Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

WEBINAR TANTANGAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BAGI PARA PELAKU UMKM PADA ERA PANDEMI COVID-19 Trisna Ayu Oktavia; Halleina Rejeki Putri Hartono; Sundaru Guntur Wibowo; Dyah Anggun Sartika
Jurnal Abdimas Mandiri Vol 4, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jam.v4i2.1259

Abstract

Para pelaku usaha harus cukup bijak dalam menentukan langkah dalam keputusan bisnisnya. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Penentuan harga jual adalah salah satu pertimbangannya. Penentuan harga jual yang tepat akan memberikan potensi perolehan laba yang maksimal. Laba yang diperoleh perusahaan dapat didapat melalui dua cara melalui meningkatkan harga jual dan efisiensi biaya produksi (Denmas, 2011 dalam Lasena, 2013). Namun kedua metode ini tidak leluasa digunakan. Kenaikkan harga jual dapat menjadi bumerang bagi pelaku bisnis, karena hal ini mengakibatkan minat customer terhadap produk menjadi berkurang. Hal yang sama dapat terjadi juga dengan menekan biaya produksi. Kebijakan yang paling memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan laba adalah dengan menekan biaya produksi. Biaya produksi akan menjadi dasar dalam penetapan harga pokok penjualan. Pada saat biaya produksi dapat dikelola dan diperhitungkan secara efisien, maka laba diperoleh maksimal oleh pelaku bisnis. Tantangan juga menjadi lebih rumit ketika pandemi COVID-19 terjadi. Pelaku usaha, terutama pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), mengalami goncangan hebat. Pangsa pasar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan keadaan normal. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM harus memutar otak dalam mempertahankan usahanya. Salah satunya adalah mengefisiensikan biaya produksi. Pelaku UMKM yang dapat menjawab tantangan tersebut diharapkan akan bertahan di dalam iklim perekonomian yang belum kondusif ini. Kami sebagai kaum akademisi memiliki kemampuan keilmuan yang dapat mendukung masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya. Peningkatan usaha yang terjadi nantinya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pengabdian yang dilakukan oleh tim kami bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Kata kunci : harga pokok produksi, UMKM, pengabdian kepada masyarakat, COVID-19.
PERSPEKTIF PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH MENURUT PANDANGAN HUKUM DAN SYARIAH (Studi Kasus pada UMKM Desa Banjarejo Panekan Magetan) Nova Maulud Widodo; Sundaru Guntur Wibowo; Yana Dwi Christanti
Monex: Journal of Accounting Research Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/monex.v9i1.1687

Abstract

AbstractThe purpose of this study was to determine whether the Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Enterprises (SAK EMKM) were able to be understood and practiced by SMEs in Banjarejo Village, Panekan District, Magetan District. The research method used is qualitative research by direct interviews with the owners of SMEs. The data in this study are primary data obtained from interviews with MSME owners. Based on the results of literacy that have been done, this study is different from previous studies. This research uses an approach through legal and sharia views. Given the Magetan Regency, especially in the village Banjarejo is a boarding school environment. The results of this study, the community, especially SMEs in Banjarejo Magetan do not know about the presence of SAK EMKM regulations as a guide in making MSME financial reports. There is a perception of community concerns about the use of SAK EMKM. Legal and sharia perceptions of the use of PSAK EMKM are not yet fully accepted. The community thinks that only large companies are effectively using SAK EMKM.
ANALISA YURIDIS BIAYA EKSEKUSI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN Sundaru Guntur Wibowo
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 4, No 1 (2018): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.846 KB) | DOI: 10.33760/jch.v4i1.49

Abstract

The purchase of consumer goods for the public through financial institutions can answer and be a solution for the community to have these goods, while for financing institutions this is an opportunity to develop their business, both for goods such as cars, motorbikes, furniture and also electronic goods. The community gets the convenience of payments that can be paid in installments according to their ability. The problems and dynamics that arise in this consumer financing agreement are interesting things to study so that people will understand and find solutions. The method used in this study is juridical empirical, using primary data and secondary data and then analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the study can answer that the relationship between consumers and financing institutions or companies is the relationship of consumer financing agreements. Consumer financing agreements are always in written form where the agreement clause has been provided by a finance company, or commonly referred to as a standard agreement. With limited purchasing power.
IMPLIKASI HUKUM PENGECEKAN SERTIFIKAT TANAH SECARA ONLINE Sundaru Guntur Wibowo; Fredy Susanto; Ardila Prihadyatama; Naufal Ahmad. A
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1398

Abstract

PPAT's responsibility for discrepancies in electronic certificate checking results and efforts to resolve discrepancies in electronic certificate checking results. This writing uses normative legal research methods by examining regulations related to the role of PPAT in checking certificates electronically in land sale and purchase agreements, by applying a statutory approach, and a conceptual approach, as well as using primary, secondary and legal materials. tertiary then the results are described descriptively. The research results show that the responsibility of PPAT, which is directly involved in the electronic certificate checking process, is to ensure that the data, both jurisdic data and physical data on the results of electronic certificate checking, are in accordance with the original certificate. Efforts that can be made by PPAT if there is a data discrepancy, PPAT sends a notification through the relevant information service system so that data that is inconsistent is immediately updated or by visiting the BPN office, bringing proof of the results of checking the printed electronic certificate and the original certificate. Then the BPN will provide information by updating the data in the system.
Aplikasi Paperless Office dalam Implementasi Electronic Office Menggunakan Pendekatan Unified Modelling Language Hamim Tohari; Ahmad Kudhori; Sundaru Guntur Wibowo
Smart Comp :Jurnalnya Orang Pintar Komputer Vol 10, No 3 (2021): Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer
Publisher : Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/smartcomp.v10i3.2904

Abstract

Saat ini dan masa yang akan datang kebutuhan akan adanya sebuah aplikasi paperless office yang mampu menunjang implementasi electronic office (e-Office) akan terus diperlukan. Program Studi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Madiun, hingga saat ini (saat penelitian ini dilakukan) belum menerapkan e-Office dalam kegiatan administrasi sehari-hari, khususnya dalam aktivitas surat-menyurat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tahapan pada model incremental pada pembuatan Aplikasi Paperless Office (APO), dan untuk mengetahui kesesuaian APO dengan konsep paperless office. Metode yang akan digunakan di dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini yaitu model incremental dengan pendekatan Unified Medelling Language (UML). Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi (APO) yang dapat menunjang dalam implementasi e-Office untuk manajemen surat menyurat di Program Studi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Kata kunci: e-Office, paperless office, UML