi; Agribisnis; Perekonomian
ZAKAT PERIKANAN DARI HASIL BUDIDAYA DAN TANGKAPAN: Analisis Perspektif Prinsip Ekonomi Islam terhadap Pasal 19 dan 20 PMA RI No. 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Muslimah Muslimah; Mukhtar Lutfi
AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 2 (2023): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.2311

Abstract

Dalam materi muatan PMA No.52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif , di dalam pasal 19 dan 20, tata cara pelaksanaan dan besaran zakat hasil perikanan tangkap dan budidaya memiliki kesamaan. Padahal, kedua usaha perikanan itu memiliki perbedaan teknis dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas zakat perikanan dalam PMA yang dimaksud dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga bersifat normatif dengan mengumpulkan data berupa literatur. Berdasarkan kajian ini, diperoleh hasil bahwa zakat hasil perikanan di dalam PMA No. 52 Tahun 2014 bertalian erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tauhid, khilafah, keadilan, pensucian, dan prinsip kesuksesan. Namun, materi muatannya masih perlu ditelaah ulang karena prinsip keadilan belum sepenuhnya dapat terwadahi.
Pembiayaan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Muslimah Muslimah; Nasir Hamzah; Siradjuddin Siradjuddin
Jurnal Keislaman Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Keislaman
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/jk.v6i2.3914

Abstract

Pengujian sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih terbatas pada kriteria yang bersifat material dari suatu produk. Padahal, konsep halal dalam pandangan Islam harus memenuhi setidaknya dua aspek: material nonmaterial. Salah satu aspek nonmaterial dari produk halal adalah aspek pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pembiayaan syariah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH tidak menjadikan pembiayaan syariah menjadi tolok ukur kehalalan sebuah produk. Akan tetapi, Undang-Undang JPH masih membuka peluang untuk diterapkannya pembiayaan syariah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2).
Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam Muslimah Muslimah; Abdul Wahab
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 2 (2023): Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v9i2.2294

Abstract

Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang mana salah satu prinsip yang dianut adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dalam sistem ekonomi liberal dan Islam menjadi menarik untuk ditelaah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna kebebasan dalam prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam dan apa perbedaannya dengan kebebasan dalam konteks ekonomi liberal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menerapkan paradigma kualitatif. Datanya berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Hasil dari kajian dalam makalah ini adalah bahwa kebebasan dalam pandangan Islam ialah kebebasan bagi setiap manusia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan tertinggi. Dalam implementasinya, prinsip kebebasan dapat dipraktikkan secara beragam, baik secara individual dan kelompok, secara pikiran dan tindakan, dan secara teologis atau ushul fiqh.
Pembesaran Ikan Lele Mutiara (Clarias gariepinus) dan Lele Sangkuriang (Clarias batrachus) di Balai Benih Ikan Lokal (BBI) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Muslimah Muslimah; Yusri Ramadeni
Journal of Fisheries and Marine Applied Science Vol 1 No 2 (2023): OCTOBER
Publisher : PAKIS JOURNAL INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58184/jfmas.v1i2.151

Abstract

Catfish is the most commonly cultivated freshwater fishery commodity found in almost all regions of Indonesia. Due to the ease of cultivation and the price, which is quite affordable, Catfish have a fast growth rate and can live in waters with poor conditions. Mutiara catfish and sangkuriang catfish are strains of catfish that are commonly cultivated. So the aim of this research is to observe the rearing and cultivation of pearl catfish and sangkuriang. The rearing activities in this research included preparing containers and water. Seed distribution, feeding, water quality management, growth management, and harvesting In this study, the number of seeds stocked was 200 each for these two types of fish strains. The amount of feed given is also the same, namely 5% of the total biomass. The results of the research showed that the weight growth of mutiara catfish was higher than that of sangkuriang catfish. The final weight of mutiara catfish was 32.38–181.45 grams, and that of sangkuriang catfish was 47.9–111.38 grams. With a survival rate reaching 77% for mutiara catfish and 86% for sangkuriang catfish.
The Position of the Regent's Circular Letter Regarding Village Regulations in Legislation Sri Sudono Saliro; Muslimah Muslimah; Mualimin Mualimin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i2.611

Abstract

The purpose of this study is to determine with certainty the position of the Regent'sCircular Letter, and legal implications arising from the Regent's Circular Letter againstVillage Regulations. This paper study is descriptive analysis in nature, and the type ofstudy is normative juridical with the statutory approach method. The type of data usedis secondary data and the method of collecting it uses library study and interviews. Thecollected data is processed and analyzed qualitatively in order to arrange systematicsentences based on the order of the problem. The research findings reveal that theRegent's Circular is a policy regulation and not a statutory regulation. Although in itsimplementation it is positioned as an official document containing instructions fromthe local government to the village government as a subsystem of government. Thelegal consequence is that it cannot be included as a consideration considering andconsidering the formation of village regulations.