Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Medicus Veterinus IJTIHAD Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan MAQASIDI As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Tasyri' Journal of Innovative and Creativity Al-Mudharabah
Azmil Umur, Azmil
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Veterinary Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Metode Ijtihad antara Ahlussunnah dan Syiah Umur, Azmil
IJTIHAD Vol 8, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12.308 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v8i1.2509

Abstract

Ijtihad
Waktu Beku Darah Sapi Bali Umur, Azmil; Widyastuti, Sri Kayati; Utama, Iwan Harjono
Indonesia Medicus Veterinus Vol 3 (5) 2014
Publisher : Faculty of Veterinary Medicine, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.464 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa lama waktu beku darah pada sapi bali yang dipotong di Rumah Potong Hewan Pesanggaran Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode kapiler, setiap 30 detik tabung mikro pipa kapiler dipatahkan sedikit demi sedikit sampai terbentuknya bekuan fibrin yang mengindikasikan terbentuknya pembekuan darah. Rata-rata lama waktu pembekuan darah pada sapi bali adalah 163.36 detik. Dari hasil sebaran data waktu beku darah pada sapi bali menunjukkan bahwa masih dalam sebaran normal dan dapat dipublikasikan bahwa waktu pembekuan darah pada sapi bali berkisar dari 125 detik sampai 204 detik.
Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman Rizky, Muhammad Fathur; Yuhermasyah, Edi; Umur, Azmil
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3452

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi seperti MPR, DPR, Presiden dan lembaga tinggi lainnya. Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman dibidang konstitusional. Namun belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat menurun yang disebabkan adanya dugaan potensi konflik kepentingan yang ada di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menegakkan hukum akan tetapi pada faktanya Mahkamah Konstitusi juga melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Ketua Hakim Anwar Usman berpotensi melalukan keberpihakan dan konflik kepentingan atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sedang diperkarakan di MK. Dalam pokok perkara tersebut nama Gibran Rakabuming Raka yang berkedukan sebagai keponakan dari Anwar Usman, akan tetapi Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mundur dari jabatannya. Sehingga dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi konflik kepentingan yang dibuktikan dengan adanya pertama, kecacatan hukum formil dalam legal standing pemohon, kedua adanya keberpihakan anwar usman dalam proses persidangan dan pembuktian, ketiga adanya kekeliaruan dalam pertimbangan hakim dimana 5 hakim yang setuju memuliki alasan yang berbeda (Concurring Opinion). Kemudian adanya cacat materil dalam permohonan tersebut yaitu pertama tercantumnya nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan, adanya ikonsisteni Mahkamah Konstitusi serta sanksi pelanggaran kode etik berat yang diberikan kepada Anwar Usman berupa pemecatan secara tidak hormat. Hal tersebut memiliki efek yaitu menurunya legitimasi masyarakt terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.
Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku Liwath dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar`Iyah Raumizah, Raumizah; Zubaidi , Zaiyad; Umur, Azmil
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 2 (2024): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v3i2.114

Abstract

Liwath (homosexuality) is an act associated with the Prophet Luth, in which a person has an emotional, romantic, sexual, or same-sex affection. In Aceh Province, this practice is regulated by Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Qanun Jinayat, which stipulates a penalty of 100 lashes for liwath offenders. However, in the decision of the Banda Aceh City Syar'iyah Court regarding the liwath case No. 4/JN/2021/MS. Bna, the punishment imposed was only 80 luggings, in contrast to what is stated in the qanun. This study discusses three main issues: the occurrence of the liwath case in the decision, the judge's consideration in imposing the verdict, and the review of Islamic criminal law on this case. The research uses a normative juridical approach and found that the judge commuted the defendant's sentence because the defendant was polite, had never been convicted before, and promised not to repeat his actions.
KOMENTAR DAN TESTIMONI USER MARKETPLACE SHOPEE PADA PEMBELIAN PRODUK ELEKTRONIK DALAM PRESPEKTIF KHIYAR TA’YIN Umur, Azmil
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2014

Abstract

Hak khiyar yang memberikan informasi spesifik terkait produk yang sejenis namun berbeda kualitas adalah khiyar ta’yin. Pada praktiknya dalam pemebelian produk elektronik pada marketplace Shopee, tersedia kolom komentar dan testimoni yang memuat berbagai pengalaman konsumen terkait produk elektronik yang telah mereka beli sebelumnya dalam kolom komentar dan testimoni tersebut juga terdapat ulasan terkait informasi produk baik dari segi kualitas dan lain sebagainya, namun banyak konsumen yang menggunakan testimoni dan komentar sebagai referensi merasa tertipu dalam hal kualitas produk karena tidak sesuai dengan isi keterangan yang diberikan dalam ulasan testimoni dan komentar pada marketplace Shopee, dengan demikian penulis ingin mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi khiyar ta’yin pada transaksi pembelian produk elektronik pada marketplace Shopee, permasalahan dalam skripsi ini adalah ; Bagaimana testimoni dan komentar dapat menjadi referensi calon konsumen dalam pembelian produk elektronik pada marketplace Shopee ? Bagaimana penjelasan kualitas dan spesifikasi produk elektronik dalam bentuk ulasan testimoni dan komentar pada marketplace Shopee ? Bagaimana tinjauan konsep khiyar ta’yin terhadap testimoni dan komentar sebagai referensi calon konsumen dalam pembelian produk elektronik pada marketplace Shopee. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil wawancara yang telah dikumpulkan , lalu melakukan pengolahan data melalui proses penyuntingan. Penulis menyimpulkan bahwa implementasi khiyar ta’yin dalam bentuk ulasan testimoni dan komentar dalam pembelian produk elektronik pada marketplace Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan konsumen tidak menggunakan testimoni dan komentar sebagai referensi utama dalam melakukan pembelian produk elektronik karena adanya keraguan terhadap isi testimoni dan komentar, informasi terkait kualitas dan spesifikasi produk yang diberikan dalam bentuk testimoni dan komentar sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang sudah dibeli konsumen sehingga hal ini merugikan konsumen secara finansial, batas waktu khiyar ta’yin yang diberikan oleh pihak Shopee adalah 12 hari terhitung dari saat produk tersebut dikirimkan.
PERAN KPH WILAYAH V ACEH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH: (Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues) Umur, Azmil
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.2818

Abstract

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun ekosistem alam. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dengan peraturan yang telah diterapkan dimana terjadinya kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi, banyak nya penebangan liar (illegal loging) dan perambahan lahan yang menjadi penyebab utama kerusakan. Salah satu faktor utama adalah karena masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pereduksian dan penebangan liar di Kec. Pentan Cuaca Kab. Gayo Lues terhadap ekonomi masyarakat serta hambatan-hambatannya, bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi hutan lindung yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V Aceh menurut konsep milk aldaulah, serta bagaimana upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh (KPH) Wilayah V Aceh terhadap konservasi kawasan hutan lindung dan penindakan illegal loging. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak pereduksian yaitu pengurangan terhadap penebangan hutan memiliki dampak yang baik, akibat kerusakan yang dialami seperti perubahan iklim, terganggunya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi. Pengelolaan sumber daya ekonomi berdasarkan konsep milk al-daulah yaitu milik negara terhadap sesuatu yang terdapat di dalam wilayah yang tidak dapat dimiliki secara personal tanpa izin dari negara atau instansi tertentu. untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perlunya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, agar mampu mengelola hutan yang terlanjur ditebangi dan ditanam kopi di kawasan hutan lindung, KPH berkerjasama untuk memberikan izin pengelolaan kepada masyarakat di Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues, dengan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat serta melakukan penghijauan kembali terhadap hutan.
JAMINAN KUALITAS PRODUK PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ SALAM Umur, Azmil
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan kualitas produk sangat diperlukan dalam transaksi jual beli karena hal tersebut merupakan salah satu syarat sah nya jual beli, jika tidak terpenuhinya syarat sah jual beli maka jual beli tersebut menjadi fasid, maka dari itu shopee menghadirkan spesifikasi dari sebuah produk dan review dari pembeli sebelumnya, namun demikian masih ada pejual yang berbuat curang dengan menampilkan spesifikasi produk yang bagus tapi ketika sampai di tangan pembeli produk tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi, pembeli akan merasa dirugikan dan akan meminta pertanggung jawaban dari penjual, dengan demikian penulis ingin mengetahui tentang jaminan kualitas produk yang dijual pada marketplace shopee, adapun masalah yang dikaji adalah ; (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual terhadap kualitas produk yang dijual pada marketplace shopee ? (2) Bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh manajemen marketplace shopee dengan pihak penjual dalam perjaminan kualitas produk yang akan dijual pada konsumen ? (3) Bagaimana perspektif mabi’ pada akad bai’ terhadap jaminan kualitas produk pada transaksi jual beli di marketplace shopee. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Penulis menyimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap kualitas produk pada situs Shopee ialah ada yang mau bertanggung jawab dan ada pula yang tidak mau bertanggung jawab, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai garansi produk yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi.Transaksi jual beli di marketplace shopee dalam perspektif mabi’ pada akad bai salam ini tidak sah, dikarenakan terdapat unsur gharar (penipuan), produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dideskripsi.
RISK COVERAGE ACCORDING TO DSN-MUI FATWA NO. 39 OF 2002 CONCERNING HAJJ INSURANCE: A STUDY AT THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF BANDA ACEH CITY Ningsih, Mutia Martuna; Musa, Armiadi; Umur, Azmil
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4537

Abstract

This article aims to analyse the practice of Hajj insurance at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City with a review according to Fatwa DSN-MUI Number 39 of 2002 concerning Hajj insurance. The role of the government in the management of Hajj insurance and the mechanism for submitting Hajj insurance claims are analysed. The problems in this study focus on how is the practice of Hajj insurance for pilgrims and the mechanism for submitting Hajj insurance claims at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City with relevance to the DSN-MUI Fatwa Number 39 of 2002 concerning Hajj Insurance Practices. The primary data is gathered from interviews and observations. While secondary data is obtained from the results of research related to this study. The results showed that, first, the insurance practice at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City is only limited as a facility provider who proposes to the Central Ministry of Religion Office as a policy holder, so that the insurance claim process occurs at the central level and can be confusing for pilgrims. Nevertheless, the Hajj insurance used by pilgrims is considered in accordance with Islamic teachings because it is sharia-based. Second, the mechanism for submitting insurance claims, families can apply for insurance to the provincial ministry of religion office which will then be submitted to the centre while carrying a number of requirements. Some of the requirements include a death certificate (SKK), a statement letter of heirs from the sub-district and the account number of the deceased or heirs. Third, in the review of the DSN-MUI fatwa No.39 of 2002 concerning Hajj insurance, the practice of Hajj insurance that occurs at the Ministry of Religious Affairs of Banda Aceh City is still less than optimal. Hajj pilgrims do not even know at all about the insurance claim process. Especially for pilgrims from the regions, the process of submitting claims is considered difficult to understand. In fact, the heirs of pilgrims often do not know how to submit insurance claims used by pilgrims, the absence of representatives from PT Asuransi Takaful Keluarga in the regions is also an obstacle in the process of submitting claims, so that the families of pilgrims face challenges in submitting claims with a long procedures.
SISTEM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PERSPEKTIF MILK AL DAULAH: STUDI PADA PEMADAM KEBAKARAN BANDA ACEH Nurvira, Khairatun Aini; Maulana, Muhammad; Umur, Azmil
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.5653

Abstract

The Banda Aceh City Fire and Rescue Service must ensure that fire extinguishers are well maintained and can be used at any time in an emergency. Fire extinguishers are state property that are useful for the community. Therefore, the author aims to conduct research to find out how fire extinguishers are inspected at the Banda Aceh City Fire and Rescue Service, as well as what Milk al Daulah's perspective is regarding checking fire extinguishers at the Banda Aceh City Fire and Rescue Service. This research uses a sociological juridical method with a qualitative research type, and data was obtained using interview techniques and documentation. Based on the research results, it was found that, first, inspection and maintenance of fire extinguishers at the Banda Aceh City Fire and Rescue Service was carried out by checking and warming up the engine, checking lubricants and fuel, checking the condition of tires, checking the braking system, checking equipment completeness. fire extinguisher, electrical system inspection, exterior maintenance, water tank drain, and vehicle roadworthiness test. Maintenance is carried out regularly at certain time intervals. Usually every 3 months, 6 months or 1 year. Depends on manufacturer's instructions, vehicle model and components used. Second, the Banda Aceh City Fire and Rescue Service is responsible for inspecting fire extinguishers. So that these tools function and are used properly when a fire disaster occurs. Maintaining fire extinguishers provides benefits to the community. The Banda Aceh city fire and rescue service as the regional government has done its job well in carrying out inspections of fire extinguishers, therefore this is in accordance with the concept of milk al-daulah
Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspktif Hak Politik Islam (Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024): Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Surbakti, Husnatul; Yuhermansyah, Edi; Umur, Azmil
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12722

Abstract

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta membangun negara sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Luasnya kesempatan tersebut terangkum dalam syarat-syarat untuk terlibat langsung sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Termasuk di dalamnya hak mantan narapidana untuk mengambil peran politik dengan berbagai batasan yang diatur oleh undang-undang untuk mengawasi keberlanjutan tanggung jawab mantan narapidana dalam mengambil hak politik. Dengan pendekatan analisis normatif, penelitian ini menguraikan tentang hak-hak politik bagi mantan narapidana khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024. Hak politik yang diberikan oleh undang-undang kepada mantan narapidana merupakan masa jeda politik. Penelitian ini juga lebih jauh mengupas tentang masa jeda politik bagi mantan narapidana dari perspektif hak politik Islam. Menganalisis syarat-syarat yang dikemukakan oleh para fuqoha khususnya syarat untuk berlaku adil dan berakhlak mulia. Parameter etika moral merupakan modal seorang pemimpin dalam mengemban tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Co-Authors Ainal Mardhiah Armiadi Musa Bukhari Ali Dedy Sumardi Edi Yuhermansyah EMK Alidar, EMK Faiqah, Razita Fathullah, Muhammad Hasnul Arifin Melayu Hayati Hayati Iwan Harjono Utama Jiyadi, Mufid Misran Muhammad Maulana Muhammad Zikri Mutiara Fahmi Ningsih, Mutia Martuna Nurhaliza, Intan Nurvira, Khairatun Aini Purnama, Ebi Raumizah, Raumizah Rispalman Rispalman Rizky, Muhammad Fathur Sahfitri Saraan, Lia Saiful Saiful Sakrina, Cut Putri Sri Kayati Widyastuti Surbakti, Husnatul Suriana Suriana Syuib, Muhammad Yuhermasyah, Edi Zubaidi , Zaiyad