Wahidyah Rahma Natsiriyat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Wahidyah Rahma Natsiriyat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahidyah Rahma Natsiriyat, Dr. Bambang Sugiri, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: wahidyahrahma@gmail.com Masih banyaknya jumlah penyalah guna narkotika menjadikan Indonesia darurat narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi atas dua kategori yaitupelaku sebagai pengedardan/atau pemakai. Dengan demikian, penyalah guna narkotika disatu sisi merupakan pelaku kejahatan, tetapi di sisi lain bisa juga sebagai korban dari peredaran gelap narkotika. Antara pelaku kejahatan dengan korban peredaran gelap narkotika (pecandu), dalam implementasinya sulit untuk dibedakan. Terkait dengan pemidanaan terhadap pecandu narkotika, undang-undang narkotika ini memberikan alternatif pemidanaan berupa pidana penjara atau rehabilitasi, namun undang-undang ini tidak memberikan kualifikasi yang jelas bagi penyalah gunanarkotika untuk dijatuhi pidana penjara atau pidana rehabilitasi. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya merevisi undang-undang ini dan menambahkan konsep terkait rehabilitasi agar masalah narkotika hilang.   Kata Kunci: penyalah guna, narkotika, rehabilitasi
Standar Internasional Hak-Hak Dasar Buruh Penyandang Disabilitas dan Implementasinya dalam Hukum Perburuhan Nasional di Indonesia Firmansyah Maulana; Alifia Berli Sukmayana; Awaludin Rohim S; Benny Nurcahyo; Ega Amalia Sani; Wahidyah Rahma Natsiriyat; Sandra Bagus N
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right to work is an inseparable human right because every human being and everyone has the right to participate in, contribute and enjoy economic, social, cultural and political development, where all fundamental human rights and freedoms can be fully realized, as stated in the 1986 Un Declaration on the Right to Development. This provision also overshadows the interests of the Disabled. People with disabilities in Indonesia until now are still very difficult in finding a job and carrying out work. In this paper, the author seeks to analyze the employment standards for people with disabilities internationally in Indonesia's positive law and explain the conditions of application and supervision based on the phenomena that occur.