Articles
<![CDATA[KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN ISTRI TERDAKWA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Ika Sawitri]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i1.85863
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan alat bukti dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini adalah untuk mengatahui keabsahan alat bukti keterangan istri terdakwa dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Putusan Negeri Kasongan Nomor: 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa alat bukti keterangan istri terdakwa dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP. Pasal ini memberikan celah dalam Pasal 169 KUHAP bahwa keterangan istri terdakwa tetap dapat didengar dan sah menjadi alat bukti. Hal karena saksi menghendaki dan penuntut umum menyetujuinya serta saksi telah bersedia untuk disumpah.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Hizkia Andhitya Wijaya]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i3.73615
<![CDATA[This article analyzes the urgency of the evidentiary process in electronic criminal trials. This study aims to determine the importance of the evidentiary process in an electronic crime trial where in an electronic crime the evidence submitted is not only tangible but intangible evidence. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. The legal material collection technique used in this study is the document study technique or library study technique. The collection of legal materials is carried out through document studies and literature studies. Based on the results of the research, it shows that proof in electronic crime is the main thing, because in the proof what is sought is material truth, that a crime has occurred and it is the defendant who is guilty of committing it. The court is bound by a rule or methods or provisions of evidence as stipulated in the law. Legitimate evidence must be carried out in court in accordance with the procedures or methods that apply in the law of evidence.Keywords: Evidence, Electronic Crime, Criminal Procedure law]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH MINIMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM ]]>
<![CDATA[Mutiara Maharani]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83634
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Narkotika di bawah ancaman pidana minimum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara minimum adalah sudah sesuai dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta ditinjau pula dari perspektif teori ratio decidendi Hakim.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI DALAM PUTUSAN NOMOR 185 PK/PID.SUS-LH/2023 ]]>
<![CDATA[Cut Tiara Sekar Maharani]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i2.97959
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara illegal logging dalam Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara Illegal Logging Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023. Penelitian ini menggunakan hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme deduktif yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus-LH/2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana perkara illegal logging. Mahkamah Agung menyatakan adanya kekhilafan hakim terkait penjatuhan pidana yang terlalu berat, dengan mempertimbangkan alasan sosiologis Terpidana yang membutuhkan uang untuk lebaran.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA ANAK DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PENCABULAN ]]>
<![CDATA[Dave Abiel Sagala]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i4.97121
<![CDATA[This article analyzes criminal procedural law related to the suitability of the judge's considerations in deciding the case of the crime of child molestation in Verdict Number 03/Pid.Sus/2023/PN.Skt with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to prove whether the judge's considerations in deciding the case of child molestation in Verdict Number 03/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussions to answer this problem, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case of child molestation in Verdict Number 03/Pid.SusAnak/2023/PN.Skt is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because the judge's consideration in deciding the case contained 3 pieces of evidence, namely Witness Statement, Defendant's Statement and Letter (visum et repertum number: VER/16/IKF-ML/RSDM/IV/2021).]]>
<![CDATA[KAJIAN PENYIARAN PERSIDANGAN SECARA LIVE DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN PRINSIP PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM ]]>
<![CDATA[Dita Mulyani]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i2.71885
<![CDATA[This article was created to analyze the practice of the live broadcast of the trial. The existence of this practice means that everyone from all ages can participate in witnessing the live broadcast without any restriction, including minors. This article aims to find out the legal principle about the live broadcast of the trial in the child protection concept and the open court principle and to find out the limititations of open court principle on a live broadcast of the trial. This is a normative legal research using conceptual approach. This research shows that the live broadcast of the trials in child protection is carried out by ensuring child protection through the dissemination of useful information and educational materials from the social, cultural, educational, religious, and health aspests and pay attention to child’s importance. The obligations of the television media is to make sure that live broadcast of the trial include on clasification D for audience over the age of 18 years old. The limitation of the live broadcast of the trials is entirely on the role of the judges to determining the open court mechanism by pay attention to the characteristic of the case and to priority the litigants. Meanwhile the interests of broadcasting institution are accesoir after the limitation of the broadcasting law, KPI regulation, and law of criminal procedure.Keywords: Child Protection; Live Broadcast; Open Court principle; Television.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Rafif Nabil Maulana]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.92710
<![CDATA[Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk menelaah kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan terkait anak yang berkonflik dengan hukum dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu yang menjatuhkan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di LPSA (Lembaga Perlindungan Sosial Anak) Yayasan Insan Cita Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Giovanny Andreana Christya]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i4.72261
<![CDATA[This study aims to analyze whether the evidence by the public prosecutor in the criminal case of sexual intercourse with a child based on Decision Number 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. This research is included in normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach. In order to collect legal materials in this study, literature study techniques were used by collecting written information from legal materials, which consisted of primary legal materials and secondary legal materials. After obtaining the legal material, an analysis is carried out using the deductive syllogism method. The results of this study indicate that the evidence carried out by the public prosecutor is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code because it has submitted valid evidence according to law, namely witness statements, letters, statements of the defendant accompanied by supporting evidence to prove that the defendant is guilty of committing the crime of sexual intercourse with a child . This study aims to analyze whether the evidence by the public prosecutor in the criminal case of sexual intercourse with a child based on Decision Number 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. This research is included in normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach. In order to collect legal materials in this study, literature study techniques were used by collecting written information from legal materials, which consisted of primary legal materials and secondary legal materials. After obtaining the legal material, an analysis is carried out using the deductive syllogism method. The results of this study indicate that the evidence carried out by the public prosecutor is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code because it has submitted valid evidence according to law, namely witness statements, letters, statements of the defendant accompanied by supporting evidence to prove that the defendant is guilty of committing the crime of sexual intercourse with a child.Keywords: evidence, child intercourse]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DENGAN PELAKU ANAK ]]>
<![CDATA[Nadhia Ayu Sarasvati]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85637
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dan mempreskripsikan permasalahan mengenai penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara dengan Nomor Putusan 5/Pid.sus-Anak/2023/PN Tjb, Apakah isu hukum mengenai saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa ketentuan mengenai saksi mahkota tidak disebutkan dalam KUHAP, namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat pemisahan berkas perkara (splitsing) sehingga apabila ditinjau dari Pasal 142 KUHAP penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) dan dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Selain itu, apabila ditinjau dari kekuatan pembuktian keterangan saksi, penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sudah memenuhi syarat, diantaranya kesesuaian dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 160 ayat (3) KUHAP sehingga keterangan saksi mahkota tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan yang saksi biasa berikan sehingga penggunaan saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/Pk/Pid/2015) ]]>
<![CDATA[Adimas Wisnu Hidayat]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67630
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara Penipuan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Penipuan telah memenuhi syarat formal dan syarat material berupa Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa serta adanya bukti baru atau novum sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana membenarkan alasannya, membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1723 K/PID/2012 dan mengadili kembali menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum.Kata kunci: Judex Facti; Novum; Peninjauan Kembali Abstract: This study aims to determine the reason for the Judicial Review of Judison Judgment of the Jambi District Court Court in deciding the case of Fraud as well as the consideration of the Supreme Court granting the request for the Judicial Review and re- trial in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of the research that the authors do, it is known that the reason for review of the criminal in the case of fraud has fulfilled the formal requirements and material requirements of Judex Facti Jambi District Court in examining and adjudicating the case has made a real mistake or mistake in checking and the existence of new or novum evidence in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) a and c of the Criminal Procedure Code and the basis of consideration of the Supreme Court granting the request for Judicial Review of the Accused justify the reason, to cancel the decision of the Court of Cassation Number 1723 K / PID / 2012 and adjudicate to declare a Terpidana has been proven legally and convincingly guilty of committing acts as prosecuted by the Prosecutor / Prosecutor, but the act is not a criminal act and releases the convicted of any lawsuit.Keywords: Judex Facti; Novum; Reconsideration]]>
