Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Badamai Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Visi Sosial Humaniora Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK
haposan siallagan
Universitas HKBP Nommensen
Arts Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATICS ON SEPARATION OF POWERS THEORY IMPLEMENTATION haposan siallagan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 3 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.3.415

Abstract

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan negara atau teori trias politika sebagaimana dipopulerkan Montesquieu, kekuasaan negara dipisahkan dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara teori, teori tersebut selalu dijadikan rujukan berbagai negara di dunia. Namun, dalam tataran praktik, teori pemisahan kekuasaan justru sangat jarang dijalankan secara konsisten dengan berbagai pertimbangan. Hal ini menjadi problem tersendiri terkait dengan implementasi teori pemisahan kekuasaan. Agar tidak menimbulkan problem dan perdebatan berkepanjangan, seyogianya berbagai negara di dunia dapat menjaga konsistensi antara teori dan praktik mengenai pemisahan atau pembagian kekuasaan negara yang dijalankan di masing-masing negara.Kata Kunci: checks and balance, kekuasaan negara, pemisahan kekuasaan. AbstractBased on theory of powers separation as popularized by Montesquieu, state power is separated into three main branches, namely the legislative, executive and judicial. Theoritically, the theory was always used as a reference in various countries around the world. However, in practice, the theory of separation of powers it is rarely implemented consistently with a variety of considerations. It becomes its own problem regarding the implementation of the powers separation theory. To avoid problems, the theory and practice of the separation system or division of state power must be executed consistently. Keywords: check and balance, state power, separation of power.
The Pattern of Supervision and Action Against Illegal Financial Technology Peer to Peer Lending Debora Debora; Haposan Siallagan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.932

Abstract

The existence of illegal fintech is still a public concern due to the inadequate regulation tools that are able to regulate and take firm action against the existence of illegal fintech. The difficulty faced by regulators in taking action against illegal fintech is because it is difficult to be tracked and illegal entities that have been blocked can easily recreate new illegal fintech entities. This study was conducted by using normative legal research, which was reviewing material law that contains normative legal rules. As the result, there are conclusion namely, first Illegal fintech P2PL actors try to trick the public by resembling the company’s platform name and/or logo, name, and identity color from legal fintech P2PL that has been registered/licensed at the OJK and SWI’s efforts to take action against these fintech P2PL companies are by blocking sites, conducting joint inspections of business activities which assumed as illegal investments, ordering illegal fintech P2PL companies to stop business activities, and improving coordination in handling cases with related agencies. OJK through SWI seeks to stop the chain of Illegal fintech P2PL by routinely coordinating with the Minister of Communication and Information to block illegal services
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Elita Tampubolon; Ranap Sitanggang; Haposan Siallagan
Visi Sosial Humaniora Vol. 1 No. 1 (2020): Visi Sosial Humaniora: Edisi Juni 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v1i1.30

Abstract

Regional people's representatives council or abbreviated as DPRD is a representative positioned as an element of provincial/regencial administration in Indonesia.This council is directly elected by the society as the representation to take part in government implementation. the problems caused among the society are not the measurement that DPRD not organize its funtions but this is to help DPRD as the representative of society in administrating the local government.
URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA LANGSUNG Yonata Harefa; Haposan Siallagan; Hisar Siregar
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 01 No 01 Juli 2020
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v1i01.342

Abstract

In accordance with the decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XI / 2013, the Constitutional Court is no longer authorized to resolve disputes on direct election results, because the provisions of Article 236C of Law Number 12 Year 2008 NRI are against the Constitution of 1945. Article 157 paragraph (1) Law No. 8 Year 2015 determines that the dispute settlement on direct election results become the authority of specialized judiciary. But before a specialized judiciary is formed, then the Constitutional Court is authorized to resolve disputes on direct election results. The authority of the Constitutional Court is the constitutional authority to fulfill temporary legal vacuum (rechtvakum). Therefore legislators should immediately establish a specialized judiciary which has the authority to resolve the disputes on direct election results.
PEMIDANAAN PELAKU ANCAMAN KEKERASAN DENGAN CARA MENAKUT-NAKUTI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR.1210/PID.SUS/2018/PN.MDN) Resi Ratna sembiring; Haposan Siallagan; Roida Nababan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i3.251

Abstract

Media elektronik yang banyak dipergunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yakni telepon gengam (handphone). Seiring dengan penggunaan media eletktonik yang demikian pesat, ternyata diikuti dengan tumbuhnya tindak pidana. Bentuk kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini sangatlah banyak seperti penghinaan baru dengan menggunakan media elektronik seperti telepon gemgam berupa penipuan, pencemaran dan bahkan melakukan pengancam dengan cara menakut-nakuti melalui media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor 1210/Pid.sus/2018/PN.Mdn maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan Hakim terdakwa telah melanggar Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) disebabkan terdakwa Liwi Alias Virgo Hwang Alias Virgo yang telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dengan cara menakut-nakuti melalui media sosial dalam studi putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn telah terbukti dan meyakinkan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI: CALON ANGGOTA LEGISLATIF PERIODE 2019-2024) Jou Rapolin Simatupang; Haposan Siallagan; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum adalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Namun bagaimana jika seorang calon anggota legislatif adalah seorang mantan narapidana korupsi?. Pemilihan legislatif tahun 2019 merupakan penelitian yang menimbulkan suatu polemik. Salah satunya mengenai dua pengaturan hukum yang berbeda tentang kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek yaitu, Pertama, Untuk mengkaji dan memahami kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018. Kedua, Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahwa hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dilindungi oleh HAM. Kemudian, sinkronisasi antara kedudukan UU No. 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum perihal pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi sangat berbeda. Komisi Pemilihan Umum harus merevisi aturan hukum tersebut dengan menyesuaikan dengan UU diatasnya.
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA jendi simamora; Haposan Siallagan; Hisar Siregar
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tataran praktis, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya peraturan desa, dan bagaimana kedudukan peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan pada Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa merupakan instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kewenangan Desa. Sehingga Peraturan Desa seturut UU No. 6 Tahun 2014 berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, serta Ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia guna memberikan tatanan aturan yang baik dan jelas.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-Anak /2019/PN.Mdn) sri intan ndruru; Haposan Siallagan; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tergantung dari yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat ke dalam tubuhnya, efek ini berupa pembiasan untuk menghilangkan rasa sakit, rangsangan dan halusinasi. Adapun rumusan masalah yaitu Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara dalam Kasus Jual Beli Narkotika Kategori I (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui studi pustaka, sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tanggung Jawab Pidana Anak Yang Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Kategori I Dalam Kasus (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa Imam Wijaya Sinaga dengan kata lain Imam dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tindak pidana yang dilakukannya itu dilakukan. Ia dipertanggungjawabkan yakni dengan hukuman pelatihan kerja selama 6 bulan di Rumah Inspirasi Pusat Pelatihan Yayasan Inspirasi Bangsa dan pidana pelatihan kerja untuk 3 orang. (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG PADA LAYANAN GO SEND (STUDI DI PT. GOJEK INDONESIA MEDAN) Manuella Pasaribu; Haposan Siallagan; Debora
Jurnal Hukum PATIK Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call ) ke tempat lain (part of destination. Transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa dengan tranportasi online, Gojek adalah salah satunya. Penggunaan jasa pengangkutan terkadang menimbulkan kekecewaan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau penggunaan menuntut ganti rugi atau pun pertanggungjawaban PT. Gojek tersebut. Adapun penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan cara riset serta wawancara kepada narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang bakan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penejlasan tentang kenyataan yang sebenarnya,. guna menjawab permasalahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Asuransi dalam hal ini Asuransi Utama Gosend tidak memenuhi unsur-unsur suatu asuransi yang dimana suatu asuransi harus memiliki premi sebagai imbalan untuk penggantian rugi konsumen.
Creating Welfare for Micro, Small, and Medium Enterprises During the Covid-19 Pandemic: Role of the State Debora Debora; Haposan Siallagan; Michelle Lucky Madelene
Law Review Volume XXII, No. 2 - November 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.5948

Abstract

The Covid-19 pandemic has weakened the performance of the financial services industry and ruined the Indonesian economy and the welfare of society, including the creative economy sector. Access to finance is often a major problem for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The role of MSMEs is very much needed in multidimensional, namely economic, social, environmental, and community. However, the role of MSMEs is often constrained in terms of capital accessibility. This study focuses on how the legal protection for MSMEs in the welfare state and how the role of the State in realizing welfare for MSMEs during the Covid-19 Pandemic. This research uses normative juridical research, namely examining material law which contains normative legal principles. This study concludes that first, welfare will be realized if the Government is able to provide legal protection to MSMEs. In order to provide legal protection for MSMEs, this is realized through the existence of Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs. Second, the Government has compiled 9 programs to anticipate the impact of Covid-19 on MSMEs. The form of support provided starting from coaching, mentoring, and funding is an effort by the state to prosper the community, especially MSMEs.
Co-Authors Debora Debora Debora Debora Debora, Debora Elita Tampubolon Eva Pasaribu Hisar Siregar Janpatar Simamora jendi simamora Jou Rapolin Simatupang Kasman Siburian Manuella Pasaribu Michelle Lucky Madelene Nancy Nopeline Ranap Sitanggang Resi Ratna sembiring Roida Nababan Sihombing, Lisbet sri intan ndruru Yonata Harefa