Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Jurnal Geuthee Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Teuku Muttaqin Mansur
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Humanities Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Bahagia Bahagia; Sri Walny Rahayu; Teuku Muttaqin Mansur
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.579 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12108

Abstract

Perlindungan asuransi merupakan antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polisi karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Tujuan penelitian ialah mekanisme perlindungan hukum data pribadi nasabah serta perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak asuransi dengan nasabah PT BNI (Persero), menyebabkan PT BNI (Persero) melakukan wanprestasi kepada nasabahnya dikaitkan tanggungjawab melindungi data nasabah, dan upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah yang merasa dirugikan perihal data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam mekanisme perlindungan data telah dilaksanakan hanya saja terjadi kebocoran data nasabah dikarenakan kelalaian dalam membuat kesepakatan terhadap pihak kedua (asuransi) walaupun itu adalah anak perusahaan Bank sendiri. Penyebab terjadi wanprestasi terhadap perlindungan asuransi adalah dikarenakan pihak BNI masih menggunakan metode telemarketing dalam penawaran asuransinya. Upaya hukum untuk memenangkan hak serta keadilan pihak nasabah sering ditempuh pengancara menggugat. Disarankan agar hendaknya maka sangat dianjurkan bagi nasabah untuk lebih cermat dan memahami serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan.Insurance protection is between two parties, namely insurance companies and policy holders, which are the basis for premium receipts by insurance companies in return for: providing reimbursement to the insured or policy holder due to loss, damage, costs incurred, loss of profits, or legal responsibility to third parties that might be suffered by the insured or police holder because of an uncertain event. The research objective is the mechanism of legal protection of customers' personal data and insurance agreements carried out by insurance parties with customers of PT BNI (Persero), causing PT BNI (Persero) to default to its customers associated with responsibility to protect customer data, and legal efforts that can be taken by customers who feel harmed regarding his personal data. The research method used is normative juridical. The results of this study that in the data protection mechanism have been carried out only the customer data leak occurred due to negligence in making an agreement with the second party (insurance) even though it was a subsidiary of the Bank itself. The reason for the default on insurance protection is because BNI still uses the telemarketing method in its insurance offer. Legal efforts to win the rights and justice of the customers are often pursued by claimants. It is suggested that it should be highly recommended for customers to be more careful and understand and pay attention to matters relating to the products offered.
Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah Teuku Ahmad Yani; Teuku Muttaqin Mansur
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.16184

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis asas lex spesialis terkait dengan keharmonis-an Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah. Perusahaan perseroan daerah merupakan salah satu badan usaha dari sejumlah badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Ciri khas hukum perusahaan di Indonesia, masing-masing jenis perusahaan diatur dengan undang-undang yang terpisah. BUMD diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, sedangkan perseroan terbatas diatur dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuri-dis normatif, dengan mendalami upaya harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjuk-kan bahwa perseroan daerah pada dasarnya juga perseroan terbatas yang dapat dimiliki sepenuh sahamnya oleh satu pemerintah daerah, namun dalam UUPT, tidak diakomodir sebagai perseroan terbatas dengan saham tunggal dapat didirikan oleh satu pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya sebagian notaris berupaya melakukan terobosan yang kemudian diakui oleh pemerintah dengan memberikan status badan hukum pada perseroan yang didirikan sepenuhnya oleh satu pemerintah daerah sebagai satunya pendirinya Perseroda. Hal ini, menimbulkan pertanyaan hukum, apakah landasan hukum yang dapat digunakan oleh notaris dan pemerintah untuk menerobos UUPT untuk memenuhi kaedah yang terdapat dalam Undang-Undang Pemda. Bringing the Harmony of the Limited Liability Law in the Establishment of Regional Company The purpose of this study is to analyze the lex specialist principle related to the harmony of the Law on Limited Liability Companies in the establishment of regional companies. Regional company is one of business entities in Indonesia legal system. The characteristic of company law in Indonesia is each type of company regulated by a separate law. BUMD (regional company) is regulated by the regional government law while limited liability company is regulated by UUPT. This study uses a normative juridical method, by exploring efforts to harmonize the law. The results showed that the regional company is basically also a limited liability company that can be fully owned by regional government, but based on the company law, it is not accommodated as a limited liability company because the company has only a single share which is one local government. However, in practice some of notaries tried to make a breakthrough which was later recognized by the government by giving legal status to regional company. This raises the question of what legal basis can be used by notaries and the government to break through the company law so that it meets the methods contained in the regional government law.
Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong Lailan Sururi; Dahlan Ali; Teuku Muttaqin Mansur
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i1.11407

Abstract

Artikel ini bertujuan mengungkapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan gampong. Idealnya keberadaan peradilan gampong untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun praktiknya, masyarakat justru lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme peardilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan belum berjalan secara optimal. Penyelesaian perselisihan dengan peradilan gampong masih memperlihatkan lemahnya peran lembaga adat di gampong, akibat sejumlah kesepakatan lembaga penegak hukum tidak sampai hingga ke bawah. Dispute Settlement Through Gampong Court This article aims to reveal the mechanism of dispute resolution through village courts. Ideally the existence of the village court to provide facility for community to be able to resolve disputes in an easier way, in accordance with the principle of justice which is fast, simple and inexpensive. However, in practice, community prefers to resolve disputes through a criminal justice mechanism. By using an empirical juridical research method and descriptive analytical method, this study founds that the mechanism for resolving minor criminal offenses has not run optimally. Dispute resolutions through village court is still shows weaknesses particularly the role of traditional institutions, due to a number of agreements by law enforcement agencies did not reach to the lower levels.
Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah Eni Suriati; Darmawan Darmawan; Teuku Muttaqin Mansur
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i3.10970

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait makanan jajanan anak yang mengandung bahan berbahaya di lingkungan sekolah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini bisa menjawab masalah yang diajukan. Selain bahan hukum, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris juga menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan diberikan dengan cara pengawasan terhadap penjual makanan yang berjualan di lingkungan sekolah. Pemerintah disarankan agar mempertimbangkan untuk membuat undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen anak. Consumer Protection on Snacks Hazardous Ingredients at School Area This research conducted to see how the consumer’s protection and the supervision carried out by Aceh Besar District Government related to children's snacks that contain hazardous ingredients in the school environment. This research applied empiric juridical approach, it is hoped that can answer the problems arise. Not only uses legal materials but this research also uses primary data. The results of the study indicate that the Aceh Besar District Government seeks to provide protection for child consumers of snacks hazardous ingredients. Protection is provided by giving supervision for food sellers who sell in the school area. It is suggested to the government to consider making a special law on child consumers protection.
Co-Authors Ayu Wahyuni Bahagia Bahagia Dahlan Ali Darmawan Darmawan Eni Suriati Ikhwan Nur Akhi Kartika Yusuf Lailan Sururi Lulu Munirah M Adli Abdullah Mardiani Mardiani Rahayu, Sri Walny Rahmi Fitriani Saidil Ambia Suhaimi Suhaimi Syahzevianda Syahzevianda Tari Nasyiah Teuku Ahmad Yani Yanis Rinaldi Zuliadi Zuliadi