Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Administrative Law & Governance Journal Unes Law Review Pagaruyuang Law Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Verstek Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Eduvest - Journal of Universal Studies Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Ana Silviana
Universitas Diponegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan Pertimbangan Hakim dalam Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih Aisy Idzati; Ana Silviana
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z0t9zx77

Abstract

Keberadaan yayasan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, terdapat yayasan yang menyimpang dari tujuan pendirian, salah satunya Yayasan Anak Bali Luih yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pembubaran yayasan serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan demi perlindungan kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran Yayasan Anak Bali Luih didasarkan pada bukti kuat bahwa pengurus yayasan melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan tujuan yayasan sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Majelis hakim menetapkan pembubaran yayasan demi hukum dan menunjuk Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator. Penunjukan ini menegaskan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan proses likuidasi berlangsung transparan dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan badan hukum yayasan
Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Akta Kuasa Menjual Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Ayuning Dyah Shavitri; Ana Silviana
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3388

Abstract

Notaris diwajibkan memiliki tanggung jawab hukum untuk menyusun akta kuasa untuk penjualan, terutama jika pihak yang diberi kuasa menggunakan akta tersebut secara tidak semestinya untuk mengalihkan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran notaris dalam kasus-kasus di mana akta kuasa disalahgunakan untuk mengalihkan hak atas tanah. Untuk menyelidiki hukum positif, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Berdasarkan temuan studi, notaris dapat menghadapi sanksi administratif yang berkisar dari peringatan hingga pencabutan izin. Sementara itu, notaris dapat dijerat dengan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terbukti bahwa akta tersebut mengandung pemalsuan atau informasi palsu. Kesimpulannya, notaris memainkan peran yang sangat penting dan secara hukum diwajibkan untuk menyiapkan akta kuasa, terutama dalam kasus di mana kuasa tersebut disalahgunakan untuk mengalihkan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik sahnya.
SAHAM SEBAGAI OBJEK LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA Ana Silviana; Stefhanie Theresia Chang
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115931

Abstract

Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap saham sebagai objek lelang non-eksekusi sukarela di Indonesia. Dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Pasar Modal, penelitian mengkaji dasar hukum, proses due diligence oleh Pejabat Lelang Kelas II, serta kekuatan hukum risalah lelang sebagai bukti kepemilikan saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham secara normatif dapat dilelang secara sukarela dengan memberikan transparansi, persaingan harga, dan kepastian hukum yang tinggi melalui risalah lelang sebagai akta autentik. Namun, praktiknya masih minim karena keterbatasan due diligence administratif, risiko beban hukum laten, dan tantangan integrasi dengan sistem pencatatan KSEI. Penelitian merekomendasikan pengaturan lebih rinci untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik mekanisme lelang saham sukarela..  
AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH YANG DITITIPKAN DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 27/Pdt.G/2020/PN Tjs) Ferra Febryani; Ana Silviana
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7433

Abstract

This study examines the legal consequences of depositing compensation funds (consignation) in the land acquisition process that resulted in a tort lawsuit, as decided in Verdict Number 27/Pdt.G/2020/PN Tjs. Under land acquisition regulations, depositing compensation with the District Court should nullify the land rights of the holder and transfer the land status to state land. However, in this case, the panel of judges determined that the defendants’ actions constituted an unlawful act because they took over the land without identifying the rightful owner. Through evidence and findings from the on-site inspection, the plaintiff was recognized as the party in actual possession of the land, meaning the loss of land rights occurred as a harmful legal consequence to the plaintiff. This decision reinforces the application of Articles 1365 to 1367 of the Indonesian Civil Code, which state that any unlawful act causing harm must be compensated, including losses arising from negligence or actions committed by individuals under the defendant’s responsibility. Therefore, the consignation mechanism in land acquisition must be carried out carefully and cannot be used as the basis for taking over land without proper identification of the rightful owner, in order to prevent civil disputes and avoid further legal liability.
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MELAKSANAKAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BERSTATUS HGB DI KOTA SEMARANG Annisa Suci Rosana; Ana Silviana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.3615

Abstract

Berdasar atas Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 jo Pasal 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 tahun 2010 ada 4 tahapan dalam melakukan penertiban tanah terlantar, salah satunya ialah inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang memperoleh informasi dari hasil pemantauan lapangan Kantor Pertanahan atau dari laporan dinas maupun instansi lainnya. Kota Semarang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang ditemukan tanah terindikasi terlantar. Berdasar atas data inventarisasi tanah terindikasi terlantar Kantor Pertanahan Kota Semarang Tahun 2023 terdapat 10 objek tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan yang terindikasi tanah terlantar. Berdasar atas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dua hal penting yakni faktor melatarbelakangi adanya tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang dan peranan kantor pertanahan dalam melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar yang berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasar dari penelitian ini diketahui bahwasannya faktor yang melatarbelakangi adanya tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang ialah disebabkan karena faktor ekonomi, misalnya tanah yang dikuasai oleh Pemegang Hak hanya dijadikan sebagai investasi; Para pemegang hak belum dapat memanfaatkan tanahnya sebagaimana peruntukannya disebabkan adanya kemungkinan kekurangan modal atau belum adanya dana untuk memanfaatkan tanah tersebut. Kantor Pertanahan Kota Semarang mempunyai peran penting untuk melaksanakan tahapan inventarisasi tanah terindikasi terlantar.
Co-Authors Adya Nurnisa Aisy Idzati Amara Tashfia Annisa Suci Rosana Ayuning Dyah Shavitri Dian Ayu Meika Putri Ferra Febryani Frenky Andriawan Lubis Musahadi Musahadi Nur Hidayati Nurma Khafifah Rediva Indah Nevatiti Retno Saraswati Stefhanie Theresia Chang Wahyu Murni Setyoningsih Zidney Ilma Fazaada Emha