Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial JURNAL ILMIAH ADVOKASI SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Ahmad Ansyari Siregar
Universitas Labuhanbatu
Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Ahmad Ansyari Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i2.1339

Abstract

Perkembangan teknologi membuat manusia menikmati segala sesuatu dalam mendapatkan informasi yang mudah, bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam penjualan membeli tanpa bertemu langsung dengan penjual bahkan sampai antar negara. Hal ini dapat dilakukan dengan transaksi jual beli online melalui media elektronik yaitu hanya menggunakan telfonenggam atau sekarang disebut dengan Android. Jual beli online berkembang sesuai dengan zamannya dilakukan dengan Blackberry Messangerdan sekarang berkembang dengan aplikasi jual beli online yang ada di Android, dengan menggunakan jaringan internet sesuai dengan penyedia sellular masing-masing pengguna. Dalam melakukan jual beli online mengatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengatur juga dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan jual beli Online tidak dapat menghindari pula dari tindakan nakal Penjual bahkan Pembeli, dalam perilaku wanprestasi.Kata Kunci: Perjanjian jual beli, transaksi elektronik, wanprestasi
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA PENAGA (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau) Heni Widiyani; Pery Rahendra Sucipta; Ahmad Ansyari Siregar; Ayu Efritadewi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i1.2010

Abstract

Corruption that occurs in rural areas is very disturbing because it greatly affects the lives of rural communities, villages as the lowest government in the Indonesian state government structure are formed so that there is independence and progress and prevent the movement of people to cities. Corruption makes the infrastructure in the village not achieved according to the needs of the community. This juridical empirical research is to collect legal literature and compare the actual situation that occurs in the community by conducting interviews so as to find the facts and data needed, then the required data is collected, then the identification of the problem is carried out which ultimately comes to solving the problem . The people of the guardian village currently cannot enjoy the facilities that have been corrupted by the village head and the community economy poured out through BUMDES is not running properly due to the effects of corruption that occurred in 2017.Keywords : Corruption, Village Fund, Penaga Village
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH Ahmad Ansyari Siregar; Ika Chastanti
Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol 9, No 1 (2022): Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial
Publisher : IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/sosial.v9i1.1799

Abstract

Corruption is an extraordinary crime (Eradication of corruption is not enough to be overcome by relying only on the process of law enforcement but preventive measures need to be taken by instilling anti-corruption values in schools. The purpose of this study was to determine the implementation of anti-corruption education in schools, the learning strategies used by teachers in the learning process, and the obstacles experienced by schools in their implementation. This research is a qualitative research with a descriptive delivery. Data is collected by In-depth Interview of the school principal, teacher, and students. Data analysis techniques were performed using the Miles and Huberman Models. The results show that the implementation of anti-corruption education has not been done in schools where teachers have not integrated anti-corruption behavior in the learning process. Teachers have not been able to set an example for students and teachers have not been able to implement learning strategies to increase student interest and motivation to reduce corrupt behavior.
Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Hukum Adat Batak Toba Mimi Atikah Rahma Rambe; Ahmad Ansyari Siregar
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3276

Abstract

Tujuan pernikahan adalah untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan rohani suami dan istri sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang stabil dimana iman mereka kepada Tuhan dapat tumbuh subur. Pernikahan sesama jenis merupakan hal yang tabu menurut norma sosial, khususnya dalam budaya Toba. Bahkan sampai saat ini, larangan tersebut masih berlaku. Hukuman tradisional bagi pelanggaran peraturan dapat berupa pengusiran dari rumah tangga atau bahkan perceraian. Usia orang yang melakukan perkawinan campur dalam marga yang sama menentukan beratnya hukuman, menurut praktik adat. Tanggung jawab orang tua adalah mendidik putra-putranya, yang akan meneruskan tradisi tersebut kepada generasi mendatang, bahwa dilarang menikah dengan anggota klan sendiri. Dilarang keras menikah dengan anggota klan sendiri, apapun kondisinya, dan ini termasuk menggunakan pewaris dari generasi sebelumnya untuk mengesahkan pernikahan dalam klan sendiri. Masyarakat Batak Toba, yang menganut tradisi dalihan natolu, sangat terkena dampaknya. Untuk menjalin kekerabatan di hari pernikahan, kedua mempelai harus saling bertanya dan menjawab nama marga satu sama lain. Selain itu, dibandingkan dengan pernikahan yang dilangsungkan di luar keluarga, pernikahan yang melibatkan kedua mempelai memiliki risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi. Sampai saat ini perkawinan satu marga masih terus dibicarakan, sejalan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini adalah adil
Analisis Penerapan Hukum Adat Batak Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinahan Mila Nova Angle Rodearni Br Purba; Annisa Pratiwi; Ahmad Ansyari Siregar
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3247

Abstract

Dalam banyak budaya dan sistem hukum, perzinahan merupakan pelanggaran moral dan sering kali diatur sebagai pelanggaran hukum. Definisi dan konsekuensi dari perzinahan dapat bervariasi darisatu masyarakat dengan masyarakat lain dan dari satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum adat dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak perzinahan. Dimana seperti kita ketahui bahwa tindak perzinahan juga diatur dalam Undang-Undang KUHP di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial, perilaku, persepsi, dan pengalaman manusia secara mendalam. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan KUHP Pasal 284, perzinahan memiliki sanksi pidana yaitu paling lama 9 bulan, sedangkan di dalam hukum adat batak memiliki hukuman mulai dari ganti rugi materil hingga sampai adanya hukuman mati namun untuk pelaksanaanya harus diawasi oleh Undang-Undang yang berlaku agar di dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.
Co-Authors Annisa Pratiwi Ayu Efritadewi Heni Widiyani Ika Chastanti Mila Nova Angle Rodearni Br Purba Mimi Atikah Rahma Rambe Pery Rahendra Sucipta