Alifia Berli Sukmayana
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI Alifia Berli Sukmayana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alifia Berli Sukmayana, Bambang Sudjito, Faizin Sulistya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya alifiaberli@yahoo.co.id   Abstrak Penelitian ini bertemakan tentang pornografi melalui media sosial generasi terbaru. Yang mana dengan adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya modus operandi baru dalam menyebarluaskan pornografi ke dalam sosial. Salah satu media komunikasi yang media sosial yang digunakan  adalah instagram. Instagram merupakan media sosial yang terfokus pada gambar. Di dalam media sosial instagram tersebut masyarakat dapat dengan mudah mencari foto-foto dan video singkat yang mengandung unsur pornografi. Meskipun banyak foto-foto dan video singkat yang berisi pornografi tetapi tidak terdapat penindakan yang berarti hanya berupa pemblokiran, tetapi tidak terdapat pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun. Sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah foto atau video dalam media sosial instagrammemenuhi unsur-unsur sebagai foto atau video yang mengandung unsur pornografi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadapa pemilik akun media sosial instagram yang mengandung unsur pornografi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa foto-foto dan video dalam media sosial instagram memenuhi unsur-unsur pornografi dan pemilik akun media sosial instagram yang terbukti memenuhi unsur pornografi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana  dengan dasar pertanggung jawaban adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE   Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Media Sosial Instagram, Ponografi
Standar Internasional Hak-Hak Dasar Buruh Penyandang Disabilitas dan Implementasinya dalam Hukum Perburuhan Nasional di Indonesia Firmansyah Maulana; Alifia Berli Sukmayana; Awaludin Rohim S; Benny Nurcahyo; Ega Amalia Sani; Wahidyah Rahma Natsiriyat; Sandra Bagus N
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right to work is an inseparable human right because every human being and everyone has the right to participate in, contribute and enjoy economic, social, cultural and political development, where all fundamental human rights and freedoms can be fully realized, as stated in the 1986 Un Declaration on the Right to Development. This provision also overshadows the interests of the Disabled. People with disabilities in Indonesia until now are still very difficult in finding a job and carrying out work. In this paper, the author seeks to analyze the employment standards for people with disabilities internationally in Indonesia's positive law and explain the conditions of application and supervision based on the phenomena that occur.