Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Kewenangan dan Pengawasan Mahkamah Agung Atas Kode Etik Moral Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Meulaboh) Budi Handoyo
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i2.2575

Abstract

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Namun, status independen bagi hakim sama sekali tidak berarti hakim memberikan keputusan sesuka hatinya. Maka penting sekali pengawasan terhadap hakim dalam mengawasi kode etik dan moral hakim. Hakim sangat erat kaitannya dengan hukum atau supremasi hukum. Hakim adalah alat peradilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya dilimpahkan kewajiban dan tanggung jawab agar tegaknya hukum dan keadilan, baik berdasarkan tertulis maupun tidak tertulis (sidang suatu perkara diajukan dengan dalih bahwa hakim hukumnya tidak jelas atau tidak jelas), dan tidak boleh ada sesuatu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi-sendi keadilan yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Kode Etik Hakim dilihat dari sistem pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terbagi menjadi dua bagian yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Cara hakim melaksanakan penerapan kode etik pada dasarnya menjalankan fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ASET-ASET GAMPONG (Studi Kasus Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya) Sari Yulis; Budi Handoyo; Sri Dwi Friwarti
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3397

Abstract

Gampong assets are items belonging to the gampong that originate from the Gampong's original assets, purchased or obtained at the expense of the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG) or the acquisition of other legal rights. The purpose of this research problem formulation is (1) to find out how the assets of Gampong Paya Baro are managed, and (2) to find out how effective the management of Gampong Paya Baro's assets is in terms of the juridical aspect in managing the assets of Gampong Paya Baro. This research uses qualitative field research methods. The types of data in this research are secondary data (library) and primary data (field). Data collection techniques are interviews and documentation. Data processing and analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and guidelines for writing a thesis. Based on the results of this research (1) the assets of Gampong Paya Baro consist of oil palm plantations, Kede-kede Gampong, Hand Tractors, Fish Shelters, Rice Threshers, and Teratak along with Chairs. The management of the assets of Gampong Paya Baro, Teunom District, Aceh Jaya Regency has not been fully implemented using Transparency (openness, honesty and clarity), Accountability (Responsibility), and Participation (cooperating) carried out by the gampong government and the Gampong Paya Baro community. (2) The effectiveness of the management of gampong assets is reviewed from a juridical aspect, Aceh Jaya Regency Qanun Number 4 of 2018 concerning Gampong Government states that the management of gampong assets is the authority of the Keuchik to gampong officials. Based on this Qanun, the effectiveness of managing the assets of Gampong Paya Baro has not been carried out effectively