Garuda - Garba Rujukan Digital

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil Basri, H.; A.Z., Yahya
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2389

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah Ã‚Â perairan, dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengangaturan-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang terdapat dalam Undang-undang PWP3K merupakan salah satu norma hukum yang mengatur pemanfaatan pesisir, namun ternyata HP3 menimbulkan pro dan kontra. Penelitian bertujuan untuk menelaah aturan dalam HP3. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analis. Terutama mengenai aturan-aturan HP3 dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusahaan perairan pesisir dalam ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tetap mengacu kepada azas dalam konstitusi dan hukum agararia yang menegaskan bahwa bumi, air dan udara yang terkandung di dalamnya di kuasasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hak penguasai negara disini bermakna pengelolaan dari aspek hukumnya untuk menjembatani antara kepentingan privat dan publik supaya berjalan secara harmonis.Ã‚Â Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah Ã‚Â perairan, dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengangaturan-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang terdapat dalam Undang-undang PWP3K merupakan salah satu norma hukum yang mengatur pemanfaatan pesisir, namun ternyata HP3 menimbulkan pro dan kontra. Penelitian bertujuan untuk menelaah aturan dalam HP3. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analis. Terutama mengenai aturan-aturan HP3 dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusahaan perairan pesisir dalam ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tetap mengacu kepada azas dalam konstitusi dan hukum agararia yang menegaskan bahwa bumi, air dan udara yang terkandung di dalamnya di kuasasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hak penguasai negara disini bermakna pengelolaan dari aspek hukumnya untuk menjembatani antara kepentingan privat dan publik supaya berjalan secara harmonis.

PENCATATAN PERKAWINAN TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Basri, Basri
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Akta Yudisia Vol. 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

AbstractThe main problem in this research is, the marriage registration linked to the validity of a marriage according to Law No. 1 of 1974 and the Law of Islam as well as the legal consequences of marriage were not recorded according to Law No. 1 of 1974 and the Law of Islam.This research is penelitianYuridis Normative namely legal research using secondary data sources in the form of literature votes. research that emphasizes the science of law, tried to examine the legal principles that apply in the community and as supporting research carried Normative method.Marriage has been done according to the law of each religion and his belief that (a valid marriage according to religious law) must be registered in order to obtain legal protection. However, registration of marriage it does not specify when the validity of the marriage because of the validity of marriage is at the time held Munurut law of each religion and belief. Registration of marriages serves to record the occurrence of law concerning marriage, as well as the listing on the birth.The legal consequences of marriage were not recorded, although the religion or belief was valid, but the marriage conducted without the knowledge and supervision of employees marriage registrar does not have the force of law is certain. By law, it would be difficult demanding livelihood and legacy of the husband if the husband dies. Additionally wife is not entitled to the property (Gono-gini) in case of separation. The next legal consequences are children from the marriage that can not be listed deemed illegitimate children unless there is recognition of a father or a court decision.Although the validity of marriage is returned to the law of each religion and belief but the registration of marriages should be made legal by the state so that protection can be implemented to the maximum. And registration of marriages should be made at the same time with the implementation of the marriage.?Keywords: Registration, Marriage, Validity

MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERKEADILAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA Salinding, Marthen B; Basri, Basri
Jurnal Borneo Humaniora Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : LPPM Universitas Borneo Tarakan

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, karena itu pemerintah berkewajiban memenuhi hak tersebutdengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia. Kawasan perbatasanKalimantan Utara dihuni oleh sebagian besar kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan akses pelayanankesehatan yang masih rendah. Pemerataan sarana kesehatan ke kawasan perbatasan Provinsi Kaltara sangatdiperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat dan untuk mengurangi gap yangtinggi dengan negara tetangga. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif,dengan anlisis kualitatis. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi kepadapemerintah agar membuat model perlindungan pelayanan kesehatan Masyarakat Hukum Adat diperbatasansebagai komunitas yang terpencil melalui regulasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Sedangkan tujuan khusus adalah menyediakan bukti dasar yang dapat digunakan untuk merancangaksi/tindakan yang mengarah pada perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah perbatasan dibidang kesehatan dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi khusus untuk . pengembangan program danintervensi yang relevan bagi para pemangku kepenti ngan (stakeholders), termasuk Pemerintahan di tingkatnasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara Yang Berpihak Pada Masyarakat Hukum Adat Basri Basri
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Akta Yudisia Volume 5 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v5i1.1304

iAbstract The North Kalimantan Border Area is largely inhabited by indigenous peoples. Development of Border Areas is a necessity, because the development of border areas is part of national development. Indigenous peoples in the border region have the character and local wisdom that determines with other communities, so that the development model in other regions does not necessarily show partiality to the indigenous peoples in the border region. There are two questions in this study; first, regarding the characteristics of the border problems of North Kalimantan Province and their implications for indigenous peoples,? and secondly; Does the development model in the border area favor indigenous peoples? This type of research is normative juridical research, with qualitative analysis. The research objective to be achieved is to produce an appropriate development model applied in areas that connect to the copyright of indigenous peoples in the border region, and produce specific findings for. Reducing legal and policy barriers in finding development models in the border region in North Kalimantan that favor the indigenous peoples.Keywords; Models, development, indigenous peoples, borders

PENGARUH CHILD ABUSE TERHADAP REGULASI PENETAPAN TARAKAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK Basri Basri; Arif Rohman; Yahya Ahmad Zein
Perspektif Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Berbicara mengenai problema akan Kota Layak Anak yang terdapat di Tarakan, maka itu akan menyangkut pemenuhan akan pengaturan hak-hak anak di wilayah yang bersangkutan. Penelitian ini terfokus pada daerah perbatasan, khusnya Tarakan, dengan mengetahui peran pemerintah daerahnya dalam mewujudkan daerahnya sebagai daerah layak anak. Pelecehan anak sangatlah berpengaruh dalam hal penentuan kota Tarakan sebagai kota layak anak, maka dari itu diperlukan secara teratur dan berkesinambungan usaha untuk meminimalkan hal itu, dan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah secara keseluruhan diwujudkan dalam ketersediaan alokasi dana untuk menyediakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ini adalah tantangan besar, khususnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak-anak dari orangtua, masyarakat, kabupaten atau kota, propinsi, dan tingkat nasional di masa sekarang dan di masa depan. Bila kita tidak segera mengambil tindakan inisiatif dan juga kepedulian dari kepentingan pengabaian anak, hak anak khususnya tumbuh dan berkembang, akan menjadi sangat tidak optimal, lebih buruk lagi itu akan berakibat hilangnya generasi.Talking about Child Friendly Cities (KLA) problem, it will intersect with the regulatory fulfillment of children’s rights in the related region. This research focused on the border areas particularly in Tarakan, by knowing the role of Local Government in realizing the region as a Child Friendly Cities. Child abuse is very influential in determining Tarakan city as a Child Friendly City (KLA), and therefore required a regular and continuous efforts to minimize it, and it also required the participation of the community and also the role of government which is manifested in the availability of the funds allocation to provide the protection of the children’s rights. This is a big challenge in particular to accelerate the implementation of the children’s rights at their parents, community, regency/city, provincial, and national levels in the present and future. If we do not immediately take the initiative and concern for the best interests of the child neglect, children’s rights especially growing and developing will be unoptimal, worse it will lead to the loss of a great generation.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PARKIR Basri Basri
Perspektif Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Perilaku dan kehidupan masyarakat selalu dinamis sesuai dengan kebutuhan hidup sebagai sarana penunjang dalam melakukan aktifitas keseharian. Karena faktor pelayanan publik yang berkaitan dengan angkutan umum tidak jelas akan rute dan trayeknya, maka mayoritas masyarakat lebih memanfaatkan kendaraan pribadi, keadaan ini selaras dengan intensitas penjualan kendaraan. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir. Namun tentu saja kemungkinan tersebut sering terjadi, sehubungan dengan hal tersebut maka timbullah pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor yang di parkir di tempat parkir.People’s lives and behavior are always dynamic in accordance with the necessities of life as a supportive media in performing daily activities. Because of public services related to public transport is unclear and unsure, major people take better advantage of private vehicles, where the fact is the state is in line with the intensity of vehicle sales. Motorbike vehicle parking space is needed, hence the parking should receive serious attention. One thing that is important in the management of the parking is on the issue of protection of parking service consumer that parked in the parking lot. Parking service users certainly do not want a parked vehicle got damaged or lost. But of course the possibility that often occur in connection with the matter, the question arises, who is responsible for the lost or damage to motor vehicles parked in the parking lot.

Pengaruh Kebijakan Privasi, dan Tingkat Kepercayaan Pada Platform Digital terhadap Perilaku Pengguna dalam Melindungi Privasi Online di Indonesia Indriya Fathni; Basri Basri; Siti Zulaika; Retno Sari Dewi
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.305

Penelitian ini menyelidiki dampak kejelasan kebijakan privasi dan tingkat kepercayaan platform digital pada perilaku pengguna dalam melindungi privasi online di Indonesia melalui analisis kuantitatif. Sampel 300 peserta memberikan wawasan tentang persepsi mereka, tingkat kepercayaan, dan perilaku pelindung. Statistik deskriptif mengungkapkan rata-rata positif untuk kejelasan, kepercayaan, dan perilaku pengguna. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kejelasan dan perilaku pengguna dan kepercayaan dan Perilaku Pengguna. Analisis regresi menunjukkan kekuatan prediktif independen dari kejelasan dan kepercayaan pada perilaku pengguna, dengan efek interaksi yang menunjukkan dampak sinergis. Hasilnya menginformasikan strategi yang ditargetkan untuk pembuat kebijakan dan pengembang platform yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan privasi online di lanskap digital Indonesia.

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Pada Anak di Indonesia Astri Pujayanti, Luh Putu Vera; Basri, Basri
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 04 (2024): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59561/sabajaya.v2i04.414

Penelitian ini mengungkapkan berbagai tantangan serius dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan di Bandung. Meskipun terdapat banyak kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Wawancara dengan korban kekerasan menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan sering kali tidak memadai, terutama dalam akses ke bantuan psikologis dan dukungan lainnya. Pemerintah Kota Bandung telah berupaya melindungi anak-anak korban kekerasan melalui berbagai program, namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan. Peran lembaga non-pemerintah (LSM) dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengisi kesenjangan layanan pemerintah. LSM lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan, sementara partisipasi masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran dan sumber daya, pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kampanye edukasi dan kesadaran yang lebih intensif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Bandung dapat ditingkatkan secara signifikan. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perlindungan anak korban kekerasan di Bandung dan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem perlindungan yang ada.

Land Rights and Legislation: Uncovering the Veil of Property Law in Indonesia Basri
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 5 No. 1 (2024): January
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52728/ijss.v5i1.1060

This study examines the complex terrain of property rights in Indonesia, revealing gaps, historical trends, legislative impact, and theoretical insights. The method used is qualitative. Legal writings (constitutions, statutes, commentaries), court decisions, policy papers, and historical records relating to property and land rights law in Indonesia were considered as the primary research sources. Data were analysed using triangulation and N-Vivo. The results show that modern property law is the result of historical developments characterised by post-independence changes and colonial legacies. A careful balance is required to address the challenges posed by the encroachment of economic interests on legislative provisions intended to protect people's rights. The results show that modern property law is the result of historical developments characterized by post-independence changes and colonial legacies. A careful balance is required to address the challenges posed by the encroachment of economic interests on legislative provisions intended to protect people's rights. The weaknesses and contradictions found in the legislative framework highlight the need for flexible solutions to meet the changing demands of society. The intersection between Islamic law, state law and customary law is best understood through the lens of legal pluralism theory. The consequences for marginalized groups highlight the urgency to prioritize their rights, which requires community engagement and participatory legal reform. The theoretical implications of legal pluralism support it as an analytical instrument, and the comparative analysis places Indonesia in a global context and offers suggestions for useful policy responses. The study concludes by recommending a flexible legal framework, international cooperation, and further investigation to support a more inclusive and egalitarian understanding of land rights in Indonesia.

MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR PROVINSI KALIMANTAN UTARA BERBASIS MASYARAKAT DAN BERKELANJUTAN Basri
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 5 No 2 (2021): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

What is very important in the sustainable management of coastal marine areas is the involvement of local communities from planning to implementation. This study aims to explain that community-based and sustainable management of coastal marine areas in North Kalimantan is the most ideal coastal management model. This type of research is the normative legal research method with qualitative analysis. The results showed the benefits of community-based and sustainable management of the coastal marine area of North Kalimantan in improving the welfare of coastal communities because it is based on the potential and characteristics of the coastal marine area. Thus, community-based and sustainable management of the coastal marine area of North Kalimantan is a model of coastal area management that favors coastal communities. Keywords; Coastal areas, Indigenous based, sustainable

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search