Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Provinsi Sumatera Utara Jos Prasetia Siregar; Janpatar Simamora
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5412

Abstract

Pengharmonisasian suatu peraturan berkaitan erat dengan hirarki dalam system perundang-undangan di Indonesia. Proses ini penting untuk menghindari ketidakserasian antara peraturan yang memiliki tingkat yang berbeda serta untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang setingkat tetapi tidak harmonis. Ketidakharmonisan suatu peraturan dapat mengakibatkan bertentangannya peraturan terhadap satu sama lain maupun terhadap peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini akan membahas mengenai peran perancang perundang-undangan kantor wilayah kemenkumham sumatera utara dalam mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti peran Pemerintah Daerah beserta badan legislatif daerah (DPRD) selaku instansi yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam mewujudkan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan daerah.
Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum Afric Stanley Simamora; Janpatar Simamora
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5529

Abstract

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansi materi, hak asasi manusia, kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan lain di atasnya. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, dan klarifikasi Raperda yang diterapkan antara instansi pemerintah dengan aparat di daerah yang selama ini masih kurang efektif. Selain itu, optimalisasi yang minim dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota adalah salah satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Perda masih dikatakan belum optimal dan merata serta tidak adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan peraturan lainnya. UU No.12 Tahun 2011 telah memiliki rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi PUU termasuk Perda.