Garuda - Garba Rujukan Digital

Profil Populasi Sapi Pesisir Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Sarbaini Sarbaini; R. Angraini; R. Suhati; A. Husni
Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science) Vol 12, No 3 (2007): Jurnal Peternakan Indonesia
Publisher : Universitas Andalas

The purpose of the present study was to estimate the population characteristics of the Pesisir cattle in Pesisir Selatan district of the West Sumatera province. Purposive sampling procedure was used to collect data from 484 farmers rearing about 1341 Pesisir cattle in Pesisir Selatan. The data were statistically analyzed descriptively. Results of the study showed that ratio of male to female was 1 : 7. The population was dominated by females with the age of more than 3 years (35,72%), while the lowest (0.89%) was the male at more than 3 years of age. The rate of calving, calving percentage, and percent of died were 24.09%, 49.85%, and 1,98%, respectively.

Keragaman Sekuen Gen Reseptor Hormon Pertumbuhan Exon 10 sebagai Informasi Dasar Seleksi pada Sapi Pesisir Plasma Nutfah Sumatera Barat Yurnalis Yurnalis; Sarbaini Sarbaini
Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science) Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Peternakan Indonesia
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jpi.16.1.63-70.2014

Dari 216 ekor sapi Pesisir berusia 1,5 tahun , 60 ekor dipilih berdasarkan berat badan, 30 ekor dengan bobot tertinggi (125 ± 9 kg), dan 30 ekor dengan bobot badan rendah (65 ± 6 kg). Keragaman gen reseptor hormon pertumbuhan (GHR) dilihat dengan sekuensing (SNP) dan dengan PCR - RFLP. Lima delesi terdeteksi di posisi 34, 39, 45, 50, dan 115 dengan frekuensi alel berturut-turut 0,45, 0,15, 0,46, 0,46, dan 1,00 dan 4 insersi terdeteksi di posisi 67, 74, 113, dan 133 dengan frekuensi alel berturut-turut 0,19, 0,19, 0,25, dan 0,45 masing-masing dengan genotip insersi T , A , G , dan G. Empat mutasi terdeteksi di posisi 32, 50, 109, dan 150 dengan genotip T  C, G  A, A  C, dan G C dengan frekuensi alel 0,50, 0,23, 0,19, dan 1,00. GHR-NlaIII alel T dan C masing-masing adalah 0,017 dan 0,983. Uji chi-square menunjukkan bahwa populasi ini tidak dalam keseimbangan Hardy - Weinberg. Temuan ini menunjukkan bahwa GHR-NlaIII tidak dapat digunakan sebagai penanda untuk keturunan Bos indicus. Tidak ada hubungan antara keragaman gen GHR dengan dua kelompok ternak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gen GHR bersifat polimorfik sehingga perlu dicari hubungannya dengan performance dan pertumbuhan ternak.

Analisis Multivariat Ukuran Tubuh Sebagai penduga Hubungan Kekerabatan subpopulasi sapi pesisir Di sumatera Barat Sarbaini Sarbaini
Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science) Vol 12, No 1 (2007): Jurnal Peternakan Indonesia
Publisher : Universitas Andalas

The discriminate function and canonical correlation analysis were carried out in order to differentiate between subpopulations, and to determine the discriminate variables which may contribute on the differentiation of the three Pesisir cattle subpopulations in West Sumatra. Around 528 of Pesisir cattle's were as sample. They were distributed in three subpopulations in West Sumatra: Pesisir Selatan, Padang Pariaman, and Agam districts. Body measurement data were collected for body weight, body length, withers height, hip height, chest width, chest depth, chest girth, hip width, head length, and head width. The data were statistically analyzed by using discriminate function. The results of the study found that the Pesisisr cattle growing in Padang pariaman showed very different in body measurement with those growing in Agam and Pesisir Selatan subpopulation. The results also indicated that withers height, hip height, head width, body weight, and head length were the most importance body measurement to differentiate amongst the Pesisir cattle population in west sumatra.

IMPLIKASI DEMOKRASI YANG TIMBUL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK MASYARAKAT DAERAH Sarbaini Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.248

Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih baik dalam mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. Pemilihan Kepala Daerah langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi. Sehingga melalui kajian ini menjelaskan dan menganalisis implikasi yang timbul secara positif dan negative terhadap pelaksanaan system pemilihan kepala daerah secara langsung.

ANALISA TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP PELAKU KRIMINAL DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA Dedi Kurniawan Susilo; Abdul Bari Azed; Sarbaini Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.293

The police shoots on the spot against Criminals in the Effort of Criminal Law Enforcement is the last step, however after close attention, the term "shoot on the spot" is not explicitly found in the laws governing the Police. So that research is carried out in the form of a thesis with the following objectives: 1) understanding and analyzing the shooting arrangements carried out by members of the police against criminals in the effort to enforce criminal law according to Indonesian legislation; 2) understand and analyze the legal protection of police officers who shoot on the spot in law enforcement and the exercise of the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police. The research method used is normative juridical research. Based on the results of the research: 1) Arrangement of shooting at the spot by members of the police against criminals in an effort to enforce criminal law is a right of discretion based on statutory regulations, namely the Criminal Code, Law Number 2 of 2002 concerning the State Police. Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Republican Police Duties Indonesia. 2) Legal protection for police officers who shoot on the spot in law enforcement and exercising the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police, namely avoiding police members from acting contrary to human rights, and not only based on discretionary rights. which is owned by the Police but is given a special legal umbrella in the execution of shooting on the spot against criminals who violate the SOPs in law enforcement at the police level in creating ready-to-use Police members who have motivation, dedication, and skills in carrying out their duties, can distinguish which ones become authority and rights in taking action, as well as creating Police who cling to TRI BRATA and CATUR PRASTYA as life guidelines and guidelines

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama Abdul Bari Azed; Sarbaini Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.319

Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama, dan kebijakan penanggulangan aliran sesat untuk masa yang akan datang. Metode penelitian adalah menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkut-paut dengan aliran sesat sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam Konsep KUHP.

Kajian Kriminologi Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Wahyu Seno Jatmiko; Ferdricka Nggeboe; Sarbaini Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.377

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km2, kaya akan sumber daya laut dan ikan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis, memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Tipe penelitian Yuridis Empiris melihat Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Timur berdekatan dengan perairan daerah dan negara negara tetangga lainya maka potensi peluang kejahatan khususnya penyeludupan benur (Bibit Lobster) sangat mungkin terjadi. benur (Bibit Lobster) sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.

PERBANDINGAN KETENTUAN HARTA WARISAN ORANG HILANG MENURUT TERJEMAH KITAB AL-MAWARITS KARYA MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA M. Quzwini; Sarbaini Sarbaini
Syariah Darussalam : Jurnal Ilmiah Kesyariahan dan Sosial Masyarakat Vol 5, No 1 (2020): Syariah Darussalam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Abstrak Tidak adanya pengaturan ketentuan harta warisan orang hilang yang secara konkrit dinyatakan dalam Al-Qur’an dan hadist, dan juga Undang-Undang. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian iniadalah bagaimana ketentuan harta warisan orang hilang menurut terjemah kitab Al-Mawarits dan Kitab Undang-Undag Hukum Perdataserta faktor apa saja mempengaruhi perbedaan dan persamaan dalam pembagian harta warisan orang hilang. Kata kunci : Mafqud,Al-Mawarits, KUHPer.

Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun Nadya Thamariska; Suzanalisa Suzanalisa; Sarbaini Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.438

Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih dalam penegakannya. Seluruh warga Negara Indonesia dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan. Sementara dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap Suku Anak Dalam belum menerapkan asas equality before the law. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas equality before the law di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas equality before the law di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas equality before the law terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian normatif yang kemudian didukung oleh data empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah socio-legal research. Dalam perkara ini pelaku BL, BS dan NA dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 14 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srl. Faktor yang menjadi hambatan antara lain kondisi masyarakat Sanak yang masih tidak mengerti akan kehidupan diluar komunitasnya dan kurangnya sosialisasi penggunaan senjata api tanpa izin bagi Sanak. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sarolangun adalah bekerjasama dengan stakeholder yang ada di Sarolangun untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum terhadap Sanak, melaksanakan mitigasi dan menertibkan terkait penggunaan senjata api illegal dalam hal ini adalah kecepek.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search