Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Desentralisasi sebagai Instrumen Diplomasi: Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam Kerjasama Internasional di Kawasan Asia Tenggara. Rezky Ramadhan Antuli; Danar Hafidz Adi Wardhana; Asma Amin; Dwi Rianisa Mausili; Dewi Nuraliah
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i4.808

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang desentralisasi sebagai instrumen strategis dalam diplomasi daerah, dengan fokus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara. Sulawesi Barat memiliki potensi unggulan di sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan yang dapat dikembangkan melalui mekanisme paradiplomasi seperti skema Sister Province atau Sister City. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah utama yaitu peluang yang dimiliki Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam memanfaatkan desentralisasi untuk menjalin kerja sama internasional, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi peluang kerjasama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang kerjasama internasional Provinsi Sulawesi Barat di Kawasan Asia Tenggara cukup besar, antara lain dengan negara-negara seperti Filipina, Singapura, dan Thailand, khususnya dalam pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan produk perikanan. Namun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan, infrastruktur penunjang ekspor yang belum optimal, serta minimnya jaringan promosi dan hubungan internasional masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi terintegrasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra internasional untuk meningkatkan daya saing komoditas lokal serta memperkuat posisi Sulawesi Barat dalam diplomasi ekonomi kawasan.
LEGALITAS DAN LEGITIMASI LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM INTERVENSI KEMANUSIAAN: NATO DI LIBYA Wandi Abbas; Asma Amin; Sriwiyata Ismail
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i1.2348

Abstract

Various issues in the arena of international relations often become debated and controversial. Both in terms of policies in maintaining world peace and security. One of the controversial things is in terms of the role and involvement of the state and international institutions in resolving a conflict in another country. Does the involvement of these actors solve problems and can resolve conflicts that occur or the involvement of third parties actually makes the situation and conditions in conflict countries worse. This is of course a concern considering that the motive for the involvement of the state and international institutions sometimes favors personal interests.
DIPLOMASI KOERSIF AMERIK A SERIKAT TERHADAP IRAN PASCA MUNDUR DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) TAHUN 2018 Asma Amin; Nur Wahida; Mumin Mumin
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i1.2349

Abstract

Diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran yang dilakukan melalui penerapan sanksi pasca mundur dari JCPOA. Kesepakatan nuklir Iran atau dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah sebuah kesepakatan yag merupakan hasil dari perundingan diplomatis yang dilakukan oleh Negara P5+1 yang terdiri dari 5 Negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Perancis, Inggris, China, Jerman serta Iran pada tahun 2015 yang ditujukan guna mengatasi polemik kepemilikan senjata nuklir Iran.Tidak puas dengan isi dari JCPOA, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump memutuskan untuk keluar secara sepihak dari perjanjian tersebut dan dengan segera menerapkan sanksi penuh kepada Iran. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasa mundur dari JCPOA serta Apa hambatan dari diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui skripsi, jurnal dan berita terpercaya secara online maupun offline terkait dengan JCPOA. Hasil dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah adalah yang pertama mengenai pengaruh dari diplomasi koersif AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA, yang pada kenyataannya Amerika Serikat tidak memberikan pengaruh terhadap Iran atas kebijakannya pasca mundur dari JCPOA tahun 2018. Kedua mengenai hambatan diplomasi koersif AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA, yang dimana Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakannya mendapati hambatan disebabkan oleh tidak ada dukungan dari organisasi internasional terhadap tindakannya.