Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.282
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PILAR Pedagogi : Jurnal Penelitian Pendidikan Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi Journal of Maternity Care and Reproductive Health Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Kosim Kosim
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Elysa Heldawati; Kosim Kosim; Am'mar Abdullah Arfan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i2.116

Abstract

Indonesia mendasarkan sistem hukumnya pada prinsip yang kuat, dan intervensi hukumnya memainkan peran besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah lewat pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan yang memiliki tugas penting dalam pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Saat ini, Indonesia dihebohkan oleh revisi Undang-Undang KPK terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi kinerja KPK, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dari riset perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas dalam struktur KPK memberikan alternatif baru. Meskipun kehadirannya memberikan tantangan seperti proses yang lebih rumit dan panjang dalam proses penyelidikan, keberadaan Dewan Pengawas juga mengintensifkan pengawasan terhadap KPK. Solusi yang diusulkan adalah mempertahankan Dewan Pengawas dengan pembatasan tugasnya, sambil tetap menjaga independensi KPK tanpa campur tangan dari eksekutif.
Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon Tahun 2018-2021 Perspektif Fiqh Siyāsah Cecep Muhamad Yusup; Mohamad Rana; Kusdiyana Kusdiyana; Kosim Kosim
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.119

Abstract

Politik hukum pembinaan organisasi masyarakat merupakan arah kebijakan dari proses kegiatan pembinaan organisasi masyarakat yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon pada tahun 2018-2021.  Pembinaan organisasi masyarakat adalah erangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat agar berdaya guna dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode penggalian data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon mendasarkan politik hukum program pembinaan organisasi masyarakat sesuai dengan visi-misi Walikota Cirebon. Kedua, dalam menyusun program ini, melakukan dinamisasi sesuai dengan situasi yang berkembang di masyarakat Kota Cirebon. Ketiga, program pembinaan organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk ketertiban umum, sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Siyāsah dusturiyah.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Moch Hasbi Syaban Syidik; Am’mar Abdullah Arfan; Leliya Leliya; Kosim Kosim
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.120

Abstract

Tanggal 26 April 2022 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas judicial review terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. sejak 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah. Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022. Peneltian ini ditujukan untuk mengetahui apa alasan Pemohon mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022. Meodologi penelitian yang digunakan yakni metodologi penelitian Hukum Normatif/yuridis normative, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan penafsiran Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bersumber dari Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022.
THE EFFECTIVENESS OF MASSAGE THERAPY IN REDUCING PAIN IN POSTPARTUM MOTHERS: A LITERATURE REVIEW Sukmawati Sukmawati; Kosim Kosim
Journal of Maternity Care and Reproductive Health Vol 9, No 1 (2026): Journal of Maternity Care and Reproductive Health
Publisher : Ikatan Perawat Maternitas Indonesia Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36780/jmcrh.v9i1.12372

Abstract

Pain can be experienced by mothers during labor or after labor (postpartum), which can disrupt the mother's comfort and activities. This must be handled quickly and appropriately to prevent more serious complications, one of which is related to massage therapy. The purpose of this study was to determine the effectiveness of massage therapy in reducing pain in postpartum mothers. The research method used was a literature review, with articles searched through Scopus, PubMed, and Medline databases. The inclusion criteria were randomized controlled trials (RCTs), quasi-experimental studies (QE), experimental studies, and comparative studies, all of which used primary data, articles published between 2019 and 2024, study population of postpartum mothers, independent variable of massage therapy and dependent variables of pain in postpartum mothers, articles in Indonesian and English, accessible, and available in full text. The keywords used were "Postpartum" OR "Postpartum period" Massage therapy", "Nursing intervention", "Pain management". The quality of the studies was assessed using the Joanna Briggs Institute (JBI). From the results of the research selection of 55 articles, there were 10 articles that met the inclusion and eligibility criteria for analysis. All research results showed that massage therapy interventions can be used by postpartum mothers to reduce pain, namely Massage and Acupressure, Effleurage Massage, Effleurage Massage and Relaxation, Deep Tissue Massage, Hand and Foot Massage, Foot Massage, and Foot Reflexology. Based on the findings obtained, massage therapy interventions can reduce pain in postpartum. Massage therapy can be recommended as an intervention to reduce postpartum pain.
KIAI DI PERSIMPANGAN JALAN ANTARA PESANTREN DAN POLITIK Mohammad Kosim Kosim
KARSA Journal of Social and Islamic Culture MADUROLOGI 5
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v15i1.113

Abstract

Abstrac It is tha nature of kiai to lead a pesantren, due to the fact that they are known as religious figures, advisor, owner and establisher of peasntren. Nevertheless, the involvement of kiai as a practical politic activist even they hold the top position of several political parties, elites of executive and legislative are interesting phenomena. Pesantren and politic are two different things. Pesantren is recognized as the institution of tafaqquh fi al-dien that weighs on religious aspects construction (ukhrawi). The kiai choice to get involved in practical politic would become a new challenge. It needs new ability which is different from the ability of managing pesanttren. Thus it is able to raise new problem. Then back to khittah is a "proper" choice. Kata-kata kunci Kiai, pesantren, politik
KYAI DAN BLATER (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura) Mohammad Kosim Kosim
KARSA Journal of Social and Islamic Culture MADUROLOGI 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v12i2.139

Abstract

Mohammad Kosim (Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan dan peserta program Doktor Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya)   Abstrak: Kyai dan blater merupakan dua elite lokal dalam kehidupan sosial politik masyarakat Madura. Kyai merupakan elite utama. Pengaruh kyai cukup beragam tergantung pada asal usul genealogis (keturu­nan), kedalaman ilmu agama yang dimiliki, kepribadian, kesetiaan menyantuni umat, dan faktor pendukung lainnya. Sedangkan pengaruh blater banyak ditentukan oleh kekuatan/ketangkasan adu fisik, keberanian, kepribadian, kemenangannya dalam setiap pertarungan, dan faktor pendukung lainnya. Kyai dan blater hidup di “dunia” berbeda, keduanya memiliki sumber kekuasaan dan pengaruh berbe­da, namun keduanya bisa membangun “relasi”. Tulisan berikut—dengan segala keterbatasannya—akan mengkaji fenomina kyai dan blater sebagai kelompok elite (non-governing elite) dalam kehidupan sosial politik di Madura. Kajiannya berkisar pada; peran yang dimainkan kyai dan blater, asal usul munculnya peranan kyai dan blater, dan relasi antar keduanya. Kata kunci: kyai, blater, elite, Madura  
KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH PADA MASA ORDE LAMA Mohammad Kosim Kosim
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 1 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN PENDIDIKAN
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i1.550

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang mata pelajaran Pendi-dikan Agama Islam (PAI) di sekolah negeri selama masa Orde Lama (1945-1965).Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kedudukan mata pelajaran PAI disekolah negeri selama pemerintahan Orde Lama? Melalui pendekatan historisdengan analisis dokumen terhadap sejumlah kebijakan terkait, diketahui bahwadi masa Orde Lama, pendidikan agama telah ditetapkan sebagai salah satu matapelajaran yang diajarkan di sekolah negeri, sesuatu yang hanya menjadi keinginanselama masa penjajahan. Namun, selama Orde Lama kedudukan matapelajaran PAI belum kokoh karena tidak menjadi mata pelajaran wajib, bahkanorang tua siswa dan murid dewasa bisa memilih apakah anaknya atau muriddewasa tersebut akan mengikuti pelajaran agama atau tidak. Demikian pula,mata pelajaran agama tidak menentukan kenaikan kelas, dan nilai pelajaranagama tidak dalam bentuk angka, melainkan secara kualitas dalam bentukpernyataan baik, sedang, kurang.
Co-Authors Ahmad Harjono Ahmad Syapawi Syapawi Am’mar Abdullah Arfan Andi Herius Andriani Effendi Annisa Fitriani Arfan Hasan Aris Doyan Asep Asep Saepullah Atikatun Hulwani Cecep Muhamad Yusup Darma Prabudi Didi Sukardi Elistiana Safitri Elysa Heldawati Erin R Gunawan Fitri Apriani G. Gunawan Hairunnisyah Sahidu Hamzah Fansuri Husniatul Khair Ibrahim Ibrahim Ika Sulianti INDRAYANI INDRAYANI Jefik Zulfikar Hafizd Juliana Audina Pratiningsih Kusdiyana Kusdiyana Leliya Leliya Moch Hasbi Syaban Syidik Mohamad Rana Moudy Yustika Savira Muhammad Taufik Ni Putu Ayu Suryani Norca Praditya Putri Rahmawati Ricky Ravsyan Alhafez Siti Jaenab Sri Wahyuni Sukmawati Sukmawati Syamsudin Syamsudin Tri Sartika Vickry Maulanna Sudrajat Vickry Maulanna Sudrajat Wahyudi Wahyudi Zainuddin Muchtar