Garuda - Garba Rujukan Digital

Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law) Moh. Yasir; Joko Widodo; Ali Ashar
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4952

The Indonesian state, although the country is not an Islamic state, but in terms of Islamic legal values, both partially and completely, which are the substantive norms in various laws and regulations in Indonesia, such as the Marriage Law, Waqf Law, Hajj Law, Banking Law (both Law No. /1998 as well as Law 21/2008). The Islamic criminal law that has been implemented is in the Province of Aceh Darus Salam, which is only a small part. This study aims to determine the description of Islamic law, Islamic criminal law, and to determine the purpose of Islamic law and Indonesian criminal law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the study indicate that Islamic law is a set of regulations based on the revelation of Allah and the sunnah of His Messenger regarding the behavior of the mukallaf human which is recognized and believed to be valid and binding for all Muslims who are Muslims with legal sources or arguments originating from the Qur'an, Sunnah Prophet, and Ra'yu/ Ijtihad. While Islamic criminal law is the law that regulates crime and its sanctions, with the aim of preserving human life in their religion, themselves, their minds, their assets, their honor and the relationship between the perpetrators of crimes, victims and society. Islamic law itself aims to realize or realize and maintain the benefit of humans in this life (world) in order to obtain happiness in this world and in the hereafter. Meanwhile, Indonesian criminal law aims to prevent crimes and violations of the law and provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts.Negara Indonesia walaupun negaranya bukan bentuk negara Islam , namun secara nilai-nilai hukum islam baik sebagian maupun seluruhnya yang menjadi norma substantif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti hal UU perkawinan, UU Wakaf, UU Haji, UU Perbankan (baik UU No 10/1998 maupun UU 21/2008). Adapun hukum pidana Islam yang sudah menerapkan adalah di Provinsi Aceh Darus Salam yang baru sebagian kecil saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hukum Islam, hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui tujuan hukum Islam serta hukum pidana Indonesia. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya mengenai perilaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini sah dan mengikat bagi seluruh umat Islam yang beragama Islam dengan sumber atau dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi. , dan Ra'yu/ Ijtihad. Sedangkan hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksinya, dengan tujuan untuk memelihara kehidupan manusia dalam agamanya, dirinya, akalnya, hartanya, kehormatannya dan hubungan antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. . Hukum Islam sendiri bertujuan untuk mewujudkan atau mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan (dunia) ini agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan hukum pidana Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law) Moh. Yasir; Joko Widodo; Ali Ashar
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The Indonesian state, although the country is not an Islamic state, but in terms of Islamic legal values, both partially and completely, which are the substantive norms in various laws and regulations in Indonesia, such as the Marriage Law, Waqf Law, Hajj Law, Banking Law (both Law No. /1998 as well as Law 21/2008). The Islamic criminal law that has been implemented is in the Province of Aceh Darus Salam, which is only a small part. This study aims to determine the description of Islamic law, Islamic criminal law, and to determine the purpose of Islamic law and Indonesian criminal law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the study indicate that Islamic law is a set of regulations based on the revelation of Allah and the sunnah of His Messenger regarding the behavior of the mukallaf human which is recognized and believed to be valid and binding for all Muslims who are Muslims with legal sources or arguments originating from the Qur'an, Sunnah Prophet, and Ra'yu/ Ijtihad. While Islamic criminal law is the law that regulates crime and its sanctions, with the aim of preserving human life in their religion, themselves, their minds, their assets, their honor and the relationship between the perpetrators of crimes, victims and society. Islamic law itself aims to realize or realize and maintain the benefit of humans in this life (world) in order to obtain happiness in this world and in the hereafter. Meanwhile, Indonesian criminal law aims to prevent crimes and violations of the law and provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts.Negara Indonesia walaupun negaranya bukan bentuk negara Islam , namun secara nilai-nilai hukum islam baik sebagian maupun seluruhnya yang menjadi norma substantif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti hal UU perkawinan, UU Wakaf, UU Haji, UU Perbankan (baik UU No 10/1998 maupun UU 21/2008). Adapun hukum pidana Islam yang sudah menerapkan adalah di Provinsi Aceh Darus Salam yang baru sebagian kecil saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hukum Islam, hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui tujuan hukum Islam serta hukum pidana Indonesia. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya mengenai perilaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini sah dan mengikat bagi seluruh umat Islam yang beragama Islam dengan sumber atau dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi. , dan Ra'yu/ Ijtihad. Sedangkan hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksinya, dengan tujuan untuk memelihara kehidupan manusia dalam agamanya, dirinya, akalnya, hartanya, kehormatannya dan hubungan antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. . Hukum Islam sendiri bertujuan untuk mewujudkan atau mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan (dunia) ini agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan hukum pidana Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran majelis ulama indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah tindak pidana korupsi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yang artinya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini d antaranya adalah untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia dan apa kendala oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencegah tumbuh suburnya korupsi di antaranya adalah melakukan dakwah atau syiar di masyarakat tentang bahayanya korupsi serta menyampaikan kepada masyarakat tentang fatwa haram korupsi dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kendala yang dihadapi oleh para ulama dalam upaya pencegahan korupsi yaitu masalah pembiayaan yang terbilang masih kecil dan berbenturan dengan status pegawai negeri para anggota Majelis Ulama Indonesia yang tentunya akan lebih banyak beraktifitas dengan statuskepagawaiannya.

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan Penyerap Aspirasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pada tahap inisiasi, anggota BPD kurang aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa. Pada tahap sosiopolitis, diadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diadakan voting. Pada tahap yuridis, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan agar warga mengetahui kalau ada peraturan yang mengikat, maka diadakan sosialisasi Peraturan Desa melalui rapat-rapat RT. Namun fungsi Badan Permusyawaratan Desa Penyerap Aspirasi belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya Badan Permusyawaratan Desa dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan ke dalam bentuk peraturan tertulis.

Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (satute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi.Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polres Tuban belum terlaksana secara optimal. Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian dari Polres Tuban masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak Polres dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.Polres Tuban perlu melakukan pembenahan SDM khususnya dalam menambah personil yang dapat diikutkan dalam pelatihan teknis tentang peradilan anak. Personil yang dilibatkan tidak hanya mereka yang ditugaskan pada Polres, melainkan juga pada Polsek di Wilayah Hukum Polres Tuban, sehingga perkara anak tidak lagi terpusat di Polres, tetapi juga dapat diselesaikan di tingkat Polsek.

Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen di PT CIMB Niaga Auto Finance,Tanggup jawab nasabah pemebelian mobil secara kredit dan upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance apabila terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang di maksud sebagai penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengunakan studi kasus hokum normatifempiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Lokasi dalam penelitian ini adalah bertempat di PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bojonegoro. Analisis data yang digunakan penulis yakni analisis kualitatif yaitu tekhnik pengolahan data kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik,serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta memmiliki makna. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut: (a) Bentuk perlindungan konsumen di PT CIMB Niaga Auto Finance yaitu memberikan ha katas kenyamanan,keamanan dan keselamtan dalam mengkomsumsi barang atau jasa (b) Tanggung jawab konsumen pembelian mobil secara leasing di PT CIMB niaga Auto Finance yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur keselamatan, beritkad baik dalam melakukan transaksi pemebelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. (c) Upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance apabila terjadi kredit macet yaitu dengan melaui 2 jalur yaitu litigasi melalui jalur pengadilan dan jalur non litigasi melalui jalur diluar pengadilan, upaya-upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance dilakukan dengan memberian peringatan ini dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan(somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa Terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Kerangka Otonomi Desa Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Campurejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

vPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara online menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan gugatan ganti rugi dalam transaksi jual beli secara online. Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu salah satunya Perpusda Bojonegoro dan perpustakaan Universitas Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala UPT perlindungan konsumen bojonegoro. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang terkait. Hasil penelitian ini antara lain perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online yaitu ada dua. Pertama upaya melindungi melalui peraturan tertulis (undang-undang). Kedua melalui tingkah laku penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan gugatan ganti rugi dalam transaksi jual beli secara online melalui beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh di antaranya melalui jalur pengadilan (litigasi) yang diatur dalam pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen. Dan penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) atas dasar pasal 47 undang-undang perlindungan konsumen.

Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Masyarakat untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro Muhammad Yasir
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.443

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal UUPA, menyatakan bahwa Pembaharuan Agraria sebenarnya akan mencakup tidak hanya land reform, tetapi juga pembaharuan sumber daya alam. Dengan demikian diperlukan pendefinisian yang lebih tepat dan lengkap mengenai pembaharuan agraria sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Penelitian ini menggunakan metode atau/cara dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris, karena program reforma agraria masih tetap berjalan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaharuan agraria di Bojonegoro dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mengetahui sinergitas lembaga pemerintahan dan non pemerintahan serta peran serta masyarakat, sehingga sangat diperlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif dan penerapannya di masyarakat. Untuk menyukseskan reforma agraria telah terbentuk GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di Kabupaten Bojonegoro terdapat tanah timbul di Desa Sokoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dan kawasan lain di Kabupaten Bojonegoro masuk wilayah kehutanan, sebagai objek reforma agraria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro Armala, Yuli; Yasir, Muhammad
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.405

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui implementasi electronic traffic law enforcement (etle) di wilayah hukum kepolisian resor bojonegoro. Di mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro serta efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat di wilayah hukum kepolisian resor Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan mengenai tilang elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik mempunyai kelebihan yaitu sistem pelayanan lebih cepat dan praktis dari pada tilang konvensional. Penerapan sistem tilang elektronik itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem ETLE adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search