Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Prosiding University Research Colloquium
Heni Hendrawati
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE Susanto, Wahyu Adi; Hendrawati, Heni; Basri, Basri
Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.501 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v13i1.1864

Abstract

This study discusses the overview of Criminology Crime Against Scams Buy Sell Online. Who in real life is very rife due to the lack of security and surveillance conducted by public authorities, so that many victims of criminal fraud and selling online, supported and easy to commit a criminal act of buying and selling online with a variety of modes available. To resolve the problem it should be known what are the factors that caused the criminal act of buying and selling online in terms of criminology. And how do the efforts of law enforcement officers in dealing with criminal fraud and selling online. Writing of this method normative empirical research that aims to make the data in a systematic, factual, and accurate about the facts and what happens on the field sebenrnya. With a data sekuder and as a source of primary data. Factors that cause the Crime Fraud Buy Sell Online influenced by various factors such as economic factors, environmental factors, social and cultural factors, factors easily commit crimes of fraud and selling online, factor the lack of risk of being caught by
KAJIAN YURIDIS PP NO 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Hendrawati, Heni; Susila, Agna
Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.225 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1885

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban sangat perlu diperhatikan. Berdasarkan PP No 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaran pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
CHILDREN'S CRIMINAL RESPONSIBILITIES: COMPARATIVE STUDY IN ISLAMIC AND CRIMINAL LAW Hendrawati, Heni; Nurwati, Nurwati; Budiharto, Budiharto
Varia Justicia Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.316 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i2.2417

Abstract

The study of criminal liability against child offenders based on Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children and according to Islamic Criminal Law is a very interesting phenomenon to study, especially during this time many phenomena of a minor underage sitting in the accused and detained like a big villain just because of a trivial matter. This study includes the type of research library research, so in this study, researchers conducted data collection through the study and library research on books relating to the problems the authors studied. In analyzing this study, the authors used a comparative method that is comparing child criminal liability in positive criminal law based on Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, with child criminal liability in Islamic criminal law. In Islamic law, a child will not be subject to a punishment for the crime he committed, because there is no legal responsibility for a child of any age until he reaches the age of baliq, qadhi will only have the right to reprimand him or set some restrictions for him to help improve the child in the future. It is expected that this research can contribute to the renewal of national criminal law, especially regarding criminal liability committed by children, taking into account the concepts in Islamic criminal law.
Dissenting Opinion Majelis Hakim dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Mungkid Pramesti, Yustika Sherli Widya; Nikmah, Lutfi Rifatul; Putri, Dian Ayu Meika; Hendrawati, Heni
Borobudur Law Review Vol 1 No 1 (2019): Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya dissenting opinion di antara majelis hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN.Mkd. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan pokok yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN.Mkd adalah pertimbangan majelis hakim mengenai status barang bukti berupa 2 (dua) unit Excavator merk kobelco Sk 200 warna hijau beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah ayakan segitiga terbuat dari besi
Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Chanafi, Muhammad; Hendrawati, Heni; Kurniaty, Yulia; Nurwati, Nurwati
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi formulasi berita hoax sebagai tindak pidana menurut hukum pidana positif dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku berita hoax menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitiannya adalah yuridis normative. Sumber data diambil secara Primer (Undang-Undang ITE, KUHP, Al-Quran dan Hadist) dan Sekunder (Kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat diketahui dalam hukum positif ketentuan terkait rumusan berita hoax sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Sedangkan dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah) rumusan terkait berita hoax dan hukumannya sudah diatur dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dilihat klasifikasi tindak pidana dan hukumannya ada tiga jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qishas diyat dan jarimah ta’zir
Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Hendrawati, Heni; Usman, Usman; Susanto, Heri; Budi W, Purwanto; Sudarto, Sudarto; Rusidi, Rusidi
Community Empowerment Vol 5 No 3 (2020): Special Issue
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.19 KB) | DOI: 10.31603/ce.3819

Abstract

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat di Desa masih berpusat pada penggunaan hukum adat sebagai dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Bahkan dengan adanya kesadaran hukum dapat memberikan dan meningkatkan nilai ekonomi serta kualitas dalam berkehidupan. Metode pelaksanaan kegiatan PPMT mengenai kesadaran hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yaitu dengan sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi dilakukan 5 kali, yaitu 1) Sosialisasi mengenai UU Desa, 2) UU Pelayanan Publik, 3) UU Perkawinan, 4) UU Lalu Lintas, dan 5) UU Administrasi Perkantoran. Sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan tiga kali berupa 1) penyusunan RPJMDES, 2) pembuatan gugatan/ permohonan dispensasi nikah, dan 3) pendampingan pelayanan Publik. Dampak kegiatan pengabdian ini adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta keteraturan dalam pergaulan masyarakat di Desa Adipuro.
Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana Hendrawati, Heni; Kurniaty, Yulia
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 7th University Research Colloquium 2018: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari prosesperadilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasiskeadilan restoratif. Salah satu bentuk hasil kesepakatan diversi untukperkara Anak adalah dengan atau tanpa ganti kerugian . Hal tersebutmelatarbelakangi peneliti untuk membahas lebih lanjut tentang :“Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk KorbanTindak Pidana”. Adapun yang menjadi permasalahan dalampenelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan diversi dengan gantikerugian untuk korban tindak pidana; Bagaimana dampak pelaksanaandiversi dengan ganti kerugian untuk para pihak.Jenis penelitianyang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridisnormatif dan penelitian yuridissosiologis, dengan menggunakan bahanpenelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifatpreskriptif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatanUndang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (CaseApproach). Metode analisa data yang digunakan adalah metodeberpikir induktif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan diversi denganganti kerugian untuk korban tindak pidana telah dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Kesepakatan diversi denganpemberian ganti kerugian ini memberikan solusi bagi pihak Anak danKorban untuk mencapai perdamaian dengan saling menguntungkan.Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban didasarkan padapertimbangan dari besarnya kerugian yang diderita oleh Korban.Pelaksanaan diversi dengan ganti kerugian berdampak positif untukpara pihak. Diversi juga dapat menghindari stigmatisasi terhadapAnak sebagai orang jahat serta pihak korban juga dapatmenyampaikan keinginannya terkait dengan penyelesaian perkarakarena dimungkinkan korban menginginkan permohonan gantikerugian atas kerugian materil yang dideritanya
Formulasi Pelecehan Seksual terhadap Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Hendrawati, Heni; Kurniaty, Yulia
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Formulasi pelecehan seksual terhadap anak tidak diatur secara tegas dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif tidak menggunakan istilah pelecehan seksual namun menggunakan istilah kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8, 82 dan 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Demikian halnya dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual sehingga ketentuan hukum tentang kekerasan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama (hukuman tersebut adalah ta’zir). Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan tindak pidana kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam; serta bagaimana sanksi pidana bagi pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menelusuri bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam serta bagaimana sanksi pidana bagi pelaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Bahan penelitian primer diperoleh dari mengkaji Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang Jarimah Ta’zir, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kamus hukum dan bahasa arab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pelecehan seksual terhadap anak dalam Hukum Positif diatur secara khusus dalam Pasal 81, 82 dan 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kepada pelakunya dikenai sanksi pidana pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah dan jika pelakunya adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta’zir karena berkaitan dengan kehormatan. Hukuman ta’zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah hukuman jilid dalam jarimah ta’zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat maksimal jumlah hukuman jilid tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama’ Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.
MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS Hendrawati, Heni; Krisnan, Johny
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 10th University Research Colloquium 2019: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang: Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) merupakan reaksi yang timbul dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa, sebagai akibat dari kondisi dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil, yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam. Kondisi ini tidak akan muncul dengan sendirinya, karena pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan untuk melakukan kekerasan, tetapi karena adanya hal-hal yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, maka terjadi berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri. Tujuan: membahas faktor-faktor terjadinya Eigenrichting dan upaya penanggulangannya Metode: metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di kabupaten Magelang. Yang secara kriminologis. Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting), merupakan gejala sosial yang saat ini menunjukkan fenomena yang semakin meningkat di masyarakat. Hasil: Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya Eigenrichting, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya daya emosional, mental individu, pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum. Faktor eksternal, diantaranya melemahnya wibawa hukum, kebiasaan kekerasan, intensitas kejahatan yang semakin meningkat, adanya provokasi, keadaan anomi di dalam masyarakat, ketersinggungan dalam kehidupan yang sensitive. Upaya penanggulangan Eigenrichting antara lain dilakukan dengan tindakan pre-emptif, preventif, tindakan abolionistik, yaitu dengan cara memantau perkembangan emosi warga, menghilangkan kondisi anomi dalam masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, menghilangkan kebiasaan kekerasan, mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Upaya terakhir apabila terjadi tindakan main hakim sendiri, maka akan diambil tindakan represif.
Pemeriksaan / Cek Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan Hendrawati, Heni; Krisnan, Johny; Nurwati, Nurwati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengetahui kesesuaian antara nomor rangka kendaraan bermotor dengan STNK, relatif jarang dilakukan sehingga sangat dimungkinkan banyak kendaraan yang nomor rangkanya tidak sesuai dengan STNK. Langkah yang strategis dalam menangani hal tersebut adalah dengan pemeriksaan secara fisik kendaraan bermotor. Pemeriksaan secara fisik ini merupakan langkah yang akurat dalam mengantisipasi pemalsuan kendaraan bermotor. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam pelaksanaan pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor, dan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor. Mekanisme pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penertiban administasi meliputi pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ditempat operasi, pemeriksaan Nomor Mesin Kendaraan, dan Uji Kecepatan Kendaraan. Beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman aparat kepolisian dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor adalah dilihat dari laju kendaraan, maupun perubahan body kendaraan
Co-Authors Agna Susila, Agna Basri Basri Budi W, Purwanto Budiharto Budiharto Cahyo Yudhanto, Muhammad Cahyo Yudhanto, Muhammad Chanafi, Muhammad Dina Maulaya Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Siti Vickie Heniyatun Heri Susanto Johny Krisnan, Johny Nikmah, Lutfi Rifatul Nurwati Nurwati Nurwati, N Pramesti, Yustika Sherli Widya Puji Sulistyaningsih Putri, Dian Ayu Meika Raden Mohamad Herdian Bhakti Rusidi, Rusidi Setiyo, Setiyo Setiyo, Setiyo Sunarko Putra, Nico Sunarko Putra, Nico Susanto, Wahyu Adi Susanto, Wahyu Adi Usman Usman Yoga Prantyanto, Andrian Yoga Prantyanto, Andrian Yulia Kurniaty