Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA ALAT LATIHAN BEBAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Abieza Rayyan; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Namun demikian praktik di lapangan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna alat latihan beban pada pusat kebugaran di Kota Banda Aceh masih lemah. Pemberian informasi dan tanggung jawab pelaku usaha kebugaran masih kurang terhadap konsumen yang mengalami kerugian. tanggung jawab pelaku usaha memberikan kompensasi dan santunan perawatan medis bagi konsumen yang mengalami kerugian, dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara negosisasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Disarankan kepada pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen dan konsumen sebagai pengguna agar lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan serta dibutuhkannya peran BPSK di Kota Banda Aceh agar lebih berkompeten dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen terkhusus pada usaha pusat kebugaran.
Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) Terhadap Pertunjukan Film oleh Pelaku Usaha Bioskop Mini Aulia Ummulmadinah; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.723 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta pertunjukan film dan untuk menjelaskan upaya hukum pihak terkait dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta pertunjukan film.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta film mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan film diumumkan namun pelaksanaan perlindungan tersebut dapat berjalan jika pencipta atau pemegang hak cipta film melaporkan pelanggaran karya ciptanya kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM. Upaya yang dilakukan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh dalam mengawasi serta meminimalisir pelanggaran hak cipta film adalah melakukan upaya internal dan eksternal, selain itu upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran karya ciptanya dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana juga dapat dilakukan dengan cara non-litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh untuk menanggulangi dan meminimalisir pelanggaran hak cipta film yang terjadi sekarang ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UUHC dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Selain itu pencipta atau pemegang hak cipta film harus melakukan pengawasan atas karya ciptanya agar tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian padanya. The purpose of this research is to describe the implementation of the legal protection of copyright toward movies and to explain the legal efforts of relevant parties in the settlement of infringement of copyright toward movies.This research method is empirical juridical method, namely scientific research to find out the truth based on field implementation that refers to a legal science which use the method offieldwork research approchment and library.Based on the results of the research noted that the film's copyright automatically protected since the creation of the film was announced but the implementation of such protection can run if the creator or copyright holder of the film reported the violation to the Police Investigators and Civil Servant Investigator (CSI) of Ministry of Justice and Human Rights. The efforts made by the CSI of Ministry of Justice and Human Rights of Aceh Region Officein overseeing as well as minimizing copyright infringement of movies is by doing internal and external efforts. In addition to that effort, contribution of  the creator or copyright holder of the film against the violations of the rights can be done by litigation i.e. traverse line law with civil litigation generally file a lawsuit or criminal can also be made bynon-litigation through alternative dispute resolution.Recommendation to the Ministry of Justice and Human Rights of Aceh Region Office to overcome and minimize  movies copyrights infringemnet that happen right now is by raising theawareness of society about  Copyright Act by doing socialization to all of them. In addition, the creator or copyright holder of the film also need to oversight of the creation, so that nobody can violate their copyrights.
Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh Farzana Nafila; Wardah Wardah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.17015

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat penyelesaian wanprestasi pada jasa penitipan hewan di Banda Aceh, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dan pengguna jasa penitipan hewan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat, yaitu hewan yang dititipkan saat diambil dalam keadaan sakit, hilang atau mati, dan bentuk wanprestasi yang dilakukan pengguna jasa yaitu tidak mengambil kembali hewan yang sudah dititipkan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi ialah kesalahan dan kelalaian dari pelaku usaha dan faktor kesengajaan dari pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian materill dan immaterial. Penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak yaitu negosiasi dengan penggantian kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Disarankan kepada pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan syarat-syarat penitipan hewan. Bagi pengguna jasa disarankan agar memilih jasa penitipan hewan yang memiliki fasilitas yang memadai, dan bertanggung jawab terhadap hewan yang dititipkannya. The Settlement of Default in the Pet Care Services in Banda Aceh The study aims to investigate the settlement of defaults on pet care services in Banda Aceh by using an empirical juridical approach. The results showed that business owners and users did not fulfill or neglected to carry out the agreement, namely animals that were entrusted when taken in a state of illness, lost or died, and forms of default performed by service users is they are not taking back animals that have been entrusted. Factors causing defaults are errors and negligence of business operators and intentional factors of service users resulting in material and immaterial losses. Solution of defaults taken by the parties is negotiation with compensation based on mutual agreement. It is recommended to business owners to be responsible for carrying out their obligations and to improve conditions for animal care. It is recommended for users to choose a day care service that has adequate facilities and users should responsible for their entrusted pets.
A STUDY ON THE UNLAWFUL ACT IN SUBSIDIZED FERTILIZER SALES IN BLANG PIDIE Wardah Wardah; Haikal Maulidy; Muhammad Insa Ansari
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i2.22491

Abstract

Article 1365 of the Indonesian Civil Code states that a tort is an agreement resulted from the law due to a legal violation. In subsidized fertilizer sales, a tort has been committed by business owners who sold the product beyond its price ceiling in Blang Pidie subdistrict, Aceh Barat Daya District. This legal violation has resulted in customer shortfall. The objective of this study was to explain the factors motivating the business owners to sell the subsidized fertilizer beyond its price ceiling, the legal effect of their legal violation, and government efforts to minimize the violation. This research falls under the empirical legal study, and the data were collected using library research and interview with respondents. The collected data were analyzed using the qualitative data analysis method. Based on the research result, the tort was committed for higher profit generation, prepaid income, limited supply, customer ignorance of price ceiling policy, transportation expenses. The legal effect of the unlawful act was that the business owners were obliged to compensate the customers. The government issued a warning to the subsidized fertilizer distributors or terminated their contract with an obligation to compensate the customers.