Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Focus: Jurnal of Law NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Social Politics Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Didi Sukardi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Implementation of Implementation of Providing Legal Assistance for Disappointed Communities in the View of Islamic Law Lailiyah, Lailiyah; Shadikin, Akhmad; Sukardi, Didi
Journal of Law and Social Politics Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v1i1.4

Abstract

The implementation of the provision of legal aid to the underprivileged at the Legal Aid Institute (LBH) plays a very important role in providing legal assistance to underprivileged people who are seeking justice. To obtain legal assistance, submit a written application containing the identity of the applicant (KK or KTP), attach an SKTM (certificate of incapacity) and briefly describe the case, submit case documents, and survey the location of the house. The duties and powers of the Legal Aid Institute (LBH) provide legal assistance through litigation and non-litigation to people who can't afford it. The inhibiting factors in providing legal aid are that not all people know about legal aid institutions and lack of legal education. The view of Islamic law on the provision of legal aid to the poor in the Legal Aid Institute (LBH) has become an order from Allah SWT in upholding Islamic law with the principles of justice, equality, and mutual assistance, that is, everyone has the right to their rights and everyone has the same position before the law. Implementation of the provision of legal aid to people who cannot afford it is the application of the principle of mutual help in terms of kindness and piety. This act is a worship relationship between fellow beings to benefit the people.
RUU Perampasan Aset dalam Keperluan Negara Didi Sukardi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2341

Abstract

Urgensi penulisan ini diilhami oleh melihat maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan keadaan darurat kejahatan yang harus dilambatkan lajunya. Langkah yang harus ditanamkan adalah rasa patriotic penyelenggara negara untuk mengedepankan perilaku mempedomani nilai moral, ethic dan religion dalam kesehariannya. Ada kekeliruan, kesalahan itu terjadi karena pada institusi pembuat undang-undang tersebut tidak mempedomani/mengedapankan nilai moral, ethic, religion dalam perbuatan keseharian tugas-tugasnya. Berdasarkan fakta lapangan, teori, konsep, serta analisis, yang dilakukan ditemukan susahnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepostisme dalam bernegara, terdapatnya pengaruh perilaku individu, karakteristik individual sosial bernegara dengan hukum. Kompleksitas situasi sosial adanya keengganan pejabat negara untuk tunduk dan patuh pada hukum untuk menjauhkan diri dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suatu keadaan dimana harus adanya sistem hukum baru, saling bertemu, mempengaruhi dan mengintervensi satu sama lain menyebabkan pergerakan kepatuhan hukum di masyarakat, masyarakat bernegara harusnya melakukan pilihan rasional, dan sosiologis untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Karenanya kontruksi hukum yang ditawarkan adalah feedback kekuatan sosial personal (KSP) antara institusi negara (law making institution), (implementing instutition) dan masyarakat, dalam konstruksi presmatik kepatuhan ini harus lahir.  Simpulan, sistem hukum sebagai penyeimbang untuk melahirkan undang undang perampasan asset dan sistem peradilan yang melaksanakan peradilan perampasan asset dan masyarakat Indonesia juga harus di akselerasikan dalam aplikasi ideal yang menjunjung tinggi konsitensi berbasis pada moral, ethic, dan religion. Dimana masyarakat Indonesia dan pejabat negara harus konsisten dalam penerapan yurisdiksi dan sistem hukum berkaitan hukum korupsi harus disediakan oleh negara. lahirkannya undang-undang perampasan asset, diharapkan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi semakin meluasnya kejahatan korupsi di negeri kita tercinta.
Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Penyerahan Ke Pesantren Perspektif Maqāṣid Shari‘ah: (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan Kabupaten Cirebon) Bidayah Zulfa Izzatillah; Didi Sukardi; Samsudin; Ratu Salma Salsabila; Faiq Rahman Isa Anshori
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyerahan anak usia dini ke pesantren merupakan fenomena sosial-keagamaan yang semakin berkembang di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab orang tua serta perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum orang tua setelah penyerahan anak, menilai kesesuaian praktik pengasuhan dengan prinsip best interest of the child, serta mengevaluasinya dalam perspektif maqasid al-syari‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, Kabupaten Cirebon, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam praktik penyerahan anak terbagi menjadi dua pola: tanggung jawab substantif yang ditandai komunikasi aktif dan pemantauan rutin, serta tanggung jawab simbolik yang hanya berhenti pada persetujuan administratif tanpa pengawasan berkelanjutan. Praktik pengasuhan di pesantren telah menunjukkan pendekatan ramah anak, namun prinsip kepentingan terbaik anak belum terlembagakan secara sistematis dalam kebijakan. Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, praktik ini hanya legitim apabila menjaga keseimbangan antara pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, dan perkembangan akal anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan orang tua sebagai subjek hukum utama dalam praktik penyerahan anak. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan standar pengasuhan berbasis perlindungan anak dan keterlibatan orang tua secara berkelanjutan dalam pendidikan pesantren. Kata Kunci: Anak Usia Dini; Pesantren; Maqasid Al-Syari’ah.
IMPLICATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF SYARIAH LAW IN CYBERSPACE IN MALAYSIA Rosyad, Ali Miftakhu; Mahmoor, Siti Fatahiyah; Sukardi, Didi
FOCUS: Jurnal of Law Vol 6 No 1 (2025): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47685/focus.v6i1.786

Abstract

The rapid advancement of information and communication technology (ICT) has created new legal challenges in cyberspace, particularly within Malaysia’s dual legal system of civil and Syariah law. This study examines the implementation of Syariah law in cyberspace by focusing on jurisdictional challenges, the validity of digital evidence, and the balance between moral enforcement and human rights. Using a qualitative normative-empirical approach through document analysis, case studies, and interviews, the findings reveal significant limitations, including restricted jurisdiction, the absence of clear standards for digital evidence, and tensions between religious norms and individual freedoms. The study emphasizes the need for legal reform, institutional coordination, and technological integration to ensure that Syariah law remains effective, relevant, and aligned with principles of justice and human rights in the digital era.
SMART Governance Berbasis Nilai Budaya Oriental dalam Pembukaan UUD 1945: Perspektif Manajemen Pemerintahan Indonesia Didi Sukardi
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1286

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis aktualisasi nilai-nilai budaya oriental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perspektif manajemen pemerintahan modern. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara nilai konstitusional dan praktik tata kelola pemerintahan di Indonesia, seperti korupsi, lemahnya integritas birokrasi, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual-normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur governance, administrasi publik, dan konstitusi. Analisis data dilakukan menggunakan qualitative content analysis dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya oriental dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki relevansi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis etika, integritas, dan keadilan sosial. Penelitian ini mengembangkan konsep SMART Governance yang terdiri atas Self-Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Collaboration sebagai model tata kelola pemerintahan berbasis nilai konstitusional dan budaya lokal. Model ini berkontribusi dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik di Indonesia.
Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Paradigmatik) Sukardi, Didi
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 43, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Paradigmatik) Sukardi, Didi
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 44, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
The Concept of Childfree Perspective of Law Number 1 Year 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Laws Vickry Maulanna Sudrajat; Kosim Kosim; Didi Sukardi
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20107

Abstract

Modernization in the current era has brought significant changes to various aspects of life, including the institution of Marriage. One emerging phenomenon is childfree, which refers to a couple's decision not to have children, either through natural birth or adoption. In Indonesian society, the presence of children is often seen as a blessing and a sign of trust in God. Still, the decision to live without children poses unique psychological and economic challenges for some individuals. This study aims to examine the principles of legal regulation related to the concept of childfree based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The study uses a qualitative method with a normative-descriptive approach, namely normative legal research that relies on literature studies and juridical analysis of legislation and relevant scientific works. Content analysis was used to interpret the data obtained. The results of the study indicate that although legislation emphasizes the importance of offspring in Marriage, there are no explicit provisions prohibiting couples from choosing to live without children. Legally, the child-free practice does not conflict with the marriage regulations in force in Indonesia. However, this decision remains a controversial issue in a society that strongly upholds family values.
The Concept of Childfree Perspective of Law Number 1 Year 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Laws Vickry Maulanna Sudrajat; Kosim Kosim; Didi Sukardi
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20107

Abstract

Modernization in the current era has brought significant changes to various aspects of life, including the institution of Marriage. One emerging phenomenon is childfree, which refers to a couple's decision not to have children, either through natural birth or adoption. In Indonesian society, the presence of children is often seen as a blessing and a sign of trust in God. Still, the decision to live without children poses unique psychological and economic challenges for some individuals. This study aims to examine the principles of legal regulation related to the concept of childfree based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The study uses a qualitative method with a normative-descriptive approach, namely normative legal research that relies on literature studies and juridical analysis of legislation and relevant scientific works. Content analysis was used to interpret the data obtained. The results of the study indicate that although legislation emphasizes the importance of offspring in Marriage, there are no explicit provisions prohibiting couples from choosing to live without children. Legally, the child-free practice does not conflict with the marriage regulations in force in Indonesia. However, this decision remains a controversial issue in a society that strongly upholds family values.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i1.465

Abstract

Abstrak Masalah perlindungan konsumen dalam perpektif hukum Islam, sangat penting, karena penduduk Indonesia mayoritas  beragama Islam, dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran Islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang. Norma dan etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariatnya. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk : (1) Mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam, dan (2) Mengetahui pandangan Islam terhadap produk makanan mengandung bahan kimia berbahaya. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadits adalah semata-mata melindungi kelima hal (maqashid asy- syari'ah) yaitu perlindungan agama (hifdlu ad-din), jiwa (hifdlu an-nafs), akal (hifdlu al-aql), keturunan (hifdlu an-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifdlu al-mal), (2) Mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terguncang. (3) Secara umum, dalam agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia, dan (4) Dalam Islam, memakan atau meminum minuman yang haram bagi seseorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa. Kata Kunci :  Perlindungan Konsumen, Bahan Kimia Berbahaya dan Hukum IslamAbstract Consumer protection issues in the perspective of Islamic law, is very important, because the majority of the Indonesian population is Muslim, thus proper moral values of Islam underlie the legislation governing public economic activities in various fields. Norms and ethics of the economic soul of Islam that evokes the life of every rule and Sharia. In Islam also teaches to eat food that is lawful and good (nutritious). The purpose of this paper is to: (1) Determine the protection of consumers against the use of hazardous chemicals on food in Islamic law, and (2) Know the Islamic perspective on food products contain harmful chemicals. The results of the study show that: (1) The legal protection to consumers from harmful chemicals in food is very necessary, is no exception to the law of Islam, because Islamic law in setting the rules through the Qur'an and the Hadith is simply -mata protect these five things (maqashid asy- shari'ah), namely the protection of religion (hifdlu ad-din), soul (hifdlu an-nafs), mind (hifdlu al-aql), descent (an-nasl hifdlu) and the protection of property (hifdlu al-mal), (2) Consume foods that are harmful to the body is haraam because it can result in organ damage or failure glands produce hormones resulting in blockage of energy in the nerves, disorder that makes people depressed, so a balance mentally shaken , (3) In general, in the religion of Islam basically all foods and beverages derived from plants, vegetables, fruits and animals are halal except for the toxic and harmful to human health, and (4) in Islam, eating or drinking is unlawful for a person will lead to charity worship will not be accepted for 40 days and is an act that led to sin. Keywords: Consumer Protection, Hazardous Chemicals and Islamic Law
Co-Authors Achmad Otong Busthomi Afif Muamar Bidayah Zulfa Izzatillah Eef Saefulloh Faiq Rahman Isa Anshori Ima Sri Fatmawati Kosim . Kosim Kosim Lailiyah Lailiyah Lia Nur Alifah Mahmoor, Siti Fatahiyah Muhammad Galih Ratu Salma Salsabila Rina Rina Rosyad, Ali Miftakhu Samsudin Shadikin, Akhmad Slamet Firdaus Suci Maesaroh Ubaidillah . Vickry Maulanna Sudrajat Vickry Maulanna Sudrajat Vina Gunawan