Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Rechtsidee Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Bina Mulia Hukum Halu Oleo Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Media Iuris Notaire Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Administrative and Environmental Law Review Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum
Hilda Yunita Sabrie
Faculty Of Law, Ailangga University
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG WIRA WIRI SUROBOYO DALAM PENGANGKUTAN DARAT Mauliyana, Firda; Sabrie, Hilda Yunita
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2024.v9.i1.p85-108

Abstract

Wira wiri Suroboyo merupakan salah satu alat transportasi umum yang beroperasi di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjadi bagian dalam sistem operasional wira wiri Suroboyo. Isu hukum yang diangkat pada topik ini adalah perlindungan hukum bagi penumpang feeder yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab isu ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach yaitu metode yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang telah ada di masyarakat.. Sebagai alat angkutan darat, tentu penumpang memiliki risiko kerugian seperti kecelakaan atau kehilangan barang. Wira wiri Suroboyo berbeda dengan alat transportasi umum lainnya, terutama dalam perlindungan hukum bagi penumpangnya. Pemkot Surabaya memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang feeder. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh angkutan umum Wira Wiri Suroboyo wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang sesuai pada bidang angkutan jalan.
Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pembiayaan Syariah Bagi Produk Usaha Kecil dan Mikro di Tawangmangu Jawa Tengah Sabrie, Hilda Yunita; Maradona, Maradona; Kurniawan, Faizal; Amalia, Rizky; Agustin, Erni; Thalib, Prawitra; Yuniarti, Yuniarti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4329

Abstract

Banyaknya pengusaha Usaha Kecil Mikro (UKM) di bidang makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal menjadi alasan utama dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Tahun 2024 ini. Kehalalan suatu produk sangat penting bagi masyarakat, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam yang dalam ajarannya tidak diperkenankan mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung babi atau minyak babi. Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib memberikan sertifikasi halal atas semua produk makanan dan minumannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen (khususnya muslim) agar aman dan nyaman saat mengkonsumsi produk tersebut. Untuk dapat mengakses jumlah pelaku usaha UKM yang belum memiliki sertifiksasi halal maka Tim PKM Unair bekerjasama dengan Paguyuban Pedagang Turonggo Karyo Tawangmangu (Paguyuban). Metode yang dilakukan dalam PKM ini adalah Tim PKM Unair mendapatkan data terkait pengusaha UKM di Tawangmangu dari Paguyuban. Untuk selanjutnya didakan sosialisasi terkait prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Tim PKM Unair juga memberikan sosialisasi pembiayaan syariah untuk mendukung UKM untuk mengembangkan usaha serta sebagai sumber pembiayaan dalam pengurusan pengajuan sertifikasi halal. Tahap akhir dari PKM ini adalah pemberian pendampingan terkait pengajuan atau registrasi permohonan sertifikasi halal bagi pengusaha UKM di Tawangmangu. Hasil dari PKM ini adalah dapat memberikan informasi dan prosedur terkait pendaftaran sertifikasi halal, membantu paling tidak sekitar 15 sampai dengan 20 pengusaha UKM di Tawangmangu untuk dapat mendaftar dan mendapatkan sertifikasi halal atas produk yang dimilikinya serta mendapatkan pemahaman terkait pembiayaan syariah sebagai salah satu sumber permodalan.
Perlindungan Konsumen Pada Industri Halal Di Era Digital Marketing Bagi Masyarakat Di Desa Ngadi, Kabupaten Kediri Chumiada, Zahry Vandawati; Ariadi S, Bambang Sugeng; Silvia, Fiska; Sabrie, Hilda Yunita; Agustin, Erni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 1.1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) SPECIAL ISSUE
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i1.1.4447

Abstract

Pada era digital saat ini memudahkan para pelaku usaha untuk dapat memasarkan produk usahanya ke seluruh lapisan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun sampai dengan ke lintas negara. Indonesia merupakan negara yang Sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, dimana sangat penting bagi mereka untuk dapat memastikan produk barang yang dibelinya telah tersertifikasi halal. Memperhatikan faktor tersebut, pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan berupa persyaratan wajib pelabelan halal terhadap semua produk barang (makanan dan minuman) yang diperjual belikan, tidak terkecuali melalui pasar digital. Terdapat kendala manakala produk barang ini dijual melalui digital marketing, seperti aplikasi online marketplace dan sejenisnya. Konsumen terkadang tidak diberi informasi terkait kehalalan produk tersebut. Pada sisi lain konsumen telah membelinya. Selain itu tedapat pula faktor dimana pelaku usaha dalam memproduksi produk barangnya tidak mencantumkan atau mendaftarkan sertifikasi halal dalam kemasan produknya. Sehingga membuat konsumen menjadi ragu untuk membelinya. Terkait faktor-faktor tersebut maka perlu adanya sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dan juga para konsumen tentang pentingnya pelabelan halal bagi produk barang (makanan dan minuman). Kegiatan ini dilakukan di Desa Ngadi, Kabupaten Kediri ddengan dihadiri leh 60 (enam puluh) pelaku usaha dan konsumen. Tujuannya adalah para pelaku usaha mengetahui pentingnya pelabelan halal untuk setiap produk barangnya dan juga mengetahui cara mendaftarkannya. Begitupun konsumen akan lebih berhati-hati untuk membeli produk yang dijual pada pasar/platform digital.
IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL CONVENTION IN INDONESIA’S AND AUSTRALIA’S AIR TRANSPORT LAWS ON CARRIER’S LIABILITY Sabrie, Hilda Yunita
Veritas et Justitia Vol. 10 No. 2 (2024): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v10i2.8418

Abstract

The Montreal Convention of 1999 establishes the legal responsibilities of carriers on international flights and has been ratified by numerous countries, including Indonesia and Australia. However, unlike Australia, Indonesia has yet to update its laws and regulations to align with the Convention’s provisions on carrier liability. This legislative gap may result in significant losses for air transportation service users who experience damages from aircraft accidents. This research examines the extent to which the liability provisions of the Montreal Convention have been incorporated into the national legal frameworks of Indonesia and Australia. The analysis employs three methodological approaches: statutory analysis, conceptual examination, and comparative study. The findings highlight the need for Indonesia to amend its regulations on carriers’ limited liability to comply with the standards set by the Montreal Convention, considering Australia’s best practices in its legal framework.
Co-Authors Adhami, Latifatur Rokhmah Amalia Rizki Ananda Amalia Tasya Ananda Amalia Tasya Bambang Sugeng Ariadi S, Bambang Sugeng Carissa Kirana Eka Putri Chumiada, Zahry Vandawati Dea Safira Setiono Desyanti, Pradita Dina Kusuma Ratih Erni Agustin Fadhilla, Siti Nurul Faizal Kurniawan Geigiansyah Aulia Putra Maradona, Maradona Mauliyana, Firda Noor Eva Rahma Prawitra Thalib Rizki Amalia Rizky Amalia Rizky Amalia Rizky Amalia Romadhona, Mochamad Kevin Silvia, Fiska Sophia, Nada Widhayani Dian Yuniarti Yuniarti Yusuf Arif Utomo Yusuf Arif Utomo, Yusuf Arif Zahry Vandawati