Benny Nurcahyo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL TERKAIT PERIZINAN DAN PENGAWASAN DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Benny Nurcahyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benny Nurcahyo, Dr.Rachmad Safa’at,SH.,M.Si Dr.Shinta Hadiyantina,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nurcahyobenny@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekosongan peran pemerintah terutama Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam melindungi peran nelayan tradisional dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang selanjutnya disebut MEA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menganalisa isi dan kendala kedepan melalui Blueprint ASEAN Economic Community atau yang selanjutnya disebut Cetak Biru MEA. Penelitian ini bertujuan selain mencari faktor kekosongan dan kendala, faktor berikutnya yang dibahas adalah pembentukan konsep perlindungan hukum bagi nelayan tradisional pada sektor perizinan dan pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak faktor yang menjadi kekosongan hukum dalam perlindungan nelayan lokal dan banyak kendala kedepan yang dihadapi dalam perwujudan konsep perlindungan hukum bagi nelayan tradisional sehingga bentuk konsep perlindungan hukum menjadi konsentrasi utama dalam menyelaraskan dan mengharmonisasikan kendala-kendala tersebut dalam perwujudan hukum bagi perlindungan nelayan tradisional dalam menghadapi MEA. Kata Kunci : Perlindungan, Perizinan, Pengawasan,MEA
Standar Internasional Hak-Hak Dasar Buruh Penyandang Disabilitas dan Implementasinya dalam Hukum Perburuhan Nasional di Indonesia Firmansyah Maulana; Alifia Berli Sukmayana; Awaludin Rohim S; Benny Nurcahyo; Ega Amalia Sani; Wahidyah Rahma Natsiriyat; Sandra Bagus N
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right to work is an inseparable human right because every human being and everyone has the right to participate in, contribute and enjoy economic, social, cultural and political development, where all fundamental human rights and freedoms can be fully realized, as stated in the 1986 Un Declaration on the Right to Development. This provision also overshadows the interests of the Disabled. People with disabilities in Indonesia until now are still very difficult in finding a job and carrying out work. In this paper, the author seeks to analyze the employment standards for people with disabilities internationally in Indonesia's positive law and explain the conditions of application and supervision based on the phenomena that occur.