Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Policy Implementation of Poverty Countermeasure Through Independent Urban ‘PNPM’ (President Rule Study Number 15 Year 2010 about Acceleration of Poverty Countermeasure in Malang City) Nurul Nurul; Abdul Juli Andi Gani; Bambang Santoso Haryono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 20 No. 1 (2017)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.742 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2017.020.01.4

Abstract

National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri MP) is a government program in accelerating the poverty reduction through community empowerment approach. According to Presidential Regulation No. 15/2010, the National policy strategy of poverty reduction is an attempt conducted by government to tackle poverty. The implementation of community empowerment through PNPM-Urban Mandiri programs involved all stakeholders and policy makers among government, community and others. This study aimed to describe and analyze the process of communication, resources, commitment and bureaucratic structure as well as supporting and hindering factors of PNPM-Urban Mandiri implementation. The research method used in this study was qualitative and it was taken in PNPM-Urban Mandiri Kota Malang , East Java Province. The data analysis used was interactive data analyzing models. The result of the study shows that the implementation of PNPM-Urban that the policy of poverty reduction conducted based on the Presidential Regulation No. 15/2010 has still not effectively implemented as well as found some obstacles and problems that caused the objectives has not achieved. They were influenced by communication, resources, commitment, and bureaucratic structures.
Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya Siti Aisyah; Abdul Juli Andi Gani; M.R. Khairul Muluk
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.146 KB)

Abstract

Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya direncakan untuk mengatasi tingkat kemacetan di Kota Surabaya yang terpusat di Koridor tengah kota, yaitu Jalan Ahmad Yani-Wonokromo-Perak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengintrepretasikan tentang (1) Proses perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya, (2) faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh dalam dalam perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya, dan (3) untuk mengetahui sejauh mana peran Stakeholder dalam mempegaruhi proses perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskritif yaitu berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) terkait proses perencanaan Jalan Lingkar Luar Barat terdapat dokumen-dokumen perencanaan mulai dari yang bersifat umum hingga perencanaan detailnya, dan dari dokumen RTRW sudah disusun sejak tahun 1978. Pendekatan perencanaan yang dilakukan antara lain pendekatan teknokratis, top down, bottom up dan partisipatif. Pada anggaran untuk merealisasikan rencana adalah sebesar hampir 1,4 Trilyun rupiah.(2) Terkait dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang terkait dengan perencanaan Jalan lingkar Luar Barat ini kekuatannya: adanya konsep perencanaan yang matang; letak wilayah yang mendukun; sumber daya dukung perencana yang memadai; dan adanya dukungan kepala daerah, sedangkan kelemahannya yaitu: kemampuan Anggaran Pemerintah Kota Surabaya; dan adanya keraguan untuk menyelesaikan pembebasan lahan secara tepat waktu. Sedangkan dari faktor eksternal yang berpengaruh antara lain peluangnya adalah: peningkatan kesejahteraan masyarakat; dengan adanya rencana jalan ini harga anah di wilayah rencana jalan menjadi naik; adanya dukungan dari masyarakat mengenai perencanaan Jalan Lingkar Luar Barat; dan adanya dukungan dari pihak swasta dalamhal ini pengembang atau developer di wilayah rencana Jalan Lingkar Luar Barat, sedangkan hambatannya adalah: masyarakat menolak harga harga ganti rugi tanah yang ditawarkan Pemerintah Kota Surabaya; UU No 2 Th. 2012 mengenai pengadaan Tanah; ketidakberpihakan Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat terkait rencana Jalan Lingkar Luar Barat Kota Surabaya; dan kekhawatiran kelebihan tonase pada angkutan-angkutan besar yang melewati Jalan Lingkar Luar Barat. Ditemukan bahwa strategi yang paling dominan berada pada Kuadran I yaitu strategi agresif. (3) Terkait dengan peran Stakeholder, adapaun Stakeholder yang terkait antara lain pihak instansi pemerintah, instansi di luar pemerintah, masyarakat dan pihak pengembang (swasta) dimana ketiganya saling berinteraksi untuk mendukung perencanaan Jalan Lingkar Luar ini, ditemukan bahwa faktor pengembang berpengaruh banyak dalam perencanaan ini. Kata Kunci: Perencanaan, Jalan Lingkar Luar Barat, Stakeholder
Adopsi Citizen’s Charter (Kontrak Pelayanan) Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik (Studi Pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar Malang) Mai Puspadyna Bilyastuti; Abdul Juli Andi Gani; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.86 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter (kontrak pelayanan) untuk optimalisasi pelayanan publik di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar Malang. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter untuk optimalisasi pelayanan publik di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan Draft Dokumen Citizen’s Charter, Tahap Pengesahan Dokumen Citizen’s Charter, dan Tahap Pelaksanaan. Dinilai dari beberapa tema yang ada dalam Citizen’s Charter pelaksanaan pelayanan publik dengan adopsi Citizen’s Charter (kontrak pelayanan) di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal ; (a) standar yang lebih tinggi, meskipun standar pelayanan diberlakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak rumah sakit dengan perwakilan unsur masyarakat pengguna layanan, namun penerapannya masih ada yang belum memenuhi kesepakatan dalam dokumen Citizen’s Charter; (b) keterbukaan; adanya keterbukaan baik jenis layanan, biaya layanan, jadwal layanan, nama dokter atau petugas pemberi layanan, maupun alur dan persyaratan layanan akan tetapi dalam hal ini masih banyak pasien yang belum memahami alur pelayanan; (c) Informasi; target maupun hasil kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka tapi hanya dimuat dalam buku laporan tahunan rumah sakit. Oleh karena itu dalam hal ini pelaksanaan Citizen’s Charter di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang hendaknya dipublikasikan secara luas baik itu melalui media masa cetak maupun elektronik, website, penerbitan booklet atau leaflet agar masyarakat awam mengetahui tentang pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter di IRJ RSU Dr. Saiful Anwar Malang selain itu masyarakat juga dapat ikut mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan dokumen Citizen’s Charter atau belum. Evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan adopsi Citizen’s Charter oleh Tim Citizen’s Charter yaitu antara pihak rumah sakit dengan perwakilan unsur masyarakat pengguna layanan juga sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan progam tersebut. Kata kunci : Adopsi Citizen’s Charter, Optimalisasi pelayanan publik
Implementation of Road Infrastructure Development Policy in East Kolaka, Southeast Sulawesi Rika Puspita; Abdul Juli Andi Gani; Shobaruddin, Muhammad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.6418

Abstract

Road infrastructure development is a key factor in driving economic growth and improving the quality of life of people in the regions. East Kolaka Regency, as a developing region, faces challenges in implementing road development policies. The method used was descriptive qualitative research. Data were collected through observation and interviews. Data analysis was conducted using a thematic approach through several stages, starting from understanding the data to producing a report. The results showed that policy implementation was influenced by administrative regulations and problem-solving strategies. National regulations are the main reference in technical aspects, while regional policies focus on prioritizing according to local needs. Various strategies are applied to overcome challenges, such as data-based planning, community participation, phased development, bureaucratic reform, institutional collaboration, and structured monitoring. Although an action plan has been developed, it is still necessary to strengthen institutional capacity, optimize financial resources, improve data-based monitoring, and integrate sustainability principles