Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PENANGULANGAN KEJAHATAN TERORISME YANG BERKARAKTERISTIK HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Ridwan Ridwan
Jurnal Media Hukum Vol 17, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v17i1.376

Indonesia is the country founded on law and not only power. Hence, the tackling of terrorism as a criminal offense must also be founded on law, respect and protection of human rights of the suspect, defendant, and convict. Human rights are guaranteed by the positive law in Indonesia. The party alleged as the terrorist can be arrested for two years without a trial, is not in accordance with the law founded on Pancasila which requires a guarantee for a just and civilized humanity to create justice for all Indonesian people based on the supreme of law. Any violation of law by anyone including the law enforcer cannot be justified. Consequently, a criminal policy is necessary by using penal and non-penal tools so that the law can be enforced effectively without endangering the value of legal basis in the forms of legal certainty, justice, and expediency. The law enforcement must also be accompanied by faith to avoid violation of law. Thus, the tackling of crime related to terrorism really characterizes human rights enforcement founded on the value of legal basis.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat Ridwan Ridwan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Corruption is a crime having an exstraordinary effect. The highest number of the cases is the the worst threat for people welfare as the financial loss of state meaning that the welfare will be difficult to be achieved. Thus, it is necessary to get people participation in preventing the crime. Despite the fact that the effort would not be successful to eradicate corruption in Indonesia as it is deemed as white collar crime. However, it is important to done because it is kind of social control. The higher participation of the people, the lesser the crime will be. Such effort is a part of government responsibilitu, concretely by realizing the Government Regulation Number 71, 2000 regarding the Code of Conduct of People Participation in Running Governance by rewarding them who enforce the crime. The Efforts of Corruption Prvention Through Community Participation

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Ridwan Ridwan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: Corruption has been increasing rapidly and destroying life of nation. It is not only making loss of state financial but also economic of people and becoming threat for national stability and international. This paper is going to answer the policy of corruption policy in the act applying now and in the future. This research applies juridical normative method by conceiving law as a norm that is a measure for human behavior by focusing on secondary data that are collected from primary data that are laws. Based on the research, it reveals that the policy of criminal law on preventing crime of corruption are facing some weakness hence the restoration is required by focusing on the element of making loss for the state. To consider its increase is to fast, hence the concept of Indonesian criminal code is understood as criminal law policy that is proper for suppressing corruption in the future. Criminal Law Policy Formula on Suppressing Corruption

Menciptakan Keadilan dengan Penerapan Hukum Progresif Melalui Pendekatan Ilmu Ketuhanan Ridwan Ridwan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2012)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: Repressive criminal law ia a phenomena warrying people. One of the causes of it is narrow undersanding of the law that the law is always considered as te act and the law centainty is a same as the act certainty. The maturity of understanding representing law is an act then delivering the view that the most important is the law centainty cousing that the justice of law is ignored, and also criticism amongst the lawyers. It results in repressive law offering solution for the delay of justice. This law is based on the principle that the law is made for human being hence the law is supporting the people and justice. Therefore, the meaning of the principle is not just written law but also the living law that is unwritten. Bringging Justice by the Application of Progressive Law Through Theological Approach

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES METRO JAYA - JAKARTA TIMUR) Dinda Avrilya Agretha; Benny Irawan; Ridwan Ridwan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9536

Surat Keterangan Bebas Narkotika merupakan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba disekitar kita, Surat Keterangan Bebas Narkotika ini merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan ataupun mendaftar ke perguruan tinggi ini bertujuan dikarenakan pengunaan narkoba dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang bekerja ataupun belajar di kampus. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam menangani pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menegakan hukum menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkotika Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana paling lama enam tahun. Kesimpulan peneliti adalah upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum adalah preventif, represif, dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika di Jakarta Timur adalah penjara dan denda. Saran pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya untuk pelaku pemalsuan melaikan pada pihak berwenang yang membuat surat keterangan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY’ARI) Lola Rizki Susanti; Ridwan Ridwan; Muhammad Romdoni
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10624

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat negara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mencerminkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan. Meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan, proses hukum pidana belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakannya memenuhi unsur pasal 6 huruf c sebagai delik biasa yang seharusnya dapat diproses tanpa menunggu laporan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, dan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hasyim telah dipecat dari jabatannya, proses pidana belum optimal karena tindakan pelaku memenuhi unsur delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan korban. Temuan ini menyoroti hambatan penegakan hukum akibat faktor kekuasaan dan ketidaksetaraan perlindungan bagi korban, serta pentingnya langkah hukum tegas untuk menjaga integritas lembaga negara dan memberikan keadilan bagi korban.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search