Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Readiness of Human Resources in Management Joint Business Group Kahar Kahar; Kiki Rasmala Sani; Mochamat Nurdin
Jurnal Ad'ministrare Volume 8, Issue 2, July-December 2021
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/ja.v8i2.25122

Abstract

Poor Empowerment Program through Joint Business Groups or KUBE (Kelompok Usaha Bersama *in English: Joint Business Group). The form of this program is to provide Direct Social Empowerment Assistance or business capital for the poor to facilitate these community groups which have been accommodated in a group, namely KUBE to manage and develop Productive Economic Enterprises. This type of research is qualitative research using observation, interview, and documentation techniques as a data collection tool. While the data analysis technique is done by collecting data, reducing data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the community welfare improvement program is implemented through the establishment of KUBE and providing business capital assistance KUBE to build businesses and increase people's income; there is still a need for capacity building for managers so that the formed KUBE can become a sustainable business model. This research can be used as a reference in preparing human resources through joint business groups at the village level because previous research focused on the district/city level.
STRATEGI ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT (PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA) POKOK PIKIRAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SINJAI Asriadi AR; Mochamat Nurdin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 7 No. 2 (2016): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v7i2.188

Abstract

Pemerintahan Desa sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 26 ayat 2 Kepala Desa memiliki wewenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Selain itu, tertuang juga pada pasal 72 pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Potensi desa dan regulasi tentang desa merupakan kekuatan pengembangan wirausaha desa tetapi harus diawali pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Ide strategi dalam pengembangan jiwa wirausaha dilakukan dengan pendidikan dan latihan Enterpreneurial Government (Pemerintahan bergaya Wirausaha). Strategi pengembangan wirausaha, diawali dengan pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa. Out came kegiatan ini adalah perubahan pola pikir dan munculnya usaha-usaha desa. Adanya usaha-usaha berbasis kearifan lokal dilanjutkan dengan pengembangan pemasaran dan produksi. Melaui strategi pengembangan jiwa wirausaha ini diharapkan dapat membangkitkan semangat wirausaha di Desa sehingga mampu memberikan stimulus munculnya usaha-usaha berbasis kearifan lokal menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.
STRATEGI DOSEN AIK DALAM PEMBINAAN AKHLAK MAHASISWA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYA SINJAI Mochamat Nurdin; Sofyang
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 7 No. 2 (2016): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v7i2.193

Abstract

Judul penelitian ini adalah Strategi Dosen AIK Dalam Pembinaan Akhlak Maha siswa Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai. Penelitian ini mengkaji tentang 1. bagaimana strategi dosen AIK dalam pembinaan akhak pada mahasiswa STISIP Muhammadiyah Sinjai 2. Bagaimana gambaran pembinaan ahlak pada mahasiswa STISIP Muhammadiyah Sinjai? Ada pun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang adalah strategi dosen AIK dalam pembinaan akhlak mahasiswa pada Sekolah Tinggi IlmuSosial danPolitik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai Adapun metodologi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, baik yang tertulis maupun lisan dari obyek penelitian yang ada di lembaga tersebut, dimana dalam hal ini penulis menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah strategi dosen AIK dalam pembinaan akhlak mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai, sudah cukup baik dan meningkat hal ini tercemin pada keantusisaan dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar selain itu juga biasa dilihat dari Akhlak mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari yang selalu menempahkan hal yg positif namun lebih dari itu, juga berbentuk Ahlak yang baik mereka dalam bermasyarakat.
PRESIDENSIAL YANG KOMPROMISTIS (STUDI PRESIDENSIALISME REDUKTIF PADA MASA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO) Mochamat Nurdin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.212

Abstract

Tulisan ini membahas tentang sistem pemerintahan presidensial yang kompromistis di Indonesia. Sistem pemerintahan yang menganut sistem Presidensial tidak compitable dengan sistem partai yang multi partai. Tulisan ini menyorot dari perjalanan pemerintahan yang kompromistis antara presiden dengan parlemen. Tulisan ini menyorot masa bakti presiden SBY-Boediono 2009-2014 melalui tracking media. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan fokus kajian pada studi tentang sistem presidensial reduktif yang ada di indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presiden SBY dalam melancarkan atau melanggengkan pemerintahan haruslah dapat membangun koalisi dan kompromi antara partai politik yang ada didalam parlemen. Kompromi ini terlihat dari jumlah menteri di kabinet yang berasal dari partai politik koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Kerjasama dan kompromi yang terbangun tidak hanya ada di pemerintahan, namun kompromi tersebut terjalin juga di parlemen. Kompromi yang terbangun di palemen dan pemerintahan ini disebabkan tidak adanya partai politik pemenang pemilu secara tunggal, sehingga tidak adanya mayor party di parlemen.
PENGUATAN PENANAMAN NILAI DEMOKRASI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS: (Studi Pemilihan Ketua Osis SMA Negeri 13 Sinjai) Khairul Insan; Mochamat Nurdin; Muhammad Amar
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 19 No. 2 (2022): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1085.547 KB) | DOI: 10.59050/jian.v19i2.162

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai tingkat pendidikan demokrasi bagi siswa/pelajar Sekolah Menengah Atas dalam memahami Demokrasi melalui Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Sinjai. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana siswa sekolah mengah atas itu dalam memahami demokrasi dan sekaligus dipraktekkan langsung melalui Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Sinjai. Adapun salah satu pemahaman yang meraka dapatkan secara pertama kali melalui Mata Pejaran PKN yang membahas mengenai Demokrasi itu sendiri. Yang ingin diteliti disini apakah sejalan dengan mata pelajaran tersebut dengan pelaksanaan pemilihan ketua osis tersebut secara prakteknya dilihat dari pemahaman demokrasi yang disampaikan oleh Schumpeter mengenai demokrasi procedural.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang dijadikan Informan adalah Pihak-Pihak terkait baik dari Kepala Sekolah, para Kandidat Ketua OSIS serta Siswa secara random. Data hasil temuan dilapangan dianalisis dengan Metode Analisis Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dimana hasil data yang diolah nantinya mampu menghasilkan model pendidikan demokrasi yang ada di Sekolah Menengah Atas itu sejalan dengan demokrasi prosedural yang disampaikan oleh Schumpeter.
Strategi Pemerintah Desa Panaikang Dalam Pengembangan Desa Wisata Pasca Keberhasilan Desa Wisata Nusantara Tahun 2023 Andi Besse Awalia; Kiki Rasmala Sani; Mochamat Nurdin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.911

Abstract

Salah satu kunci pembangunan di Indonesia yaitu pembangunan dalam sektor pariwisata. Ada beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah Desa Panaikang untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata, salah satunya yaitu program pengembangan desa wisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah desa panaikang dalam pengembangan desa wisata pasca keberhasilan desa wisata nusantara tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpalan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan. Pengembangan wisata baru yang berorientasi pada nilai-nilai pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Demikian pula dengan pemanfaatan objek wisata yang bisa memberikan sisi posiitf bagi desa, warga dan pengelola. Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dapat dilihat dari tiga konsep dasar, yaitu dalam hal atraksi wisata, fasilitas wisata, dan aksesibilitas wisata. Dalam hal atraksi wisata, strategi pemerintah desa yaitu mengembangkan objek wisata baru dan mengembangkan lapak UMKM. Dalam hal fasilitas, strategi pemerintah desa yaitu penyediaan homestay dan pengembangan fasilitas pendukung wisata. Dalam hal aksesibilitas, strategi pemerintah desa yaitu memperbaiki infrastruktur desa dan peningkatan promosi wisata.
Efektivitas Pembangunan Rumah Sakit Pratama Bulupaccing Bikeru Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Sirajuddin; Fitrawati AB; Mochamat Nurdin
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.365

Abstract

Pemerintah kabupaten Sinjai membangun rumah sakit untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berdampak terhadap perekonomian lokal. Namun dalam realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan yang awalnya RSUD bertipe D berubah menjadi tipe pratama atau puskesmas plus, yakni RSUD Pratama Bulupaccing Bikeru. Perubahan ini berdampak terhadap efektifitas rumah sakit karena kunjungan pasien rendah. Sehingga pendapatan rumah sakit rendah dan sektor usaha lokal tidak berkembang. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan berupa hasil wawancara terhadap narasumber berdaasarkan karakteristik serta jawaban yang ada dan observasi di lokasi penelitian. Perubahan rumah sakit tipe D menjadi pratama disebabkan karena fasilitas yang kurang lengkap dan kurangnya sumber daya manusia. Akibatnya, jumlah kunjungan rendah karena rumah sakit tidak menerima rujukan. tidak tersedianya akses transportasi ke rumah sakit juga menjadi pelengkap masyarakat lebih memilih datang ke puskesmas ibu kota, padahal suasana pelayanan rumah sakit jauh lebih bagus dibandingkan puskesmas. Pembangunan rumah sakit tidak efektif setelah dianalisis menggunakan teori Gibson. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sinjai harus memberi atensi kondisi ini dengan menaikkan tipe rumah sakit agar rumah sakit dapat beroperasi dengan efektif.
Analisis Inovasi Desa Mandiri Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai Muhlis Muhlis; Mochamat Nurdin; Fitrawati AB
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.355

Abstract

Abstract.  This study aims to analyze independent village innovation in Tellu Limpoe District, Sinjai Regency, focusing on three villages, namely Sukamaju Village, Kalobba Village, and Pattongko Village. The analysis was conducted based on four main indicators of innovation diffusion theory: innovation, communication channels, timeframe, and social systems. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The data analysis techniques used by the author are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the three villages have different innovation characteristics in an effort to achieve village independence. In terms of innovation indicators, the three villages have succeeded in implementing innovative programs that have never existed before, especially in the fields of agriculture, fisheries, community empowerment, management of BUMDes, and information technology innovation implemented through digital administration systems and the application of Appropriate Technology. From the communication channel aspect, building an integrated communication system that combines modern technology and traditional techniques. In terms of timeframe, the analysis shows that planned and implemented village innovations can achieve the planned targets according to the specified timeline, both in the short, medium, and long term. From a social system perspective, the community structure in Tellu Limpoe District, which is still strongly imbued with the values ​​of mutual cooperation, has a significant influence on the success of innovation implementation. The main supporting factors for innovation success are transformational leadership, community participation, and synergy with external parties. Meanwhile, limited human resources, infrastructure, lack of ongoing technical assistance, and resistance to change are the main inhibiting factors.
Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Keindahan dan Ketahanan Infrastruktur Kota di Kabupaten Sinjai Melisa Melisa; Mochamat Nurdin; Rajamemang
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.361

Abstract

The strategy for arranging Street Vendors (PKL) in North Sinjai District, Sinjai Regency, is one of the strategic efforts of the Sinjai Regency government in creating an orderly, safe, comfortable, clean, and aesthetic urban environment. This research aims to analyze the street vendor arrangement strategy implemented in the area and the resilience of city infrastructure in Sinjai Regency. A qualitative research method with a descriptive approach was used in this study. Data was collected through observation, in-depth interviews involving informants from various sources based on characteristics and existing answers, and observation at the research location. The strategy for arranging Street Vendors (PKL) in Sinjai Regency focuses on four main indicators, namely: (1) Orderliness: Through enforcement and regulation of trading locations, the government strives to create order and avoid disrupting community activities and traffic flow; (2) Safety and Comfort: The lack of adequate facilities to support safety and comfort for vendors and visitors, such as the provision of vendor relocation sites, the construction of representative kiosks/stalls, and adequate sanitation facilities, is a priority in this arrangement; (3) Cleanliness: The local government has not provided adequate waste disposal facilities and has not conducted routine monitoring to ensure the environment around the street vendors remains clean and free from waste; (4) City Aesthetics: The arrangement of street vendors is carried out by considering the aspect of city aesthetics, paying attention to attractive basic elements that do not damage the city view has not been running effectively, which can be seen from several city points that look unkempt and poorly maintained. The strategy for arranging Street Vendors in North Sinjai District, Sinjai Regency, was analyzed using Geoff Mulgan's theory. Therefore, the Sinjai Regency Government must formulate a policy regulating the Arrangement of Street Vendors in North Sinjai District, Sinjai Regency, so that the implemented strategy can run effectively. Keywords: Arrangement of Street Vendors (PKL), City Beauty, City Infrastructure Resilience
Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Muhammad Lutfi; Putri Amelia; Salman Salman; Mochamat Nurdin; Muhlis Hajar Adiputra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2242-2250

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Fokus penelitian meliputi pemberian kesempatan menyalurkan aspirasi, memilih dan dipilih, serta keterlibatan penyandang disabilitas dalam tahapan pemilu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan purposive sampling, di mana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan partisipasi penyandang disabilitas mengalami peningkatan dari Pilkada 2018 sebesar 47,5% menjadi 58,7% pada Pilkada 2024 dengan 46 pemilih disabilitas. Namun, partisipasi belum optimal karena hambatan seperti minimnya forum aspirasi, fasilitas ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), keterbatasan sosialisasi khusus, serta rendahnya pelibatan penyandang disabilitas dalam tahapan sosialisasi dan penghitungan suara. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi partisipatif hanya dapat tercapai jika seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses politik setara. Penelitian ini menguatkan literatur tentang demokrasi inklusif di tingkat desa dan merekomendasikan pemerintah desa, KPU, dan PPS serius mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PKPU No. 23 Tahun 2013. Studi ini dapat menjadi referensi pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di desa lain.