Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EGALITA Al-Ahkam MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Asy-Syariah SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Kalosara: Family Law Review Peradaban Journal of Religion and Society Muslim Heritage
Abd. Rouf, Abd.
SMPN 41 Surabaya
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rouf, Abd.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2172

Abstract

This study aims at answering the problem of inheritance rights for the euthanasia applicant. In its legal istinbâth, researcher used killing act law that contains in hadith برقأ هثراوف ثراو هل نكي مل نإو ءيش لتاقلل سيل ائيش لتاقلا ثري لو هيلإ سانلا as Al-Aslu by deciding Illat within the hadith that is killing (killing motive). The original law contained in the Hadith is unlawful for the murderer to inherit from the person who has been killed and its al-far'u is passive euthanasia. From the result of this research, it is concluded that the legal status of the applicant's rights to inheritance for passive euthanasia, it is hindered for the applicant to inherit property from the heir to the respondent.   Penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia.. Dalam istinbâth hukumnya, peneliti menggunakan hukum tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits ائيش لتاقلا ثري لو هيلإ سانلا برقأ هثراوف ثراو هل نكي مل نإو ءيش لتاقلل سيل sebagai al-Ashlu dengan menetapkan ‘illat yang terkandung di dalamnya yaitu menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan). Adapun hukum asal yang terdapat dalam hadits tersebut adalah haram hukumnya bagi pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya dan al-far’u adalah euthanasia pasif. Dari hasil penelitian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif adalah pemohon euthanasia terhalangi haknya untuk mewarisi harta dari pewaris yang menjadi termohon.    
PANDANGAN MUI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB Arfiana, Shinta Nurul; Rouf, Abd.
MUSLIM HERITAGE Vol 9 No 1 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v9i1.7661

Abstract

AbstractM. Quraish Shihab, a renowned scholar, in his book "Perempuan," states that nikah mut'ah can be accepted in emergency and urgent situations with certain limitations and conditions, such as it must be conducted with honorable women. This statement has sparked controversy, prompting an examination of the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) leaders in Malang City regarding the boundaries of nikah mut'ah from M. Quraish Shihab's perspective. This study aims to understand the permissible boundaries of nikah mut'ah according to M. Quraish Shihab and the perspectives of MUI leaders in Malang City regarding his fatwa on the permissibility of nikah mut'ah. This research is an empirical juridical study with a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews and documentation from primary and secondary sources. The data processing involves editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The results indicate that the MUI leaders interviewed do not agree with the permissibility of nikah mut'ah based on "emergency or urgent" as its boundaries. They argue that the emergency concept proposed by M. Quraish Shihab does not apply in this context and emphasize the existence of alternative ways to prevent adultery. Additionally, they highlight the negative impacts of nikah mut'ah, especially on women, including the lack of legal protection and the risk of transmitting dangerous diseases such as HIV. The study concludes that although M. Quraish Shihab outlines certain limitations for the permissibility of nikah mut'ah, the MUI leaders in Malang City tend to reject this practice in all situations.AbstrakM. Quraish Shihab, seorang ulama terkenal, dalam bukunya “Perempuan,” menyatakan bahwa nikah mut’ah dapat diterima dalam situasi darurat dan mendesak dengan batasan dan syarat tertentu, seperti harus dilakukan dengan wanita yang terhormat. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, sehingga menarik untuk mengkaji pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai batasan nikah mut’ah dalam perspektif M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami batas-batas kebolehan nikah mut’ah menurut M. Quraish Shihab dan pandangan Tokoh MUI Kota Malang terhadap fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan studi yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Proses pengolahan data meliputi teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh MUI yang diwawancarai tidak sepakat dengan pembolehan nikah mut’ah berdasarkan “darurat atau mendesak” sebagai batasannya. Mereka berpendapat bahwa konsep darurat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak berlaku dalam konteks ini dan menekankan adanya alternatif lain untuk mencegah perbuatan zina. Selain itu, mereka menyoroti dampak negatif dari nikah mut’ah, terutama terhadap kaum wanita, termasuk kurangnya perlindungan hukum dan risiko penularan penyakit berbahaya seperti HIV. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun M. Quraish Shihab mengemukakan batasan-batasan tertentu untuk kebolehan nikah mut’ah, pandangan tokoh MUI Kota Malang cenderung menolak praktik ini dalam segala situasi.
PANDANGAN MUI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB Arfiana, Shinta Nurul; Rouf, Abd.
MUSLIM HERITAGE Vol 9 No 1 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v9i1.7661

Abstract

AbstractM. Quraish Shihab, a renowned scholar, in his book "Perempuan," states that nikah mut'ah can be accepted in emergency and urgent situations with certain limitations and conditions, such as it must be conducted with honorable women. This statement has sparked controversy, prompting an examination of the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) leaders in Malang City regarding the boundaries of nikah mut'ah from M. Quraish Shihab's perspective. This study aims to understand the permissible boundaries of nikah mut'ah according to M. Quraish Shihab and the perspectives of MUI leaders in Malang City regarding his fatwa on the permissibility of nikah mut'ah. This research is an empirical juridical study with a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews and documentation from primary and secondary sources. The data processing involves editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The results indicate that the MUI leaders interviewed do not agree with the permissibility of nikah mut'ah based on "emergency or urgent" as its boundaries. They argue that the emergency concept proposed by M. Quraish Shihab does not apply in this context and emphasize the existence of alternative ways to prevent adultery. Additionally, they highlight the negative impacts of nikah mut'ah, especially on women, including the lack of legal protection and the risk of transmitting dangerous diseases such as HIV. The study concludes that although M. Quraish Shihab outlines certain limitations for the permissibility of nikah mut'ah, the MUI leaders in Malang City tend to reject this practice in all situations.AbstrakM. Quraish Shihab, seorang ulama terkenal, dalam bukunya “Perempuan,” menyatakan bahwa nikah mut’ah dapat diterima dalam situasi darurat dan mendesak dengan batasan dan syarat tertentu, seperti harus dilakukan dengan wanita yang terhormat. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, sehingga menarik untuk mengkaji pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang mengenai batasan nikah mut’ah dalam perspektif M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami batas-batas kebolehan nikah mut’ah menurut M. Quraish Shihab dan pandangan Tokoh MUI Kota Malang terhadap fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan studi yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Proses pengolahan data meliputi teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh MUI yang diwawancarai tidak sepakat dengan pembolehan nikah mut’ah berdasarkan “darurat atau mendesak” sebagai batasannya. Mereka berpendapat bahwa konsep darurat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak berlaku dalam konteks ini dan menekankan adanya alternatif lain untuk mencegah perbuatan zina. Selain itu, mereka menyoroti dampak negatif dari nikah mut’ah, terutama terhadap kaum wanita, termasuk kurangnya perlindungan hukum dan risiko penularan penyakit berbahaya seperti HIV. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun M. Quraish Shihab mengemukakan batasan-batasan tertentu untuk kebolehan nikah mut’ah, pandangan tokoh MUI Kota Malang cenderung menolak praktik ini dalam segala situasi.
Jurimetrics in the Reconstruction of the Joint Property Division Model for Wage-Earner Wives in Indonesia Rouf, Abd.
Al-Ahkam Vol 34, No 1 (2024): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2024.34.1.17937

Abstract

The joint property division in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) is one-half (1/2) as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. This is followed mainly by judges because of the legal certainty in it, but not for wives with double burdens who work to earn a living and are also housewives. This research aims to reconstruct the joint property division through jurimetrics analysis to obtain more objective and tested results because it is based on empirical data. This research is a normative law study with a descriptive approach. The data in this study are the Compilation of Islamic Law, and concepts, as well as other laws and regulations related to the joint property division analyzed with jurimetrics to get the ideal formulation and scale of division. The results obtained include several models of joint property division for wage-earner wives (breadwinners) along with the scale of formulation which are divided into two groups, namely the joint property division with a share of one-half for the former husband and wife and the joint property division with a share other than one-half for the former husband and wife according to the role taken by both. This research can be used as a reference by judges in deciding cases of joint property, especially related to the condition that a wife is a wage-earner.
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS MASJID DALAM MEWUJUDKAN MASJID RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK Ch, Mufidah; Rouf, Abd.
EGALITA Vol 19, No 2 (2024): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v19i2.29464

Abstract

Abstract Cases of sexual violence have recently occurred frequently in the public sector, such as workplaces, public services, educational institutions, and even places of worship like mosques. The Indonesian Mosque Council (DMI), as an authoritative institution, aims to create mosques that are friendly to women and children to address this issue. This hope is carried out by the leadership of the Indonesian Mosque Council from the central level to the regions. This research aims to examine the responses and prevention models of sexual violence that will be implemented by the Regional Leadership of the Indonesian Mosque Council (PD DMI) in Malang Regency in realizing mosques that are friendly to women and children. This research is a field study with a phenomenological qualitative approach. Primary data sources include the PD DMI of Malang Regency, the Expert Council of PD DMI of Malang Regency, the management of the Great Mosque and the Grand Mosque, as well as the Department of Empowerment of Muslimah, Children, and Families (PPMAK) at PD DMI of Malang Regency. Meanwhile, the secondary data consists of literature books, journals, laws, and related regulations obtained from interviews and documentation. The results obtained indicate that realizing a mosque that is friendly to women and children is not only achieved through the provision of information and education on the prevention of sexual violence but also includes the establishment of regulations, integration of themes in Friday sermons, education through study circles, infrastructure improvements, the establishment of family corners, and collaboration with relevant institutions Keywords: Indonesian Mosque Council; Sexual Violence; Women and Children Friendly MosqueAbstrak Kasus kekerasan seksual belakangan sering terjadi di sektor publik seperti tempat kerja, layanan publik, lembaga pendidikan, bahkan terpat peribadatan seperti masjid. Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai lembaga berwenang ingin mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak untuk mengatasi kasus tersebut. Harapan ini dilakukan oleh pimpinan Dewan Masjid Indonesia di tingkat pusat sampi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat respons dan model pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Malang dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Sumber data primer meliputi PD DMI Kabupaten Malang, Dewan Pakar PD DMI Kabupaten Malang, Takmir Masjid Besar dan Masjid Agung, serta Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga (PPMAK) pada PD DMI Kab. Malang. Sedangkan data skunder berupa buku literatur, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak tidak hanya dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga mencakup pembentukan regulasi, integrasi tema dalam khutbah Jum'at, pendidikan melalui pengajian, perbaikan infrastruktur, pendirian family corner, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait. Kata Kunci: Dewan Masjid Indonesia; Kekerasan Seksual; Masjid Ramah Perempuan dan Anak
The Role of Islamic Higher Education in Strengthening the Halal Ecosystem in Indonesia Firdaus, Dwi Hidayatul; Ma’arif, A. Samsul; Rouf, Abd.
Peradaban Journal of Religion and Society Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjrs.v4i1.277

Abstract

This study examines the role of Islamic tertiary institutions in strengthening the halal ecosystem in Indonesia through the establishment and operation of Halal Centers. These centers, acting as Halal Inspection Agencies (LPHs), are expected to significantly impact halalization efforts by integrating scientific knowledge with Islamic values, ultimately serving as hubs for halal studies. Through qualitative research on Halal Centers at five State Islamic Higher Education Institutions (PTKIN), this study analyzes the individual contributions of each institution to generalize their collective role. The findings reveal that these institutions make significant contributions to the advancement of halal potential in Indonesia through three key roles: (a) developing human resources through the establishment and operationalization of Halal Centers; (b) increasing access to halal certification by functioning as LPHs, thereby incentivizing wider adoption of halal standards among businesses; and (c) promoting halal product research and business incubation, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). These universities, leveraging their infrastructure, human resources, and expertise, are positioned to pioneer innovation and research within the halal sector. Furthermore, practical initiatives undertaken by these institutions include disseminating information on halal certification to MSME stakeholders and assisting with Halal Product Process (PPH) implementation.
Internalisasi Sikap Moderat Dalam Perkuliahan pada mahasiswa di Era Milenial Rosyadi, Zainal; Nu'man, Moh; Zamroji, Nanang; Rouf, Abd.; Pratama, Mohammad Putra
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 4 No 3 (2024): Volume 4, Nomor 3 Desember 2024
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v4i3.1650

Abstract

The aim of this research is as a solution for internalizing moderate attitudes which can be achieved through increasing student awareness of the values ​​of moderation, the effective use of technology in learning, and the important role of extracurricular activities. This research uses a holistic and interdisciplinary approach that combines the disciplines of education, psychology, sociology, and information technology. This research utilizes qualitative methods through in-depth interviews, participant observation, and documentation analysis. The internalization of moderate attitudes in students can be increased through the integration of moderate values ​​in the curriculum, interactive teaching methods, and an inclusive social environment. Students who receive a moderation-based curriculum, especially in religious and ethics courses, as well as a social environment that supports plurality, show a more tolerant, wise and open attitude towards differences. A diverse campus environment, support from lecturers through dialogical teaching methods, and students' ability to use technology wisely play an important role in forming a moderate attitude.
From Exclusivism to Openness: Deconstructing the Role of Deaf Individuals as Marriage Witnesses in the Compilation of Islamic Law Izzuddin, Ahmad; Ni’ami, Mohammad Fauzan; Rouf, Abd.; Irfan, Moh.
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17208

Abstract

The role of marriage witnesses for deaf individuals has been a subject of debate among various Islamic schools of thought. The Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI), as Indonesia’s codified Islamic jurisprudence, adopts the view of scholars who prohibit deaf individuals from serving as marriage witnesses. This article critically examines the KHI’s stance, arguing that it marginalizes deaf individuals in the marriage process. This study employs a normative approach, utilizing Auda’s maqāṣid al-sharī‘ah concept. The findings reveal that the exclusion of deaf individuals as marriage witnesses stems from the KHI’s restrictive interpretation, which is rooted in classical fiqh. As a legal product influenced by Shafi’i jurisprudence, the KHI maintains the requirement that marriage witnesses must have both auditory and visual capabilities. However, through the principles of openness and purposefulness in Auda’s maqāṣid al-sharī‘ah, this study argues that hearing-impaired individuals possess the necessary qualifications to serve as marriage witnesses. In contemporary society, deaf individuals effectively communicate through various means, including sign language and assistive technologies. Therefore, a legal reinterpretation based on universal Islamic values—particularly those emphasizing equality and justice—is both necessary and justified. [Peran saksi pernikahan bagi individu tunarungu telah menjadi perdebatan di antara berbagai mazhab fikih. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi pandangan ulama yang melarang individu tunarungu menjadi saksi pernikahan. Artikel ini secara kritis meninjau pandangan KHI, dengan berargumen bahwa ketentuan tersebut (sengaja) meminggirkan individu tunarungu dalam proses pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan memanfaatkan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah ala Auda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa eksklusi terhadap individu tunarungu sebagai saksi pernikahan berasal dari interpretasi KHI yang terbatas, yang berakar pada doktrin fikih klasik. Sebagai produk hukum yang banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi’i, KHI menetapkan bahwa saksi pernikahan harus memiliki kemampuan mendengar dan melihat. Namun, melalui prinsip keterbukaan dan ‘kebertujuan’ dalam maqāṣid al-sharī‘ah Auda, penelitian ini berpendapat bahwa individu dengan gangguan pendengaran tetap memenuhi kualifikasi untuk menjadi saksi pernikahan. Dalam masyarakat kontemporer, individu tunarungu dapat berkomunikasi secara efektif melalui berbagai sarana, termasuk bahasa isyarat dan teknologi pembantu. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum berdasarkan nilai-nilai universal Islam—khususnya yang menekankan kesetaraan dan keadilan—dapat dibenarkan.]
JUDICIAL INTERPRETATION CHALLENGES IN IMPLEMENTING CHILD PROTECTION RIGHTS OUTSIDE OF MARRIAGE: A STUDY OF THE RELIGIOUS COURT OF MALANG REGENCY Zaman, Jamrud Qomaruz; Rouf, Abd.; Samudin, Siti Aisyah binti; Saifullah, Ainan Husnaa binti Muhammad
istinbath Vol. 24 No. 1 (2025): June
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v24i1.777

Abstract

Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is classified as a positive legislator decision and is not followed up by lawmakers, making it difficult to apply, especially the interpretation of the phrases ‘children born outside marriage’ and ‘civil relations’. The purpose of this study is to examine the judges' interpretation model of children outside marriage and their civil rights in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 with the indicators of François Gény’s legal contextualization theory. This research is mixed research with legislative, legal philosophy, and sociology approaches. The data analysis technique used is descriptive-analytical. The result of this research is that the phrase “children born out of wedlock” in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is often understood differently by the panel of judges, some of whom limit it only to children born out of siri marriage as guided by Islamic law. However, some also extend it to children born of adultery on the grounds of children's human rights. Although ideally, both of the judges' reasoning is by François Gény's theory of legal contextualization, in reality, the narrowing of the meaning to children from siri marriages is closer to the truth due to the context of the applicant's status as a siri marriage and the contextualization of Indonesian society today which is always religious. Therefore, the phrase “children born out of wedlock” in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 must be interpreted narrowly to children from siri marriages.
Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Jasser Auda Hirza, Ghifari; Hasan, Sudirman; Rouf, Abd.
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i1.26167

Abstract

Amid the advancement of technology and the digital economy, cryptocurrency has begun to attract attention as an alternative form of dowry (mahr). However, its use remains controversial. The Indonesian Ulema Council (MUI) prohibits cryptocurrency as a means of payment due to elements of garar (uncertainty), ḍarar (harm), and qimār (speculation/gambling). On the other hand, the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and the Financial Services Authority (OJK) recognize cryptocurrency as a legal commodity for trading. This research aims to describe the legitimacy of using cryptocurrency as dowry in marriage in Indonesia and analyze it based on maqāṣid al-syarī‘ah according to Jasser Auda. This is a normative legal research using a conceptual approach. Data was collected through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as relevant non-legal sources. The analysis is conducted qualitatively by interpreting the legal materials obtained.The research findings show: First, from the perspective of positive law, cryptocurrency is recognized as a legitimate commodity, although not a legal tender. In Islamic law, cryptocurrency can be used as dowry as long as it has clear value, is mutually agreed upon, and is free from prohibited elements. To overcome volatility, asset-backed crypto or conversion to official currency can be used. Second, based on Jasser Auda’s systems theory, cryptocurrency can be accepted as dowry if it meets the principles of maqāṣid al-syarī‘ah, such as justice, public benefit, and mutual agreement, and is conducted transparently through regulated platforms.
Co-Authors Ahmad Izzuddin Arfiana, Shinta Nurul Arifandi, Saddam Barkah, Mochamad Riskana Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Hirza, Ghifari Irfan, Moh. Ma’arif, A. Samsul Mufidah Ch Nanang Zamroji Ni’ami, Mohammad Fauzan Nu'man, Moh Pratama, Mohammad Putra Rosyadi, Zainal Saifullah, Ainan Husnaa binti Muhammad Samudin, Siti Aisyah binti Sudirman Hasan Zaman, Jamrud Qomaruz