Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi IPSSJ
Yessy Meryantika Sari
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT OWNER FROM LOSS DUE TO THE BANKCRUPTY OF FUTURES BROKERAGE FIRM Yessy Meryantika Sari
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.2.512

Abstract

Commodity futures trading is a business activity that is complex and involves many parties including Client Segregated Account and Brokerage Company. This business promises huge benefits but ba-lanced with a high risk of loss. Therefore, a potential event of bankruptcy. Customer as the owner of the funds which mandated funds to the brokerage company to be managed for purposes of the transaction, should get legal protection from potential losses due to bankruptcy of futures brokerage firm. The spirit of the law in protection for customers is reflected in the preamble of le-gal norms futures trading as further elaborated in the general legal provisions stipulated in the Fu-tures Trading Act.Keywords : Legal Protection, Customer Segregated Account Owner, Broker, Bankruptcy Law. 
Implementation of Sanctions by Regional Regulation Number 8 of 2017 Concerning Control and Supervision of the Sales of Alcoholic Beverages in Ogan Komering Ilir District Erisa Ardika Prasada; Dwi Purnama Sari; Azizah Azizah; Karyadin Karyadin; Yessy Meryantika Sari; Celsy Rahmadani; Try Anjani
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 23, No 3 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4427

Abstract

Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap (a) perizinan, (b) kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol, (c) wilayah dan lokasi peredaran, (d) mekanisme peredaran, (f) tempat penyimpanan, (g) kelayakan usaha, dan (h) volume penjualan. Pemegang izin penjualan minuman beralkohol harus melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Perda Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017. Apabila pemegang izin penjualan minuman beralkohol melanggar kewajiban dan larangan tersebut, dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana, begitu juga dengan penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Beberapa razia rutin yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Kabupaten OKI atau Satpol PP ditemukan penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol dan tempat hiburan karaoke yang menyalahi izin. Sanksi terhadap pelaku penjualan minuman beralkohol berupa himbauan dan minuman beralkohol yang didapatkan dalam razia tersebut disita untuk dimusnahkan.
KEPAILITAN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA KOMODITI SEBAGAI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Yessy Meryantika Sari
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Agustus (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan pialang berjangka komoditi merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan usaha berbadan hukum  yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sebagai badan usaha,  namun tidak menutup kemungkinan bahwa Perusahaan pialang berjangka komoditi dapat mengalami kerugian yang berujung pada kegagalan pembayaran utang atau dengan kata lain Perusahaan pialang berjangka komoditi dapat mengalami insolvensi (keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utang). Oleh sebab itu akan sangat potensial terjadi kepailitan terhadap perusahaan pialang berjangka. Berdasarkan hal tersebut, isu hukum yang timbul adalah bagaimana kepailitan perusahaan pialang berjangka komoditi sebagai badan hukum Perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kepailitan perusahaan pialang berjangka merupakan kepailitan sebuah badan hukum perseroan terbatas pada umumnya. kepailitan perusahaan pialang berjangka mengakibatkan perusahaan pialang berjangka dinyatakan sebagai debitor pailit dan harta kekayaan perusahaan pialang berjangka dinyatakan sebagai harta pailit, tetapi dengan dinyatakannya kepailitan perusahaan pialang berjangka tidak mengakibatkan status badan hukum perusahaan pialang berjangka sebagai perseroan terbatas menjadi hilang.
Urgensi Pengaturan Jaminan atas Aset Digital Cryptocurrency dalam Hukum Jaminan Indonesia Sabrina Aziza, Anisyah Alawijah, Dian Agustina, Marina Marsol, Elly Alizah, Muhammad azimi, Rana Ram; Yessy Meryantika Sari
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 07 Juli (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi finansial melahirkan aset digital berupa cryptocurrency yang memiliki nilai ekonomis signifikan, namun belum diakomodasi secara eksplisit dalam rezim hukum jaminan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan cryptocurrency sebagai objek jaminan kebendaan serta menemukan konstruksi hukum yang tepat guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait jaminan dan aset digital.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan KUH Perdata terkait status cryptocurrency sebagai benda. Karakteristik cryptocurrency yang tidak berwujud, terdesentralisasi, dan volatil menimbulkan problematika dalam hal identifikasi, penilaian, penguasaan, pendaftaran, hingga eksekusi. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum kreditur karena risiko tidak dapat mengeksekusi jaminan, serta menghambat pemanfaatan cryptocurrency sebagai perluasan akses pembiayaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi atau pembentukan regulasi khusus yang mengategorikan cryptocurrency sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan melalui skema fidusia. Pengaturan tersebut harus mencakup: 1) kriteria cryptocurrency yang dapat dijaminkan, 2) mekanisme penguasaan melalui smart contract dan wallet escrow, 3) integrasi sistem pendaftaran fidusia dengan teknologi blockchain, serta 4) tata cara eksekusi lelang digital. Pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, mendorong inovasi keuangan, dan melindungi para pihak dalam transaksi pembiayaan modern.Kata Kunci: Hukum Jaminan, Cryptocurrency, Aset Digital, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Fintech.
Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat yang Diajukan oleh Pihak Istri di Kecamatan Kayuagung serta Upaya Penyelesaiannya (Studi Empiris pada Pengadilan Agama Kayuagung) Anisyah Alawijah, Arras Saputra, Dian Agustina, Elly Alizah, Sabrina Aziza, Marina Marsol, M. Medy N; Yessy Meryantika Sari
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 07 Juli (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung serta upaya penyelesaiannya. Perkara cerai gugat mendominasi lebih dari 78% total perceraian selama 2024–Juni 2026, mencapai puncaknya pada 2025 dengan 1.430 dari 1.815 perkara. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif deskriptif-analitik. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya bersifat normatif-deskriptif, penelitian ini mengintegrasikan data empiris tiga tahun dengan analisis kausalitas berlapis yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, teknologi, dan hukum. Hasil penelitian mengungkap bahwa faktor utama penyebab cerai gugat adalah perselisihan terus-menerus yang terkait erat dengan degradasi komunikasi—diperparah oleh penggunaan media sosial—serta tekanan ekonomi, maraknya judi online, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis korelasi antara lonjakan judi online dan peningkatan cerai gugat, serta tren ekonomi yang meningkat signifikan di paruh pertama 2026. Upaya penyelesaian meliputi penguatan mediasi berbasis komunikasi, revitalisasi BP4, penegakan hukum terhadap judi online, dan pendidikan pranikah yang substantif.
Co-Authors Anisyah Alawijah, Arras Saputra, Dian Agustina, Elly Alizah, Sabrina Aziza, Marina Marsol, M. Medy Nurdiansyah, Muhammad Azimi, Rana Ramadani, Rokimah, Youngki Mahaindra Pangestu Azizah Azizah Celsy Rahmadani Dwi Purnama Sari Erisa Ardika Prasada Karyadin Karyadin Sabrina Aziza, Anisyah Alawijah, Dian Agustina, Marina Marsol, Elly Alizah, Muhammad azimi, Rana Ramadani, Arras Saputra, Rokimah, M. Medy Nurdiansyah, Yongki Mahindra Pangestu Try Anjani