Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.551
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHADIA Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Journal of Sharia Economics Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Al-Mudharabah
Armiadi Musa
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia) Armiadi Armiadi; Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i1.5563

Abstract

Hakam merupakan suatu istilah perwakilan untuk urusan suami istri atau sering disebut juru damai yang diutus pada saat terjadi perselisihan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran dan upaya hakam (juru damai), kendala-kendala serta efektifitas dibentuknya hakam sebagai juru damai dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang Malaysia. Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode kajian lapangan (field research) dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, ensiklopedia, dan karya tulisan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam kajian ini, penulis mendapati bahwa peran hakam (juru damai) adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan. Hakam (juru damai) berupaya untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik dalam proses perdamaian. Penulis juga mendapati bahwa adanya kendala-kendala yang timbul dari proses perdamaian tersebut, antaranya adalah tidak ada kerjasama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada hakam (juru damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga, hakam (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah dan sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus tentang kriteria hakam (juru damai). Adapun peran hakam (juru damai) di dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang Malaysia masih kurang efektif karena statistik perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan.
Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) Armiadi Armiadi; Sartika Indah Sari
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i2.7629

Abstract

Berdagang merupakan usaha yang banyak ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat. Profesi berdagang tentu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Biasanya, peran yang biasa digeluti dalam profesi berdagang ini adalah laki-laki. Namun demikian, pekerja wanita juga sangat banyak dijumpai salah satunya di Pasar Aceh. Dalam konteks hukum, pekerja wanita sebagai pedagang dilakukan dengan syarat, yaitu harus adanya izin dari wali atau suami. Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana persepsi pekerja wanita Pasar Aceh tentang hukum wanita bekerja sebagai pedagang dan jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (case study). Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui cara analisis-normatif.Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut pekerja wanita di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh, hukum wanita bekerja sebagai pedagang dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin suami dan wali bagi yang belum menikah. Adapun jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti di antaranya menjual kebutuhan rumah tangga seperti peci, sandal, usaha jahit baju dan kain, kosmetik, baju dan jilbab anak-anak, alat memasak dan pedagang es campur. Menurut hukum Islam, pekerja wanita sebagai pedagang dibolehkan. Dilihat dari sisi normatif, terdapat beberapa ketentuan ayat Alquran yang menyeru agar manusia berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya, seperti ketentuan al-Nisā’ ayat 29 dan ayat 32, surat al-Aḥzāb ayat 33. Dalam HR. Bukhari dan HR. Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah mempekerjakan perempuan sebagai tenaga medis atau perawat sahabat yang terluka pada saat peperangan. Dari sisi historis, isteri Rasulullah saw yaitu Khadijah merupakan pedagang dan saudagar kaya yang menunjukkan bahwa wanita juga bekerja pada masa Rasulullah. Dari sisi logis, perempuan yang bekerja sebagai pedagang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang menurun mengharuskan perempuan untuk bekerja.
Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis) Armiadi Musa
Media Syari'ah Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v16i2.1749

Abstract

Aceh as the implementation of Islamic law that apply actually has a strong and comprehensive regulation in managing zakat management as one of the Islamic economic instruments that can be relied upon. No new provisions actually be said that the setting is global and thus requires the derivation of a general- derivation of other rules in accordance with the demands of today’s circumstances, especially if it is associated with some of the specifics that are given to Aceh in applying the principle of lex specialist in public law requirements within the framework of Islamic law. Terms and conditions of Zakat as Zakat PAD can reduce the payment of income tax payable is stipulated in Law 11/2006 (BAL) of the Government of Aceh and Aceh Qanun No. 10/2007 on the Baitul Mal is still being debated. This problem is triggered by the perception and understanding of the parties as to whether zakat diperlalukan as pure PAD managed according to Law No. 17 of 2003 on State Finance and Government Regulation (PP) No. 58/2005, of the Regional Financial Management or managed as a special revenue. Similarly, if the charity is paid muzakki in Aceh can decimate the income tax payable (tax-crediet) according BAL and Qanun above or must according to Law No. 7 of 1983 on Income Tax mentions zakat can only reduce the amount of taxable income (tax-deductable). This regulation conflicts must be resolved, among others, by mating / combination and fusion (matching) the existing rules so as not to be controversial, so the contribution of the Government of Aceh to the management of zakat is not marred by it.
ZAKAT AS LOCALLY-GENERATED REVENUE: ITS ACCOUNTING TREATMENT AT BAITUL MAL ACEH Armiadi Musa
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.545 KB) | DOI: 10.22373/share.v9i2.7364

Abstract

In Aceh, Indonesia, zakat is included as a locally-generated revenue (Pendapatan Asli Daerah – PAD) and it is managed by a government body called Baitul Mal. As a government institution, Baitul Mal is obligated to present financial statements according to Government Accounting Standards (Standar Akuntansi Pemerintah - SAP). This article reports the findings of the accounting treatment for zakat financial statements in Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh as the government zakat institution is annually required to disclose two different financial statements, both financial statements based on Government Accounting Standards (SAP) and based on a statement of financial accounting standards 109 (PSAK 109). Therefore, the purpose of this study is to investigate the compliance of Baitul Mal Aceh with SAP dan PSAK 109 in zakat financial reporting. This research is a descriptive study from the data obtained through field study. The results showed that Baitul Mal Aceh has implemented both SAP and PSAK 109 in presenting the financial statements regardless of some items that might not be in accordance with the standards. In financial statements based on SAP, a variance was found in the presentation of information related to the procurement of assets and the details of the depreciation. As for the financial statements based on PSAK 109, it has been presented from 2012 to 2017. From the available data, there are some differences in the disclosure compared to PSAK 109. Amil funds and non-halal funds were not disclosed in the balance sheet as well as there was no statement of changes in assets under management. Moreover, these financial statements were not presented in the last two years due to limited supporting facilities/devices and human resources.========================================================================================================Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah: Perlakuan Akuntansinya pada Baitul Mal Aceh. Di Aceh, Indonesia, zakat dimasukkan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh sebuah institusi pemerintah yang disebut Baitul Mal. Sebagai badan pemerintah, Baitul Mal diwajibkan untuk membuat laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Artikel ini menyajikan temuan dari perlakuan akuntansi pada laporan keuangan zakat di Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga amil zakat pemerintah diwajibkan menyajikan dua laporan keuangan yang berbeda setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menurut Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109). Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi kepatuhan Baitul Mal Aceh dengan SAP dan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan zakat. Penelitian ini adalah studi deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan kedua standar yang dimaksud meskipun masih terdapat beberapa item yang tidak sesuai. Pada pelaporan keuangan menurut SAP, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penyajian informasi terkait pengadaan aset dan rincian penyusutannya. Adapun untuk laporan keuangan dengan PSAK 109, Baitul Mal Aceh sudah pernah menyajikannya dari tahun 2012-2017. Dari data yang tersedia, terdapat beberapa ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan PSAK 109. Dana amil dan dana non-halal tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan serta tidak ada laporan perubahan aset kelolaan. Bahkan dalam dua tahun terakhir, tidak ada penyajian laporan keuangan ini dikarenakan keterbatasan sarana/perangkat pendukung dan sumber daya manusia yang tersedia.
PRAKTIK MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DI KABUPATEN ACEH BESAR Reza Darmawan; Armiadi Musa; Hafas Furqani
Journal of Sharia Economics Vol 3 No 2 (2022): Islamic Finance
Publisher : Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jose.v3i2.1956

Abstract

The purpose of this study is to discuss the practice of determining the selling and buying price of rice that is practiced by the people in Aceh Besar district. In this practice, there are two times for determinations the sale and purchase price of rice which is considered to contain an element of gharar in the second price determination. This research will explain: how the mechanism of the practice, a review of Islamic law related to the practice, whether the practice can be practiced in other areas. This study uses field research methods with data collection techniques in the form of interviews. The results of the study concluded: (1) In the practice of two times price determination buying and selling rice, there are three types of contracts used, that is the ba'i, hybrid contract between ba'i and wadiah and a hybrid contract between ba'i and qardh. (2) The practice using a ba'i is legal by refers to the rules of ushul fiqh related to the basic law of muamalah that is mubah. The legality is also supported by urf which is able to bring benefit even though it contains elements of gharar in it. The element of gharar in the second price fixing is considered gharar yasir which is legal because it has become 'urf that is able to present benefits and mutual pleasure towards the consequences that arise from the gharar element. Two other types of contracts, a hybrid contract between ba’i with wadiah and a hybrid contract between ba’i with qardh according to the Islamic law riview, they are not contrary to Islamic Law. (3) Although in real terms this practice can increase farmers' income, this practice cannot be practiced in other areas. Keywords: Price determination mechanism, Gharar, Hybrid Contract
TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KEMITRAAN PT KARYA SEMANGAT MANDIRI DENGAN PETERNAK PLASMA DI KECAMATAN INDRAPURI Halmasiska Halmasiska; Armiadi Musa; Fakhrurrazi M. Yunus
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.71 KB) | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v2i2.1406

Abstract

THE CONCEPT OF TAX IN THE PERSPECTIVE OF ABU UBAID Armiadi Musa; Irawati Binti Ilyas; Bismi Khalidin
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examined if the implementation of tax policies in Indonesia adopts the Islamic concepts or not. In doing so, the article refers to Ubaid’s concepts on tax collection as advocated in the Islamic community. The main concern of the article was at exploring realities and practices during the implementation of tax policies to the Indonesian citizens, which in turns affecting the Muslim societies as well. This inquiry was explored usingqualitative method, in which the socio-economics approach was used as the basis of analysis. The data was collected using interviews of reputable figures in the field of Islamic economics and tax policies. The research findings disclosed that the Indonesian tax policies have partially adopted the Ubaid’s concepts on tax collection. In term of legal sources, the Indonesian tax policies have fully referred to the Indonesian tax law, and few of them have similarities with Ubaid’s concepts of the tax collection.
MURABAHA FINANCING OF THE INDONESIAN ISLAMIC BANKS UNDER AN ISLAMIC ECONOMIC LAW AND THE FATWA DSN MUI Bismi Khalidin; Armiadi Musa; Andri Kiawan
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v8i2.238

Abstract

This study conducts a thorough analysis of the practice of Murabaha financing within Islamic banks, contextualized within the framework of Islamic economic law and the influential Fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia - MUI). Murabaha, a fundamental mode of Islamic finance, involves a cost-plus-profit arrangement that adheres to Shariah principles. This analysis delves into the core principles of Islamic economic law, which include fairness, transparency, and adherence to ethical financial conduct, and investigates how these principles are manifested in Murabaha transactions. Central to this examination is the Fatwa issued by the MUI, which serves as a guiding regulatory framework for Murabaha financing. This Fatwa provides essential guidelines to ensure the compatibility of Murabaha transactions with Shariah principles and ethical practices. By exploring the origins, key features, and benefits of Murabaha financing as guided by the Fatwa DSN MUI, this study highlights the intricate dynamics through which Islamic banks in Indonesia operationalize this financing mode while upholding the tenets of Islamic economic law. The research results show that the implementation of murabahah financing carried out by sharia banks in Indonesia is not fully in accordance with Sharia Economic Law and the Fatwa DSN MUI. Murabahah financing is basically a form of buying and selling with a profit margin system, but the practice is almost like a form of credit with an interest system as practiced by conventional banks. Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam dan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI). Murabahah adalah sebuah model transaksi dalam keuangan Islam dengan sistem profit margin yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis ini menggali prinsip-prinsip inti hukum ekonomi Islam, yang mencakup keadilan dan kepatuhan terhadap perilaku keuangan, dan menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam transaksi Murabahah. Inti dari penelitian ini adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, yang berfungsi sebagai pedoman kerangka peraturan/ketentuam untuk pembiayaan Murabahah. Fatwa ini memberikan pedoman penting untuk memastikan kesesuaian transaksi Murabahah dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI. Pembiayaan murabahah pada dasarnya adalah suatu bentuk jual beli dengan sistem margin keuntungan, tetapi praktik yang dilakukan hampir seperti bentuk kredit dengan sistem bunga seperti yang dipraktikan oleh bank-bank konvensional. Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah, Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI
Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Armiadi Musa
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK. Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen. Tulisan membahas pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal di Aceh. Pembahasan akan mendeskripsikan bagaimana polemik itu terjadi dan telah mengancam lembaga amil ini tergiring dan terjebak dalam kontestasi dan konflik regulasi yang belum terselesaikan. Tulisan ini menawarkan agar zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus. Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada rekening khusus yang tidak dilimpahkan kepada penerimaan yang lain. Tithe as a Local Revenue in the Law on Government Of Aceh ABSTRACT. Tithe (zakat) as one of the original reception area included in the financial governance of the country run by the Baitul Mal. The Institute is officially established amil zakat Government of Aceh as a non-structural institution and independent. Article discussing the management of zakat as local revenue by Baitul Mal in Aceh. The discussion will describe how the disputes have occurred and have been threatening this amil institution tergiring and stuck in contestation and regulation unresolved conflicts. This paper offered to charity as the local revenue should be treated and dealt with specifically. The mechanism offered was placed in a special account that is not assigned to the acceptance of others.
PERSEPSI DOKTER TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN Armiadi Musa; Ilham Maualana
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1285

Abstract

Zakat penghasilan merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap atau suatu keahlia profesional tertentu. Zakat penghasilan merupakan zakat muncul dari pada ijtihad ulama kotemporer. Zakat penghasilan di tunjukkan kepada pelaku profesi yang tidak dibahas sebelumnya didalam Al-Quran dan Hadist. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengehatui bagaimana pemahaman pelaku profesi Dokter pada Asosiasi IDI kota Banda Aceh terhaap zakat penghasilan, dan yang menjadi fokus dari pembahasannya iyalah persepsi dai para Dokter tersebut terhadap zakat penghasilan dan apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman dari para Dokter tersebut terhadap zakat penghasilan
Co-Authors Akmal, Raihanul Andri Kiawan Arifa Santi Azharsyah Ibrahim Azmil Umur Azmil Umur, Azmil Binti Ilyas, Irawati Bismi Khalidin Edi Yuhermansyah Fakhrurrazi M. Yunus Hafas Furqani Halim, Hendra Halmasiska Halmasiska Halmasiska, Halmasiska Hendra Halim Ilham Maualana Irawati Binti Ilyas M. Yunus, Fakhrurrazi Maualana, Ilham Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar Mutia Martuna Ningsih Ningsih, Mutia Martuna Reza Darmawan Salman Abdul Muthalib Sartika Indah Sari Shafiai, Mohd Zaini Teuku Zulfikar