Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADIL : Jurnal Hukum Majalah Keadilan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum J-CEKI
Erna Amalia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA Erna Amalia
Jurnal ADIL Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v10i2.1224

Abstract

Landasan pemikiran diaturnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai CSR yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk pedoman pelaksanaannya perusahaan dapat merujuk pada ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor, badan publik atau badan privat baik di Negara berkembang maupun Negara maju. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur tentang CSR. Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR.
HUBUNGAN ANTARA GLOBALISASI EKONOMI DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA Riza Suseno Nugraha Putra; Syafrida; Erna Amalia
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/b6qv6325

Abstract

Globalisasi ekonomi dalam konteks hukum ekonomi memiliki hubungan erat dengan aspirasi mencapai konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang diinginkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu globalisasi ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai negara. Di sisi lain, globalisasi ekonomi berpotensi menyebabkan penurunan daya saing produk-produk lokal, yang mungkin tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor. Hal ini mengakibatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghasilkan barang-barang tersebut menghadapi tantangan yang berat dari penetrasi produk asing. Hubungan globalisasi ekonomi pada ranah hukum juga signifikan. Globalisasi ini tidak hanya melibatkan perjanjian antar negara, tetapi juga menggabungkan pemahaman mengenai tradisi hukum dan budaya yang berbeda antara Barat dan Timur. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan hukum yang bersifat inovatif. Pembangunan hukum yang inovatif dalam konteks ini merujuk pada perubahan dalam sistem hukum ekonomi yang selama ini sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip liberal dan telah menjadi kendali negara-negara maju.
PRODUK EKONOMI KREATIF SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN Satrio Kuncoro; Endang Suprapti; Erna Amalia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i5.2335

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan kehidupan masyarakat. Kekayaan warisan budaya Indonesia dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan perwujutan nilai tambah kekayaan intelektual hasil kreatifitas manusia meliputi budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Produk ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan kredit pada lembaga keuangan. Namun tidak semua juga produk ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan kredit. Permasalahan, apa syarat produk ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan dan bagaimana bank menganalisis produk ekonomi kreatif dapat dijadikan objek jaminan kredit oerbankan. Metode penelitian, mengunakan data kepustakaan, penelitian bersifat yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian, produk ekonomi kreatif dijadikan objek jaminan kredit bank yang berbasis memiliki sertifikat HKI, bereputasi dan memiliki banyak lisensi. Bank dalam memberikan kredit memegang prinsip kehati hatian serta melakukan analisa 5C (character, Capasity,Capital, collateral, Condition of Economic.
AKIBAT HUKUM DARI MERGER ANTARA GOJEK DAN TOKOPEDIA Vishal Hilmawan Wijaya; Ralang Hartati; Erna Amalia
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya merger gojek dan tokopedia dan akibat hukum yang timbul dari merger gojek dan tokopedia, merger perusahaan sering dilakukan di Indonesia, dimana peraturan mengenai merger tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif yang berupa produk perilaku hukum, misalnya meneliti undang-undang yang mengatur tentang merger, yang kemudian data informasi tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan penelitian, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat para ahli, makalah-makalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan proses merger, Dari setiap perbuatan yang telah dilakukan pasti ada akibat hukum yang mengikutinya, berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") yang merubah Pasal 1 angka 9 UU 40/2007. Akibat hukum dari penggabungan itu sendiri Dimana suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan terbatas lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan.
Analisis Kasus Penganiayaan BerdasarkanPasal 351KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK) Gilbert Immanuel Gultom; Tardip Panggabean; Erna Amalia
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i1.743

Abstract

Based on Article 351 (Paragraph 1) of the Criminal Code on ordinary persecution where in this article persecution is divided into three parts, namely ordinary, mild and severe persecution as in the case that I took to make this thesis with case number 2/Pid.B/2019/PN. In this case, the panel of judges sentenced the perpetrator of persecution to 10 months imprisonment, while the sentence that should have been imposed on the perpetrator of ordinary persecution was 2 years and 8 months by considering various kinds of evidence and factors of persecution, This study aims to analyze cases of persecution that refer to Article 351 of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. In this analysis, we identify the elements necessary to determine whether an act can be classified as maltreatment under Article 351 of the Criminal Code. This research involves a case study and analysis of the Depok district court decision, as well as referring to applicable laws and regulations. The results of this analysis may provide a better understanding of the application of Article 351 of the Criminal Code in cases of maltreatment and its implications for the criminal justice system in Indonesia. Keywords: Maltreatment under Article 351 of the Penal Code
Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah berdasarkan Kepemilikan Girik dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Apriliyanti, Apriliyanti; Arihta Esther Tarigan; Erna Amalia
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13049

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta menelaah kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah yang masih berdasarkan girik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa girik pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian kepemilikan tanah, melainkan hanya sebagai petunjuk administratif dalam proses pendaftaran. Selain itu, masih terdapat kendala administratif dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan banyak tanah belum terdaftar. Diperlukan upaya pemerintah melalui sosialisasi dan percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar tujuan hukum berupa kepastian dan perlindungan hak atas tanah dapat terwujud.
Co-Authors Apriliyanti Apriliyanti Arihta Esther Tarigan Gilbert Immanuel Gultom Jayawarsa, A.A. Ketut Ralang Hartati Riza Suseno Nugraha Putra Satrio Kuncoro Syafrida Tardip Panggabean Vishal Hilmawan Wijaya