Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Dana Perimbangan Kaitannya Dengan Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2016 Siti Fatimah
Journal of Economics and Business Vol 3 No 2 (2017): Ekonobis, September 2017
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ekonobis.v3i2.7

Sejalan dengan arus pemberian kewenangan yang makin luas yang dimiliki tiap daerah dalam era otonomi daerah ini, maka peran dan fungsi pendapatan daerah melalui penggalian potensi masing-masing daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Sebagai ilustrasi peran dana perimbangan menjadi sangat strategis dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peranan dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur terhitung sejak Tahun 2012-2016. Selanjutnya untuk mengukur berapa besar kontribusi dana perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) yang dikaitkan dengan laju percepatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Lombok Timur terhitung sejak Tahun 2012-2016. Menurut tingkat eksplanasinya jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan lain Yang Syah, Belanja Aparatur, Belanja Pelayanan Publik dan Belanja Bagi Hasil. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan rasio dengan membandingkan besarnya dana perimbangan dengan pendapatan daerah serta pendekatan PDRB (Product Domestic Ragional Brutto) serta komponen lainnya yang langsung terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Timur. Hasilnya adalah Dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur terhitung sejak Tahun 2012-2016 sangat besar. Rata-rata Laju pertumbuhan Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016 sebesar 9,85 persen dan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 11,36 persen. Artinya bahwa kontribusi dana perimbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun di kabupaten Lombok Timur cukup signifikan

Analisis Proporsi Anggaran Belanja Pembangunan Dan Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 Siti Fatimah
Journal of Economics and Business Vol 4 No 2 (2018): Ekonobis, September 2018
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ekonobis.v4i2.19

Sejalan dengan arus pemberian kewenangan yang makin luas yang dimiliki tiap daerah dalam era otonomi daerah ini, maka peran dan fungsi pendapatan daerah melalui penggalian potensi masing-masing daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Proporsi dana Pembangunan dan dana rutin menjadi sangat strategis dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proporsi dana pembangunan dan dana rutin yang dikaitkan dengan laju percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah terhitung sejak Tahun 2012-2016. Menurut tingkat eksplanasinya jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Daerah, Anggaran Pembangunan, Anggaran rutin, Pendapatan lain Yang Syah, Belanja Aparatur, Belanja Pelayanan Publik dan Belanja Bagi Hasil. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan rasio dengan membandingkan besarnya Anggaran dana pembangunan dan Anggaran Rutin,pendapatan daerah serta pendekatan PDRB (Product Domestic Ragional Brutto) serta komponen lainnya yang langsung terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Tengah. Hasilnya adalah Dampak pengalokasian dana pembangunan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengahterhitung sejak Tahun 2012-2016 sangat besar. Rata-rata Laju pertumbuhan Kontribusi Dana Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 sebesar 9,85 persen dan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 11,79 persen. Artinya bahwa kontribusi dana pembangunan terhadap laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun di kabupaten Lombok Tengah cukup signifikan, demikian pula dengan Rata-rata Laju pertumbuhan Kontribusi Dana Anggaran Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2016 sebesar 7,50 persen dan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 9,36 persen. Artinya bahwa kontribusi dana anggaran rutin terhadap laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun di kabupaten Lombok Tengah tidak signifikan.

Respon UMKM Kecamatan Ampenan Kota Mataram Atas Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Mengenai Pengenaan Tarif Pajak 1% Siti Fatimah; I Dewa Ketut Yudha S; Muhammad Alwi; Yusuf Hasbullah
Journal of Economics and Business Vol 5 No 2 (2019): Ekonobis, September 2019
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ekonobis.v5i2.33

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dari Wajib Pajak UMKM tehadap pemberlakuan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 mengenai tarif pajak 1 % dari peredaran bruto, dan menganalisis respon UMKM terhadap Peraturan pemerintah tahun 2013 dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif . Data diperoleh dari wancara langsung dengan mengisi kuiseuner oleh 25 responden pengusahaUMKM di Kecamatan Ampenan, selain itu juga diporeleh data kualitatif berupa informasi melalui Fokus Group Diccussion (FGD) . Metode yang digunakan dalam pemilihan responden adalah menggunakan metode purpose sampling yang dipadukan dengan dengan Snowball sampling yang disesuaikan kebutuhan dengan alasan mempunyai kharateristik yang sama diantarnya dalam hal peredaran bruto lebih kecil atau sama dengan Rp 4,8 Milyar. Di samping itu juga diperoleh dalam informasi pada Fokus Group discustion (FGD) pada waktu melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 21 peserta dari WP UMKM . Hasil penelitian menunjukan bahwa ; 1. Pada umumnya WP UMKM di Kecamatan Ampenan memahami peraturan pemerintah No 46 tahun 2013. 2. Respon Wajib pajakak UMKM terhada PP no 46 tahun 2013, ada positif dan ada yang negatif. Respon positif adalah terpenuhi asas kemudahan menghitung pajak dan respon negative adalah asas keadilan tidak terpenuhi karena WP UMKM merasa berat dalam penuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan sehingga WP menjadi tidak patuh.

Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019 Siti Fatimah; Yusuf Hasbullah
Journal of Economics and Business Vol 6 No 2 (2020): Ekonobis, September 2020
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ekonobis.v6i2.45

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak belanja daerah terhadap pertumbuhan productdomestic regional brutto (PDRB) di kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019.Hipotesis yang diajukan adalah Diduga bahwa belanja daerah mempunyai dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019 yang relatif tidak terlalu significan. Menurut tingkat eksplanasinya jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Variabel yang dianalisis dalam penelitian meluputi Belanja Langsung meliputi : Pembentukan Dana Cadangan yang terdiri dari : Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Pokok Utang Daerah, Pemberian Pinjaman Daerah. Belanja Tidak Langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Pemerintahan desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaen/Kota dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan model analasis yang digunakan adalah a). Análisis pertumbuhan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan b) Analisis kontibusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Barat cendrung berfluktuatif secara time series terhitung sejak Tahun 2016-2019.Selanjutnya hasil penelitian inidapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah kabupaten lombok Barat dalam menentukan rekomendasi kebijakan dimasa yang akan datang.

PELATIHAN TEKNIK PERHITUNGAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) PADA ANGGOTA TRIPARTIT KOTA MATARAM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 Siti Fatimah; Tuty Handayani
Jurnal Abdimas Sangkabira Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Abdimas Sangkabira, Desember 2021
Publisher : Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdimassangkabira.v2i1.83

Pengabdian pada Masyarakat ini berjudul Pelatihan Teknik Perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) pada Anggota Tripartit Kota Mataram. Adapun tujuan Pengabdian ini adalah : (1) Untuk mengetahui cara perhitungan kebutuhan hidup layak pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun, (2) Untuk mengetahui tata cara perhitungan Upah Minimum regional (UMR) bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan (3)Memberikan panduan kepada unsur tripartit agar mempunyai dasar yang akan dipedomani guna penetapan Upah Minimu Regional (UMR) Kota Mataram dimasa yang akan datang.Adapun metode pelatihan yang digunakan disamping menggunakan tutorial, diskusi-diskusi yang juga lebih ditekankan pada latihan-latihan terhadap beberapa hasil survey terdahulu tentang : bagaimana tata cara penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan hasil survey harga pasar khusunya kebutuhan pokok. Selanjutnya dari hasil penetapan KHL selanjutnya bagaimana tata cara menetapkan Upah Minimum Regional (UMR). Selanjutnya melalui latihan juga dilakukan diskusi terhadap hasil yang dikerjakan oleh setiap peserta agar diperoleh gambaran tentang hasil analisis yang lebih akurat.Setelah dilakukan survey terhadap ke 60 jenis barang kebutuhan masyarakat tersebut secara priodik per 3 bulan atau 4 kali selama satu tahun, maka selanjutnya dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan ada 4 kriteria sebagai berikut : (1) Laju pertumbuhan ekonomi daerah, (2) Tingkat Produktivitas (3) Tingkat inflasi daerah dan (4) Kelompok usaha Marjinal daerah. Adapun hasil nilai Upah Minimu Regional (UMR) berdasarkan hasil analisis data dan dengan mempertimbangkan keempat kriteria tersebut maka dapat disajikan nilai upah minimum regional (UMR) tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut : Rp 1.714.216, Rp 1.863.524, Rp 2.013.165 dan Rp 2..184.485,- artinya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk Tahun 2021 tidak mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kondisi masa pandemic Corona Virus Disease 2019 atau (Covid 19) dan sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/11/HK.04/X/2020 untuk tidak menaikkan Upah Minumum Regional Tahun 2021.

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HAMIDIYAH DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT Siti Fatimah; Muaidy Yasin; Tuti Handayani
Jurnal Abdimas Sangkabira Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Abdimas Sangkabira, Desember 2022
Publisher : Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdimassangkabira.v3i1.309

Pengabdian pada Masyarakat ini berjudul Pelatihan Kewirausahaan Pada Yayasan Al-Hamidiyah Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang bertujuan untuk: (1) memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, (2) Strategi sukses memulai usaha baru dan (3) memberikan kiat-kiat efektif dalam memenangkan kompetisi pasar.Adapun metode yang akan digunakan dalam memberikan pemahaman tersebut melalui pemberian materi secara terstruktur oleh anggota tim. Selanjutnya untuk memberikan gambaran tentang kiat-kiat memulai usaha baru melalui pemberian contoh-contoh konkrit agar lebih memahami para peserta peserta, selanjutnya akan dilakukan pembentukan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-10 orang yang nantinya akan didampingi oleh masing-masing seorang dosen yang akan memandu. Pendampingan akan dilakukan dengan menggunakan focus group discotion(FGD) antar anggota kelompok yang akan didampingi oleh seorang dosen yang bertugas untuk memandu jalannya kegiatan focus group discution tersebut dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Diharapkan melalui kegiatan focus group discotion(FGD) tersebut akan ditemukan persoalan-persoalan mendasar yang menjadi penghambat/penghalang terciptanya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar kewirausahaan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Desa Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat. Dari hasil FGD tersebut akan dijadikan panduan dalam memberikan alternatif solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi para santri/santriwati yang ada. Selanjutnya akan diadakan pemantauan terhadap implementasi penerapan hasil pelatihan secara priodik untuk melihat secara faktual perkembangan dan kemajuan yang dicapai.

ESPON UMKM KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM ATAS DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 MENGENAI PENGENAAN TARIF PAJAK 1% Siti Fatimah; Muhammad `Alwi; I Dewa Ketut Yudha S.
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i1.3

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dari Wajib Pajak UMKM tehadap pemberlakuan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 mengenai tarif pajak 1 % dari peredaran bruto, dan menganalisis respon UMKM terhadap Peraturan pemerintah tahun 2013 dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif . Data diperoleh dari wancara langsung dengan mengisi kuiseuner oleh 25 responden pengusahaUMKM di Kecamatan Ampenan, selain itu juga diporeleh data kualitatif berupa informasi melalui Fokus Group Diccussion (FGD) . Metode yang digunakan dalam pemilihan responden adalah menggunakan metode purpose sampling yang dipadukan dengan dengan Snowball sampling yang disesuaikan kebutuhan dengan alasan mempunyai kharateristik yang sama diantarnya dalam hal peredaran bruto lebih kecil atau sama dengan Rp 4,8 Milyar. Di samping itu juga diperoleh dalam informasi pada Fokus Group discustion (FGD) pada waktu melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 21 peserta dari WP UMKM . Hasil penelitian menunjukan bahwa ; 1. Pada umumnya WP UMKM di Kecamatan Ampenan memahami peraturan pemerintah No 46 tahun 2013. 2. Respon Wajib pajakak UMKM terhada PP no 46 tahun 2013, ada positif dan ada yang negatif. Respon positif adalah terpenuhi asas kemudahan menghitung pajak dan respon negative adalah asas keadilan tidak terpenuhi karena WP UMKM merasa berat dalam penuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan sehingga WP menjadi tidak patuh. Disarankan kepada Dirjen Pajak agar merevisi PP 46 tahun 2013 tentang tarif 1 % terhadap omset penjualan perbulan dengan cara menurukan tarif.

EFEKTIVITAS POJOK PAJAK PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI E-FILING D. Tialurra Della Nabila; Siti Fatimah
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i1.5

Sejak tahun 2015, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui e-Filing. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan melaksanakan layanan Pojok Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan efektivitas Pojok Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Mataram Barat pada pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Universitas Mataram melalui e-Filing. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pojok Pajak efektif dalam membantu Aparatur Sipil Negara dalam pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing.

PENGARUH LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK ONLINE PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG MATARAM TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH MASYARAKAT SADAR PAJAK Siti Fatimah; Yudi Sukma
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i2.6

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi di dalamnya. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN / APBD setiap tahunnya, struktur penerimaan negara dalam APBN menempatkan penerimaan pajak sebagai pos penerimaan terbesar. Pajak di Indonesia memainkan peran penting dalam mengurangi defisit anggaran negara dan meningkatkan pembiayaan negara. Oleh karena itu, kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Hal ini lah yang menjadi alasan penulis untuk menggambil judul Pengaruh Layanan Pembayaran Pajak Online Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram Terhadap Peningkatan Jumlah Masyarakat Sadar Pajak. Tujuannya untuk dapat mengetahui pengaruh penerapan program pajak online pada PT. Pos Indonesia (persero) cabang mataram terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk dapat mengetahui pemahaman internet dapat memoderenisasi hubungan antara penerapan program pajak online pada PT. Pos Indonesia (persero) cabang mataram dengan kepatuhan wajib pajak masyarakat. Pengaruh layanan pembayaran pajak online pada PT. Pos Indonesia (persero) mataram terhadap peningkatan jumlah sadar pajak sesuai dengan peraturan menteri keuanngan republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik telah berjalan dengan sangat baik, dimana Pt. Pos Indonesia memberi kemudahan dan kelancara pelaksanaan pembayaran pajak online bagi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Dalam melaksanakan pembayaran pajak di kantor pos dengan menunjukkan kode billing kepada petugas loket pos, menyerahkan data data wajib pajak yang lengkap, menyetorkan uang sesuai jumlah yang sudah ditentukan, kemudian wajib pajak menerima resi pembayaran pajak sebagai bukti penerimaan negara.

STUDI PELACAKAN ALUMNI PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MATARAM PERIODE WISUDA 2014 – 2018 Abdul Manan; I Dewa Ketut Yudha Senopati; Siti Fatimah
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i2.10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1). Bagaimana gambaran tentang profil lulusan alumni Prodi D3 Perpajakan (lama kuliah Alumni, Masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama), 2) Bagaimana Tanggapan pengguna Alumni Prodi D3 Perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Mataram. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif. Subjek penelitian adalah Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun tahun wisuda 2016-2018 sebanyak 60 orang alumni. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memberi gambaran yang berkaitan dengan profil lulusan atau alumni Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh (95 %) alumni Prodi D3 Perpajakan menempuh masa studi tepat waktu sesuai yang dicanangkan oleh lembaga Prodi D3 perpajakan yaitu 3 tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan prodi D3 Perpajakan dalam mengelola prodi khususnya pada bidang pendidikan. Masa tunggu alumni prodi D3 Perpajakan untuk memperoleh pekerjaan pertama juga sebagian besar relatif singkat, dimana 75 persen dari keseluruhan alumni prodi D3 Pajak dapat memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan bahkan ada beberapa diantaranya mempunyai masa tunggu 0 tahun. Namun demikian bila dilihat relevansi bidang keahlian yang mereka miliki dengan bidang pekerjaan yang diperolehnya ternyata masih banyak yang tidak sesuai. Hal ini tentu saja akan berdampak pada lambatnya proses pengembangan diri mereka. Penilaian pengguna terhadap kinerja alumni prodi D3 Pajak dilihat dari 7 kriteria kinerja, hampir semua mendapat penilaian baik. Kecuali pada kriteria kemampuan bahasa inggris yang masih kurang dan sedikir masalah pada kemampuan penggunaan IT.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search