Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman AL-HUKAMA´ Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
A. Kemal Riza
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA Riza, Achmad Kemal
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 2 (2013): Desember 2013
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.46 KB)

Abstract

Abstract: The dynamics of Islamic legal thought in malaysia is a contestation of conservatism, moderatism and that of liberalism. When the opposition party of PAS promote conservatism and accuse the government to be not-islamic, UMNO the ruling party responded by launching serial of Islamic campaign. The government try to promote a modern and modern Islam by introducting Islamic Banks, establishing JAKIM to develop modern understanding and application of Islam in Malaysia, hosting an International Islamic Uniersity of Malaysia. Plenty of Muslim intellectuals and clerics were admissed as employees in these institutions. Among the product of this campaign is the enactment of Islamic law act in 1984 for Federal Territory which was reasonably progressive. Thus, criticism from the opposition remains and lead the government to lean toward conservatism. On the other hand, liberal thought of Islam, which in the area of Islamic family law was boosted by gender equality as represented by Sisters in Islam (SIS), also actively engage in discussion and try their best to influence the government policy on Islamic family law with the help of their international exposure.Keywords: Islamic law, Malaysia, conservatism, modernization of the lawAbstrak: Dinamika pemikiran hukum Islam di Malaysia adalah kontestasi konservatisme, moderatism dan liberalisme. Ketika partai oposisi PAS mempromosikan konservatisme dan menuduh pemerintah menjadi tidak-Islam, UMNO partai yang berkuasa merespon dengan meluncurkan seri kampanye Islam. Pemerintah mencoba untuk mempromosikan Islam yang modern dengan mengenalkan Bank Islam dan mendirikan JAKIM untuk mengembangkan pemahaman modern dan penerapan Islam di Malaysia. Banyak intelektual dan ulama Muslim bekerja sebagai karyawan di lembaga-lembaga ini. Di antara produk dari kampanye ini adalah diberlakukannya hukum Islam pada tahun 1984 untuk Wilayah Federal yang cukup progresif. Di sisi lain, pemikiran liberal Islam dalam bidang hukum keluarga Islam didorong oleh kesetaraan gender yang diwakili oleh Sisters in Islam (SIS), yang aktif terlibat dalam diskusi dan mencoba yang terbaik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pada keluarga Islam.Kata Kunci: Politik hukum Islam, Malaysia, konservatisme dan modernisasi hukum 
Menakar Ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi Antara Ideologi dan Pragmatisme dalam Politik Riza, A. Kemal
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.427 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.279-301

Abstract

Abstract: Iran declared as an Islamic state since its 1979 Islamic revolution. Since leadership of Ayatullah Khomeini, Islamic ideology has been carried out in all levels of the state. In politics, it was conducted by creating wilayah al-faqih, in which the ulama plays important and decisive role. Iran even tried to expand this ideology outside its border, especially in areas with considerable number of Shi’i population.  However, in its practice, the implementation of this Islamic ideology should also accommodate pragmatism and other aspects that contradict that ideology, namely nationalism and cultural pluralism. In politics, this is reflected by the emergence of ideologists and reformists-pragmatists. This dichotomy can be witnessed in presidential elections. While Ali Khamenei and Mahmoud Ahmadinejad are considered ideologists, Ali Akbar Rafsanjani, Muhammad Khatami and Hassan Rouhani are reformists-pragmatists. Ideological expansion which was proven backfired was also put on halt. In social-cultural expression of the society, there is growing trend to identify Iran using pre-Islamic symbols. This is happen mostly among younger generation who do not take part in the 1979 revolution. Keyword: Iran, wilâyah al-faqîh, pragmatism Abstrak: Iran adalah sebuah negara yang mengumumkan sebagai Negara Islam modern sejak revolusi Islam di tahun 1979. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini, ideologi Islam dilaksanakan dalam berbagai cara dan mekanisme, antara lain kepemimpinan ulama (wilâyah al-faqîh) yang tercermin dalam peran sentral ulama dalam politik kenegaraan dan implementasi besar-besaran nilai-nilai keislaman dalam politik dan kehidupan sosial. Iran bahkan berusaha melakukan ekspansi ideologi Islam mereka ke wilayah-wilayah Islam lainnya, khususnya yang memiliki paham Syi’ah yang sama. Akan tetapi, dalam praktiknya upaya ini tidak dapat dilaksanakan secara murni tanpa akomodasi terhadap pragmatisme politik. Dalam politik kenegaraan, hal ini tercermin dengan kemunculan kelompok ideologis dan pragmatis-reformis dalam politik, diantaranya dalam pemilihan presiden. Beberapa presiden Iran tergolong ideologis seperti Ali Khamenei dan Mahmoud Ahmadinejad, sedangkan Ali Akbar Rafsanjani, Muhammad Khatami dan presiden saat ini Hassan Rouhani termasuk reformis-pragmatis. Ekspansi ideologis yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali resistensi juga nampak dibatasi. Dalam kehidupan sosial, semakin banyak kecenderungan masyarakat Iran untuk menonjolkan identitas Persia pra-Islam, khususnya di kalangan generasi muda yang tidak berpartisipasi dalam revolusi Iran di tahun 1979. Kata Kunci: Iran, wilâyah al-faqîh, pragmatisme
TREN PERIKAHAN DI BULAN PANTANGAN DI SIDOARJO Riza`, Kemal; Rahmawati, Eka; Rama, Faby Toriqir; Al-Maliki, Muhammad Alwi
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1508.163 KB)

Abstract

Orang Jawa meyakini adanya beberapa bulan yang tidak baik dipilih sebagai bulan pernikahan, karena ada bala’ atau bencana yang akan terjadi di dalam rumah tangga, yaitu: Suro (Muharam), Mulud (Rabiul Awal), Poso (Ramadan), dan Selo (Zulkaidah). Artikel ini mengkaji lebih jauh sikap masyarakat perkotaan yang sudah banyak menerima internalisasi paham, pengaruh budaya, dan kondisi lingkungan yang umumnya industrialis terhadap larangan adat tersebut. Terdapat tiga Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Sidoarjo yang digunakan sebagai objek penelitian, yakni (Waru, Sedati, dan Buduran). Alasan dipilihnya tiga lokasi ini adalah tipografi kawasan yang mayoritas dihuni oleh komunitas muslim tradisionalis. Tetapi dalam dekade terakhir, kawasan ini berubah, dari kawasan agraris yang mengandalkan pertanian dan budidaya ikan, menjadi kawasan industri dengan berdirinya berbagai jenis pabrik dan jenis usaha lainnya. Berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif, telah terjadi tren perubahan perilaku masyarakat Sidoarjo yang pada periode 1984-1985 persentase perkawinan di bulan yang dihindari sedikit, terlihat ada penambahan persentase menurut data yang di ambil pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Masyarakat Sidoarjo saat ini mulai tergerak untuk tidak terpaku kepada aturan pemilihan bulan. Dahulu, jumlah pasangan yang menikah di empat bulan yang dihindari hanya sedikit. Dan saat ini, terdapat perubahan tendensi walau persentasenya tidak terlalu signifikan.
EXERCIZING IJTIHAD Fatwa and Ifta in Indonesia Today Achmad Kemal Riza
JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Vol 1, No 2 (2007)
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.449 KB) | DOI: 10.15642/JIIS.2007.1.2.442-447

Abstract

Book ReviewBook title:Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary FatawaAuthor:M.B. HookerNo. of Pages:X + 310Year:2003Publisher:Asian Studies Association of Australia, Allen and Unwin, and University of Hawaii Press Honolulu
WHY DID KOMPILASI HUKUM ISLAM SUCCEED WHILE ITS COUNTER LEGAL DRAFT FAILED? A Political Context and Legal Arguments of the Codification of Islamic Law for Religious Courts in Indonesia Ahmad Imam Mawardi; A. Kemal Riza
JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.881 KB) | DOI: 10.15642/JIIS.2019.13.2.421-453

Abstract

Codification is a relatively new phenomenon in Islamic legal history. It intensified in the second half of the 20th Century with the adoption of modern nation state by Muslims which eventually replaced the judicial function of madhhab. Thus, fiqh must transform into state-sanctioned law to remain relevant, as it is also an avenue to apply Islamic law in Indonesian Religious courts. This article aims at unveiling the process of codification of three statutes of Islamic family law, but with different result. While KHI was successfully enacted, CLD KHI failed after facing fierce opposition from Muslim community. The different fate of these two statutes is at least due to two aspects; time and content. KHI was enacted in 1991 when president Soeharto was courting Muslim groups for political supports in his New Order authoritarian regime. Its content is somewhat mirroring the 1974 Marriage Law. Drafts of CLD-KHI was circulated in 2004 after the fall of Soeharto in which free speech is a norm. Content wise, CLD KHI featured liberal interpretation of Islamic family law or even departure from it which is prone to opposition from various Muslim groups.
DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA Achmad Kemal Riza
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2013): Desember 2013
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2013.3.2.124-147

Abstract

Abstract: The dynamics of Islamic legal thought in malaysia is a contestation of conservatism, moderatism and that of liberalism. When the opposition party of PAS promote conservatism and accuse the government to be not-islamic, UMNO the ruling party responded by launching serial of Islamic campaign. The government try to promote a modern and modern Islam by introducting Islamic Banks, establishing JAKIM to develop modern understanding and application of Islam in Malaysia, hosting an International Islamic Uniersity of Malaysia. Plenty of Muslim intellectuals and clerics were admissed as employees in these institutions. Among the product of this campaign is the enactment of Islamic law act in 1984 for Federal Territory which was reasonably progressive. Thus, criticism from the opposition remains and lead the government to lean toward conservatism. On the other hand, liberal thought of Islam, which in the area of Islamic family law was boosted by gender equality as represented by Sisters in Islam (SIS), also actively engage in discussion and try their best to influence the government policy on Islamic family law with the help of their international exposure.Keywords: Islamic law, Malaysia, conservatism, modernization of the lawAbstrak: Dinamika pemikiran hukum Islam di Malaysia adalah kontestasi konservatisme, moderatism dan liberalisme. Ketika partai oposisi PAS mempromosikan konservatisme dan menuduh pemerintah menjadi tidak-Islam, UMNO partai yang berkuasa merespon dengan meluncurkan seri kampanye Islam. Pemerintah mencoba untuk mempromosikan Islam yang modern dengan mengenalkan Bank Islam dan mendirikan JAKIM untuk mengembangkan pemahaman modern dan penerapan Islam di Malaysia. Banyak intelektual dan ulama Muslim bekerja sebagai karyawan di lembaga-lembaga ini. Di antara produk dari kampanye ini adalah diberlakukannya hukum Islam pada tahun 1984 untuk Wilayah Federal yang cukup progresif. Di sisi lain, pemikiran liberal Islam dalam bidang hukum keluarga Islam didorong oleh kesetaraan gender yang diwakili oleh Sisters in Islam (SIS), yang aktif terlibat dalam diskusi dan mencoba yang terbaik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pada keluarga Islam.Kata Kunci: Politik hukum Islam, Malaysia, konservatisme dan modernisasi hukum 
TREN PERIKAHAN DI BULAN PANTANGAN DI SIDOARJO Kemal Riza`; Eka Rahmawati; Faby Toriqir Rama; Muhammad Alwi Al-Maliki
AL-HUKAMA Vol. 8 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1508.163 KB) | DOI: 10.15642/al-hukama.2018.8.1.116-143

Abstract

.
Responses of Islamic Organisations to the ‎Enactment of Pancasila as Asas Tunggal for ‎Mass Organisations in Indonesia Achmad Kemal Reza
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 11 No 2 Des (2008): Al-Qanun Vol. 10, No.2, Desember 2008
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.22 KB) | DOI: 10.15642/alqanun.2008.11.2 Des.381-401

Abstract

This article was about the responses of some Islamic organistions to the decision of the New Order regime to enact Pancasila as sole basis for mass organization in Indonesia back in 1985. The highlighted organizations were PPP, HMI, PII, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama. The article pointed out that this episode of state and Islam relationship in Indonesia showed the repressiveness of the new order regime and the responsiveness as well as adaptability of Islam towards of political sphere in Indonesia. Such responses ranged from stiff resistance in the case PII to open-handed acceptance in PPP. The article also illustrated how internal dynamic within Islamic organizations in which Islamic values and concepts were employed to justify or to rule out the admissibility of Pancasila as their sole basis for those organizations
Pergulatan Perumusan Bermazhab secara Qawlī dan Manhajī dalam Baḥth al-Masā’il pada Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-33 Achmad Kemal Riza
Islamica: Jurnal Studi Keislaman Vol. 13 No. 1 (2018): September
Publisher : Postgraduate Studies of Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/islamica.2018.13.1.33-63

Abstract

Baḥth al-masā’il is a forum in which traditionalist Muslims of Nahdlatul Ulama get their fatwas. Nahdlatul Ulama practices taqlīd and therefore madhhab in its fatwa by relying upon opinions of especially Shāfi‘ī jurists. Since 1992, some forward-minded people within Nahdlatul Ulama introduced the use of madhhab manhajī through istinbāṭ method in addition to madhhab qawlī. However, the co-existence of these two methods creates everlasting polarization within Nahdlatul Ulama. There once the division of application, though, in which manhajī was employed in mawḍū'īyah cases and qawlī was practised in wāqi‘īyah cases, but it did not last long. The National Congress of Nahdlatul Ulama in 2015, when istinbāṭ of madhhab manhajī was discussed once again, unveiled fierce debates between supporters of the two methods. The East Java Branch of Nahdlatul Ulama, which are fervent supporters of qawlī, insists on its sole employment in the fatwa. All their baḥth al-masā’il wāqi‘īyahs after the 2015 Congress use qawlī. However, manhajī start to appear in their baḥth al-masā’il mawḍū‘īyah, especially in cases where various approaches should be deployed, such as fatwa on Islam Nusantara.
CONTEMPORARY FATAWA OF NAHDLATUL ULAMA: Between Observing the Madhhab and Adapting the Context Achmad Kemal Riza
JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Vol 5, No 1 (2011)
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.918 KB) | DOI: 10.15642/JIIS.2011.5.1.35-65

Abstract

Co-Authors Ahmad Imam Mawardi Al-Maliki, Muhammad Alwi Al-Maliki, Muhammad Alwi Annisa', Raudhatun Bilhaq, Ahmad Razan Biroroh, Ta’mirotul eka rahmawati Faby Toriqir Rama Farahdiba, Ani Nabila Haikal, Ahmad Hasanain Hidayah, Aisyah M. Maulana Asegaf Muhammad Alwi Al-Maliki Nabiela Naily Rama, Faby Toriqir Rama, Faby Toriqir Wibowo, Alya Ghina