Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

The Urgency of Formalizing Customary Meetings in Kedang Indigenous Communities into Notary Official Deeds Muhammad Nuha Maulana Pasya; Danang Wahyu Muhammad; Mukti Fajar Nur Dewata
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.45853

Abstract

This research examines the urgency of recording the results of traditional meetings of the Kedang community in Lembata, East Nusa Tenggara, into notarial deeds to strengthen legal legitimacy and protect the rights of indigenous communities. The method used is qualitative research with a literature review and field observation on implementing customary law and the procedure for making notarial deeds. The research results show that Kedang customary law, rich in tradition and cultural values, is important in regulating social norms and resolving internal conflicts. However, there are significant challenges in integrating customary law with the formal national legal system. The discussion emphasizes the role of Notary officials as mediators who formalize the results of customary meetings, thereby giving them legitimate legal force while respecting customary values. This study recommends the need for regulatory strengthening to accommodate the harmonization of both legal systems to create adequate justice and legal protection for indigenous communities.
Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional: Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Muhammad Abid Akbar Velayati; Danang Wahyu Muhammad
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9473

Abstract

Perusahaan multinasional merupakan hal yang sudah sangat umum di era globalisasi ini. Banyak peruabahan yang terjadi di dunia terutama di bidang ekonomi. Namun, dengan mudahnya Perusahaan multinasional ini hadir di sebuah negara, tidak hanya memberikan dampak yang positif namun juga ada dampak negatifnya. Seperti Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan multinasional. Pengaturan hukum yang jelas tentu diperlukan agar perilaku penghindaran pajak dapat dicegah. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengaturan hukum pajak untuk Perusahaan multinasional. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk membantu memahami bagaimana pengaturan hukum yang dapat diaplikasikan terhadap perusahaan-perusahaan penghindar pajak. Hal tersebut krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para perusahaan multinasional yang berada ataupun melakukan kegiatannya di Indonesia.
Implikasi Yuridis Multinational Corporation Terhadap Transfer Pricing Di Indonesia: Implikasi Yuridis Multinational Corporation Terhadap Transfer Pricing Di Indonesia Muhammad Fadly Kurniawan; Danang Wahyu Muhammad
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan multinasional tak jarang menggunaan strategi dalam system pembayaran pajak untuk meminimalisir pengeluaran sehingga mendapatkan lebih banyak keuntungan atau profit, namun demikian, implikasi dari adanya Transfer pricing adalah timbulnya kerugian pada negara yang seharusnya dapat mendapatkan surplus dari PPh yang sebagaimana diatur terkait dengan perpajakan ini. Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat masalah yang perlu dibahas yaitu bagaimana prinsip arm’s length (prinsip kewajaran harga) diterapkan dan implikasi dari Transfer pricing di Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan terhadap bidang perusahaan multinasional dan menggunakan jenis penelitian normatif serta menerapkan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian berupa penerapan prinsip kewajaran belum menggunakan metode yang paling efektif dan disamping itu juga memberikan akibat yang merugikan keuntungan yang seharusnya didapat oleh negara.