Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambe Law Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Zaaken: Journal of Civil and Business Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Sanskara Hukum dan HAM West Science Law and Human Rights Joong-Ki
Indriya Fathni
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam ERMA NOVITA VERANITA; Indriya Fathni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.18683

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of inheritance distribution in the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village and to find out what factors influence the non-implementation of Islamic inheritance law in full in Tangkit Baru Village. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research that analyzes and examines the workings of law in society. Based on the research, that in the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village there was a transition (change) in the distribution of inheritance contained in the Bugis traditional seloko "oroane mallempa makunraie majjujung". Whereas in the distribution of customary inheritance which has undergone changes, the share of a son is part of two daughters leads to Islamic inheritance law. However, the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village has not fully adhered to Islamic inheritance law. The non-implementation of Islamic inheritance law in full is influenced by the level of knowledge and understanding of the community towards Islamic inheritance law. With the changes that have occurred in the Inheritance Law in the Bugis Wajo community, it is hoped that a written rule regarding inheritance law applies to the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terlaksannya hukum kewarisan Islam secara penuh di Desa Tangkit Baru. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru terjadi transisi (perubahan) dalam pembagian harta waris yang terdapat dalam seloko adat Bugis “oroane mallempa makunraie majjujung” artinya laki-laki memikul dan perempuan menjunjung. Bahwa dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan mengarah ke hukum kewarisan Islam. Tetapi mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam. Tidak terlaksana nya hukum kewarisan Islam secara penuh  dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Hukum Waris  pada masyarakat Bugis Wajo tersebut, diharapkan suatu aturan yang dibentuk secara tertulis tentang Hukum kewarisan yang berlaku pada mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam.
Empirical Analysis of the Relationship between Corruption, Law Enforcement, Economic Growth, and Foreign Direct Investment in Indonesia Indriya Fathni; Yana Priyana; Erry Fitrya Primadhany
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 02 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.037 KB) | DOI: 10.58812/wslhr.v1i02.61

Abstract

The link between corruption, law enforcement, economic progress, and foreign direct investment (FDI) in Indonesia is the subject of an experimental inquiry in this article. When elements like trade openness, human capital, and infrastructure development are considered, such as their effects on economic growth and FDI inflows, the study employs multiple regression analysis to examine the influence of crime and law enforcement on these two variables. The study's findings show that law enforcement and corruption significantly impact Indonesia's FDI inflows and economic growth. Law enforcement has a favorable effect on both economic growth and FDI inflows, while sin has the opposite effect. The findings suggest that reducing crime and bolstering law enforcement are essential to promoting economic growth and enticing foreign investment in Indonesia.
Meningkatkan Pemahaman Siswa Mengenai UU Perkawinan Guna Mencegah Perkawinan Usia Dini Rosmidah; Fauzi Syam; Dessy Rakhmawati; Indriyah Fatni
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2635

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang UU Perkawinan guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Pengabdian ini dilaksanakan terhadap siswa SMPN 21 Sabak, Kepala Sekolah dan Para Guru SMP Negeri 21 Sabak Tanjung Jabung Timur. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan contoh kasus. Hasil Pengabdian, para Siswa SMP Negeri 21 Sabak dapat memahami bahwa mengenai perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur secara jelas tujuan, syarat-syarat perkawinan dan akibat perkawinan. UU Perkawinan juga menentukan usia yang dibolehkan oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Para siswa memahami bahwa perceraian yang terjadi dilingkungan mereka lebih disebabkan masih banyak masyarakat yang melangsung perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini/anak sehingga menimbulkan praktek kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, kematian bagi perempuan dan perceraian. Karena kondisi daerah sehingga terdapat siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, jarak tempuh rumah ke sekolah yang sangat jauh, faktor keamanan, faktor ekonomi dan kebiasaan/budaya masyarakat serta kurangnya pemahaman para orang tua dan kerabat sehingga siswa/siswi demikian dipaksa untuk melangsungkan perkawinan pada usia dini/anak. Mengingat perkawinan usia dini/anak beresiko tinggi, maka perlu lebih kontinyu melakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya tentang perkawinan usia dini dan akibat hukumnya.
Pengaruh Kebijakan Privasi, dan Tingkat Kepercayaan Pada Platform Digital terhadap Perilaku Pengguna dalam Melindungi Privasi Online di Indonesia Indriya Fathni; Basri Basri; Siti Zulaika; Retno Sari Dewi
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.305

Abstract

Penelitian ini menyelidiki dampak kejelasan kebijakan privasi dan tingkat kepercayaan platform digital pada perilaku pengguna dalam melindungi privasi online di Indonesia melalui analisis kuantitatif. Sampel 300 peserta memberikan wawasan tentang persepsi mereka, tingkat kepercayaan, dan perilaku pelindung. Statistik deskriptif mengungkapkan rata-rata positif untuk kejelasan, kepercayaan, dan perilaku pengguna. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kejelasan dan perilaku pengguna dan kepercayaan dan Perilaku Pengguna. Analisis regresi menunjukkan kekuatan prediktif independen dari kejelasan dan kepercayaan pada perilaku pengguna, dengan efek interaksi yang menunjukkan dampak sinergis. Hasilnya menginformasikan strategi yang ditargetkan untuk pembuat kebijakan dan pengembang platform yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan privasi online di lanskap digital Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL MARKETPLACE AKIBAT KERUGIAN LAYANAN COD Fathni, Indriya; Jauhari, Moh Ahsanuddin; Sulastri, Dewi; Najmudin, Nandang; Nurhayani, Neng Yani; Khoirunnisa, Saskia Fazrin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7341

Abstract

Increasingly advanced technology does not always have a positive impact, sometimes it has a negative impact. This is like a widespread case because of the development of the Shopee marketplace which provides Cash On Delivery services) which, instead of benefiting the seller, is detrimental. This loss is not the responsibility of Shopee, but the seller itself. However, there is relevance to positive laws and regulations in Indonesia that can resolve this case. This study's goal is to determine the type of legal protection available to seller viewed from the Consumer Protection Act, the ITE Law, and the Civil Code and to find out Shopee's responsibility in protecting sellers who lose money because of the COD service. A technique to study called normative juridical is applied. The approach used is the legal approach. The data collection technique used is literature study. The data and data sources used come from secondary data, namely research journals, laws, and electronic sources that can be accounted for. The results and analysis of this study are that the regulations contain Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Articles 5, 6, 7, 34 and 45; Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A; and the Civil Code Articles 1513, 1514, 1517, 1243, and 1267. Then, efforts to resolve this case can be done either through or outside the court and the seller activates the shipping insurance provided by Shopee.
Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi Rosmidah, Rosmidah; Fathni, Indriya; Yuseva, Fitria
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i2.23683

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze why there are still many people do not registered their land and the factors that are obstacles in the implementation of land registration in Jambi City. The formulation of the problem is: 1) Why are there still many Jambi City people who have not registered their land rights? 2) What factors are the obstacles in registering land rights in Jambi City? The research method is Empirical Law research, is sourced from primary and secondary data. The results can be concluded: 1) The large number of residents causes the opening of new land due to community needs. The majority of the unregistered land is freehold land obtained through inheritance, grants, tstamentary grants, and buying and selling. 2) Obstacles in registering land rights in Jambi City are: a) Lack of public awareness of law, b) The notion that the land registration process is complicated, c) The assumption that costs are high, d) Lack of public interest in registering their land, e) Lack of socialization from the Jambi City Land Agency Office. To realize the registration of land rights, public awareness is needed. The role of the Jambi City Land Office is to carry out socialization in order to increase legal awareness and eliminate negative stigma. Abtstrak Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Jambi. Rumusan masalah adalah : 1) Mengapa masih banyak masyarakat Kota Jambi yang belum mendaftarkan hak atas tanah miliknya?, 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi?. Metode penelitian yakni penelitian Hukum Empiris bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Banyaknya jumlah penduduk menyebabkan terbukanya lahan baru akibat kebutuhan masyarakat. Mayoritas tanah yang belum terdaftarkan tersebut merupakan tanah hak milik yang diperoleh melalui warisan, hibah, hibah wasiat, dan jual beli. 2) Faktor-faktor kendala dalam pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi ialah: a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, b) Anggapan bahwa proses pendaftaran tanah yang berbelit-belit, c) Anggapan biaya yang mahal, d) Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, e) Kurangnya sosialisasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi. Untuk mewujudkan pendaftaran hak atas tanah, maka diperlukan kesadaran masyarakat. Peran dari Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi untuk melakukan sosialisai demi meningkatkan kesadaran hukum serta menghilangkan stigma-stigma negatif.
Debt Position in Illegal Online Loans Fathni, Indriya; Harsya, Rabith Madah Khulaili; Hasibuan, Kalijunjung; Basri, Basri; Mas’ud, Fadil
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7271

Abstract

This research is a qualitative research with a descriptive normative approach, namely explaining the Position of Debt in Online Loans in the Indonesian legal system in descriptive form and accompanied by legal arguments. The data used are secondary data that researchers obtain from credible sources, namely websites, books, scientific journals, and others that are commonly used in every study. The data are analyzed by stages of data collection, data sampling, data reduction, and drawing conclusions. The result in this article show that the borrower is still obliged to return the loan that has been borrowed without being burdened with anything outside of the debt that could burden the borrower.
Can Electronic Land Rights Registration Help Prevent Land from Mafia Practices? Rosmidah, Rosmidah; Fathni, Indriya; Supeno, Supeno; Abubakar, Yusuf Sani
Jambe Law Journal Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v7i2.375

Abstract

The high demand for land causes the state to regulate the land ownership and registration system to create an orderly land administration. Unfortunately, according to the Ministry of ATR/BPN in 2024, 45 percent of land has not been registered administratively, either through systematic or sporadic registration. This situation creates an opportunity for irresponsible individuals to control land through the use of land mafia networks illegally. This study aims to find the legal certainty of electronic land registration. The problem is whether or not electronic land registration can prevent land mafia practices. Through normative legal research, it is concluded that one such model that works well to ensure the prevention of land mafia is the implementation of an electronic land registration system. This approach is aligned with the use of technology in the digital era, offering more practicality and modernity, while also providing enhanced legal certainty over land ownership. Thus, electronic land registration is essential for the anti-land mafia
Implikasi Hukum Pemutusan Sepihak Perjanjian Kerja Sama: Analisis Putusan 351/Pdt.G/2021/PN. Bekasi SIMANULLANG, ENJELINA; Rosmidah, Rosmidah; Fathni, Indriya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v6i1.42514

Abstract

One aspect that is often disputed in the business world is about agreements, especially cooperation agreements. Generally, disputes regarding cooperation agreements arise after one party has committed a breach of contract. In this situation, each party will try to get what is considered their right. The courts play an important role in resolving these disputes. The judicial institution functions as a medium for the Plaintiff and Defendant to convey their arguments, especially in an effort to defend their respective rights. This study aims to explore and understand the legal implications of terminating the agreement through a philosophical, legal, and sociological approach. The method used is a normative legal study that analyzes the conflict of norms between the decision of the panel of judges and the provisions of the Civil Code (KUH Perdata), especially Article 1266 which regulates the terms of termination of the agreement. The results of the analysis show that the unilateral termination carried out by the defendant was in accordance with applicable legal provisions, but left a significant legal impact on the relationship between the parties. This means that aspects of justice, legal certainty, and legal benefits must be considered in a balanced manner in every termination of a cooperation agreement. The article is expected to contribute to the development of civil law in Indonesia and become a reference for further research in the field of contract law.
Pemberdayaan Komunitas Sekolah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Game Online Yang Mengandung Unsur Judi Yahya, Taufik; Najemi, Andi; Kusniati, Retno; Monita, Yulia; Fathni, Indriya
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.593

Abstract

Penyalahgunaan game online yang mengandung unsur judi menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di kalangan pelajar. Banyak game daring yang mengandung fitur seperti loot box, gacha, atau sistem taruhan tersembunyi yang dapat memicu perilaku adiktif dan mendorong anak-anak dan remaja terlibat dalam praktik perjudian terselubung. Dampaknya tidak hanya pada aspek psikologis dan akademik siswa, tetapi juga dapat mengarah pada persoalan hukum dan sosial yang lebih serius. Fenomena ini menuntut respons strategis yang melibatkan seluruh elemen komunitas sekolah, mulai dari guru, orang tua, hingga peserta didik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas sekolah, khususnya SMAN 4 Kota Jambi, agar memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani penyalahgunaan game online yang mengandung unsur judi. Kegiatan utama dalam program ini meliputi penyuluhan hukum terkait perjudian digital, pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa, serta penguatan peran orang tua dalam pengawasan aktivitas daring anak. Luaran yang ditargetkan dari program ini antara lain: (1) meningkatnya pemahaman hukum dan digital di lingkungan sekolah terkait bahaya game online yang bersifat judi, (2) tersusunnya modul literasi digital dan panduan pengawasan aktivitas daring anak bagi guru dan orang tua, serta (3) terbentuknya forum komunikasi sekolah-orang tua dalam memantau penggunaan game online di kalangan siswa. Melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif, program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang lebih aman, sehat, dan terlindungi dari ancaman digital yang merusak generasi muda.
Co-Authors Abubakar, Yusuf Sani Andi Najemi, Andi Basri Basri Basri Basri Dessy Rakhmawati ERMA NOVITA VERANITA Erry Fitrya Primadhany Fadil Mas’ud Fauzi Syam Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasibuan, Kalijunjung Jauhari, Moh. Ahsanuddin Johni Najwan Khoirunnisa, Saskia Fazrin Lili Naili Hidayah Muskibah Muskibah Nandang Najmudin Nelli Herlina Nelli Herlina Neng Yani Nurhayani, Neng Yani Raffles Raffles Raffles Raffles Retno Kusniati Retno Sari Dewi Rosmidah Rosmidah Rosmidah SIMANULLANG, ENJELINA Sinta, Sinta Siti Zulaika Sulastri, Dewi Supeno Taufik Hidayat Taufik Yahya Yana Priyana Yulia Monita Yuseva, Fitria