Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.465
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Asy-Syariah Journal of Judicial Review Justisi : Jurnal Ilmu Hukum IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Jurnal Hukum Pelita Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam JUDGE: Jurnal Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Binamulia Hukum Jurnal Dinamika Hukum
Muhammad Yasir
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN BOJONEGORO (Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro) Abdulloh Aziz Mustaqoh; M. Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.816

Abstract

Bojonegoro merupakan salah satu jalur pendistribusian barang di Jawa Timur. Terdapat juga tempat pengolahan tembakau mentah yang akan diproses menjadi tembakau matang. Oleh karena itu, Bojonegoro merupakan tempat yang strategis bagi para pengedar barang ilegal terutama produk rokok tanpa pita cukai dimana Bojonegoro merupakan kawasan industri yang berkembang. Penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Bojonegoro harus menjadi perhatian khusus, karena sudah banyak sekali yang terjadi kasus penangkapan rokok ilegal hasil temuan Petugas Bea dan Cukai di wilayah Bojonegoro. Tanggung jawab pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Bojonegoro menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Bojonegoro yaitu peredaran rokok illegal yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan. Pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kabupaten Bojonegoro untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan penindakan dan Razia ke beberapa kios kecil dan pasar yang masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok illegal, yakni rokok yang tidak ada pita cukai. Dalam hal ini, pihak bea dan cukai memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal agar para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut.
Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban) Muhamad Syahriful Dedi Pratama; M. Yasir; Teguh Wibowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i1.966

Abstract

Bukti adalah salah satu komponen hukum yang paling krusial karena dalam rangka memperjuangkan prinsip negara hukum tercermin dalam berbagai sistem peradilan pidana yang adil, terbuka, dan bebas kekuasaan. Status terdakwa dan apakah ia telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum acara pidana dengan demikian ditentukan oleh bukti-bukti yang diajukan sebagai pokok pemeriksaan di persidangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengelola barang bukti sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila belum terbentuk RUPBASAN di daerah. Sat Tahti (Kepala Rutan dan Barang Bukti) adalah nama tempatnya. Tujuan penelian ini adalah mengetahui kesesuaian pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana narkotika di wilayah hokum polres Tuban dengan perundang-undangan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder serta analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah penanganan barang bukti di Polres Tuban sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman penyimpanan barang bukti di lingkungan Polri. Kedua tentang tugas yang dikenakan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dan KUHAP tidak berubah akibat perbedaan penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Polres Tuban. Namun dari sisi pertanggungjawaban, memang sesuai Pasal 45 dan 46 KUHAP, penyidik narkoba tetap bertanggung jawab secara hukum atas barang bukti narkoba yang disita. Berdasarkan Pasal 28 A dan 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014, Sattahti, Unit Penahanan dan Pembuktian, tetap dibebani tanggung jawab baik administratif maupun fisik.
Penerapan Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Argumentasi Hukum Kepada Klien Anggraini, Septian Dwi; Purwanto, Gunawan Hadi; Yasir, M
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.238-248

Abstract

Advokat berperan untuk membela dan mendampingi klien dengan cara memberikan argumentasi hukum. Untuk dapat menegakkan hukum penting dilakukan sebuah ketegasan perlindungan terhadap advokat agar dapat tercipta sebuah keadilan baik untuk klien maupun untuk advokat. Imunitas merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang advokat untuk memberikan rasa aman saat menjalankan kewajiban. Imunitas bukan hanya sebagai perlindungan tetapi juga bentuk tanggung jawab bagi advokat agar dapat menjalankan kewajiban secara profesional, mengingat bahwa disetiap hak yang dimiliki pasti terdapat sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan, hak serta kewajiban advokat sebagai pemberi jasa hukum, mengetahui alasan terjadinya pelaporan advokat karena memberikan argumentasi hukum serta penerapan hak imunitas dalam memberikan argumentasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus dan historis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman lebih luas terkait pentingnya hak imunitas advokat di sistem peradilan Indonesia.
The Urgency of Establishing Village Customary Institutions as Legal Protection for Local Culture: An Empirical Study in Bojonegoro Regency Purwanto, Gunawan Hadi; Yasir, M.; Rahmania, Cindy Swastika
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i1.10341

Abstract

The rapid development of society, driven by globalization and modernization, poses significant challenges to the preservation of local culture and identity. This study addresses a critical legal issue: the absence of village customary institutions across most villages in Bojonegoro Regency, despite their legal basis under Article 95 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 on Villages. The research aims to explore the legal urgency and practical necessity of establishing village customary institutions as institutional mechanisms to safeguard cultural heritage and customary law within rural communities. Using an empirical legal research approach, this study investigates real-world legal practices through structured interviews with village authorities in Trucuk Village—currently the only village in Bojonegoro Regency with a formally established village customary institutions. The data were analyzed using qualitative descriptive methods to assess the institutional, legal, and sociocultural implications. Findings reveal that the village customary institutions in Trucuk Village functions not only as a legal instrument for preserving cultural values and indigenous traditions but also as a mediator in local dispute resolution, a protector of communal rights, and a catalyst for community-based cultural and economic development. The absence of such institutions in 418 other villages signals a significant gap in the implementation of village autonomy and cultural protection policies. This research highlights the urgent need for local governments to align with national legal mandates by promoting the establishment of village customary institutions  as legally recognized entities. Doing so will reinforce local identity, strengthen community governance, and serve as a legal bulwark against cultural erosion. The study calls for policy-level awareness and coordinated action to replicate Trucuk’s model throughout the region.
Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat Joko Widodo; Moh.Yasir; M. Ridwan Al Murtaqi
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i2.948

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pembagian harta waris dalam sistem hukum Islam dan hukum adat, serta prinsip pembagian harta waris dalam menggunakan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan hasil penelitian yaitu: bahwa pembagian harta waris dalam hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum, pembagian harta warisan dalam Islam diatur kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama. Pembagian harta warisan tergantung kepada status kedekatan atau hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya. Sedangkan waris dalam hukum adat Indonesia yaitu regulasi yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang/materi yang berwujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada generasinya. Dalam pembagian harta waris tersebut dalam hukum Islam, prinsip yang digunakan adalah ketetapan hukum, terbatas di lingkungan keluarga, membagi harta condong pada sebanyak mungkin ahli waris, serta tidak akan membedakan hak anak atas harta warisan dengan maksud, bahwa anak tersebut apakah baru saja lahir,/masih kecil, bahkan sudah besar sekali pun tetap ada hak waris. Namun walaupun di negara Indonesia penduduknya muslim terbesar, belum sepenuhnya menggunakan sistem Hukum Islam dalam pembagian harta waris. Kata Kunci: Pembagian harta waris, Indonesia, dalam hukum Islam dan hukum adat,
ESENSI PENETAPAN IURAN SIMPANAN TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TAPERA Amalia, Yuli Sinta Nur; Purwanto, Gunawan Hadi; M.Yasir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1052

Abstract

Tapera merupakan program pemerintah Indonesia guna meningkatkan dan membantu masyarakat memperoleh perumahan yang layak. Penelitian skripsi ini menganalisis landasan-landasan perubahan regulasi pemotongan gaji pekerja untuk iuran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat(Tapera) dari peraturan Pemrintah(PP) Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan kepentingan pemerintah dalam melakukan perubahan peraturan tersebut . Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan analisis isi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipai masyarakat dalam program Tapera,serta memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Namun, masih terdapat banyat tantangan dalam implementasi dan pasti akan mengalami banyak permasalahan hukum yang akan timbul seperti keterbatasan dana dan kesenjangan akses perumahan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan implementasi dan pengawasan pengelolaan dana Tapera agar pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pekerja yang menjadi peserta Tapera.
Tradisi ruwatan jawa ditinjau dari urf dan pendekatan sosiologi hukum islam Widodo, Joko; Yasir, Moh; Halim, Abdul
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2024
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v10i2.1544

Abstract

The Javanese ruwatan tradition is a tradition that has been going on for a long time in Indonesia, especially on the island of Java, which has been carried out from generation to generation and has been preserved by the practitioners of this tradition. This tradition has the aim of ensuring that humans are given safety, sustenance and blessings because they have removed the sengkala from the human limbs or body. This article needs to be studied in depth, so this writing aims for the reader to increase knowledge about the views of the Javanese ruwatan tradition in terms of Urf and the Sociology of Islamic Law approach. This research uses a qualitative research approach with a description method, namely research that examines and describes the Javanese ruwatan tradition from a urf perspective and an Islamic legal sociological approach, as the main data is from the literature. The results of the research show that the Javanese ruwatan tradition which does not conflict with Islamic law, can be included as urf Sahih or a tradition that is in harmony with Islamic law, and ruwatan in the form of a celebration held by reading verses from the holy Qur'an, such as Surah Yasin and reading several Sholawat of the Prophet SAW, with the intention of asking Allah SWT for safety and good luck, this is permitted.
Penyelesaian Sengketa Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Positif Muhammad Yasir; Gunawan Hadi Purwanto; Herawati Herawati
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5828

Abstract

Inheritance disputes involving adopted children are often a complex issue in legal practice in Indonesia, given the lack of comprehensive uniformity of arrangements between Western civil law, Islamic law, and customary law. This study aims to examine how Indonesia's positive law regulates the position of adopted children in terms of inheritance and dispute resolution mechanisms arising from claims of inheritance rights of adopted children. The normative juridical approach is used by examining various laws and regulations such as the Civil Code, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), accompanied by case studies of court decisions. The results of the study show that in Western civil law, adopted children have an equal legal status with biological children in terms of inheritance, while in the perspective of KHI, adopted children do not automatically obtain inheritance rights, but can be given a mandatory will. Dispute resolution is carried out through litigation and non-litigation channels such as mediation, taking into account the principles of justice and protection of children. Therefore, legal harmonization and regulatory reform are needed to ensure legal certainty for adopted children in the context of inheritance
The Existence and Integration of Customary Law, Positive Law, and Islamic Law in the Midst of Political Dynamics Yasir, M; Mangar, Irma; Dewi, Taniya Shinta
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.523

Abstract

This research aims to analyze the existence and integration of customary law, positive law, and Islamic law in facing contemporary global political dynamics. The research method used is normative legal research with a qualitative approach through literature studies. The results of the study show that the three legal systems continue to have a strategic role in Indonesia's national legal system despite facing the challenges of globalization, modernization, and the influence of universal values such as democracy and human rights. Customary law survives through cultural legitimacy and local wisdom, positive law through formal state authority, while Islamic law through religious legitimacy and its institutionalization in the national legal system. The study also found that the integration of the three legal systems is necessary to create a harmonious, adaptive, and equitable legal system. Such integration is not unification, but harmonization that allows each legal system to complement each other. The form of integration can be seen in the recognition of customary law, the application of Islamic law in certain fields, and the function of positive law as a link between local values and global norms. However, such integration faces challenges in the form of differences in principles, potential normative conflicts, and pressure on international legal standards. The novelty of this research lies in its integrative analysis based on legal pluralism in the context of contemporary global political dynamics.
Digital Transformation of Land Certificates in Combating Land Mafia: A Socio-Legal and Empirical Study in Indonesia Muhammad Yasir; Gunawan Hadi Purwanto
Jurnal Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2026.26.2.17809

Abstract

The implementation of electronic land certificates is a fundamental component of the digital transformation of land administration in Indonesia, aimed at increasing transparency, efficiency, and legal certainty. While previous studies often view electronic certificates as merely administrative tools, this study addresses a critical gap by analyzing their socio-legal implications and legal effectiveness in combating land mafia practices. Employing empirical legal research methods with a socio-legal approach, this study leverages in-depth interviews with the Bojonegoro Agrarian Office, law enforcement officers, and rural communities in East Java, as well as field observations. Empirical findings indicate that digitalization has resulted in significant improvements in administrative efficiency, reducing certificate issuance times by approximately 50% and measurably reducing document forgery disputes by 30% between 2022 and 2024. However, digitalization has proven only partially effective: rather than eliminating agrarian crimes, it has altered their modus operandi, creating new vulnerabilities to internal database manipulation and systemic bureaucratic collusion. Furthermore, a structural digital divide and persistent low public trust among rural and elderly demographics critically hinder the program's universal success. This manuscript contributes to the international scholarly discourse on digital land governance by demonstrating that, in developing countries, technological modernization must be strictly accompanied by institutional integrity, strict bureaucratic oversight, and socio-legal inclusiveness to achieve substantive legal certainty.
Co-Authors Abdulloh Aziz Mustaqoh Ali Ashar Amalia, Yuli Sinta Nur Anggraini, Septian Dwi Armala, Yuli Dewi, Taniya Shinta Djoko Widodo Febriyanti Wahyu Nur Indah Lestari Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Herawati Herawati Irma Mangar Joko Widodo Joko Widodo Kamsiah Kamsiah Karimuddin Abdullah Lawang Kasman Bakry Kasman Bakry M Hilal Bilhaq M. Ridwan Al Murtaqi Mida Izalia Muhamad Syahriful Dedi Pratama Mursyidin Ar-Rahmany Nico Ferdian Rahmania, Cindy Swastika Shofi Choirisma Solihah Sari Rahayu Teguh Wibowo Zahrotun Nisha Mayliana