Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

CERAI GUGAT KARENA FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilyah Hukum Mahkamah Syar’iyah Bireun) Maya Syirurrifka; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa alasan diperbolehkannya perceraian.  Pada dasarnya perceraian akan sah jika dilakukan oleh pihak laki laki. Namun dalam peraturan ini menentukan bahwa perceraian dapat saja dilakukan dengan alasan-alasan tertentu oleh pihak wanita sehingga atas adanya peraturan ini menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi cerai gugat.  Terhitung dari tahun 2018 hingga 2020 di Mahkamah Syar’iyah Bireuen terdapat 36 kasus cerai gugat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan terjadinya cerai gugat serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor KDRT di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan perceraian karena KDRT disebabkan karena faktor ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu dengan menggunakan fakta persidangan. Disarankan kepada suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan dengan menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya dan musyawarah secara kekeluargaan dengan tidak melanggar hukum positif. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendapat nasehat tentang kehidupan dalam rumah tangga terkait hak dan kewajiban satu sama lain.Kata Kunci : Cerai gugat, perceraian, KDRT
STUDI KASUS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH NOMOR 211/PDT.P/2020/MS.BNA. Cut Fusya Saifa Alhajd Quraisy; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang hilangnya Akta Nikah sehingga menjadi dasar hukum permohonan Isbat Nikah dalam studi kasus ini. Dimana pada awalnya Pemohon mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah Nomor 211/Pdt.P/2020 ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil yaitu kurangnya pihak yang ditarik, kemudian Pemohon kembali mengajukan permohonannya ke Mahkamah Agung yang akhirnya diterima untuk ditindak lanjuti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam hal tidak menerima penetapan isbat nikah putusan Mahkamah Syar’iyah No.211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan untuk mengetahui dan menjelaskan putusan Mahkamah Syar’iyah telah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Metodepenelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isbat nikah. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak menerima permohonan Isbat Nikah dari Pemohon, karena permohonan yang diajukan pemohon dianggap kurang pihak dan dinyatakan kabur, sehingga permohonan pemohon dianggap tidak jelas. Penetapan permohonan isbat nikah, juga dianggap telah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfataan hukum. Saran diharapkan kepada hakim dalam memberikan putusan/penetapan dapat mewujudkan tujuan hukum dengan begitu putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan, sehingga hakim mampu memutuskan seadil-adilnya terhadap perkara ini.Kata Kunci : Isbat nikah, Asas Keadilan, Asas Kemanfataan dan Asas Kepastian Hukum.
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN DI BIDANG JASA (STUDI PADA PT RAJAWALI BHIRAWA SEJAHTERA) Eldian Alfiyanda Silalahi; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT Rajawali Bhirawa Sejahtera. Bentuk wanprestasi yang terjadi adalah pihak perusahaan terlambat dalam memberikan upah pada pekerja, pekerja yang terlambat dalam memulai pekerjaannya, dan pekerja tidak memenuhi target yang sudah ditentukan perusahaan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu dikarenakan terlambatnya pemilik dalam memberikan upah, pekerja yang lalai dalam memulai pekerjaannya, dan dikarenakan adanya faktor force majure. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara memberikan teguran yang apabila tetap melanggar perjanjian maka akan dilakukan musyawarah, dan apabila tidak penyelesaian maka diselesaikan dengan cara litigasi. Disarankan kepada perusahaan agar memberikan sanksi kepada pekerja yang melakukan wanprestasi seperti denda, pemotongan gaji, dan pemecatan bila perlu, serta dibuatnya perjanjian kerja bersama (PKB) antara pekerja dengan perusahaan. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Pekerja, Perusahaan.