Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Muamalah Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Muqaranah PESHUM
Muhamad Harun
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PESHUM

 1 
Rekonstruksi Perlindungan Whistleblower Narkotika Berbasis Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Perspektif Negara Hukum Dirwansyah, Dirwansyah; Muhamad Harun; K.A. Bukhori
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16008

Abstract

This study analyzes the legal protection for whistleblowers in narcotics criminal cases in Indonesia through the perspective of Islamic Constitutional Law (Siyāsah Shar‘iyyah) and the theory of maqāṣid al-sharī‘ah. As an extraordinary crime, narcotics require active public participation, yet whistleblowers often face significant legal and physical risks. This normative legal research uses a statutory and conceptual approach to evaluate Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, and the 1945 Constitution. The results indicate a normative vacuum and regulatory fragmentation that fail to provide absolute immunity for whistleblowers. From an Islamic perspective, protecting whistleblowers is a constitutional-theological obligation to safeguard the five essential elements (al-darūriyyāt al-khamsah), particularly hifẓ al-nafs (protection of life) and hifẓ al-‘aql (protection of intellect). This study proposes a legal reconstruction that integrates constitutional principles with maqāṣid al-sharī‘ah to ensure comprehensive protection and legal certainty for those reporting narcotics crimes.
Tugas Kepala Desa Yang Diskriminatif Terhadap Perangkat Desa Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Dan Perspektif Fiqihsiyasah: Analisis Pasal 26 Huruf b, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 53 UU Desa Leni Lawaty; Muhamad Harun; Muhamad Sadi Is; Cholidah Utama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16005

Abstract

Kepala desa memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3Tahun2024. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut sering dijalankan secara diskriminatif dan tidak objektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan kewenangan kepala desa yang bersifat diskriminatif terhadap perangkat desa berdasarkan Pasal 26 huruf b, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 53 UU Desa, ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif kepala desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum berdasarkan demokrasi Pancasila serta nilai keadilan dan amanah dalam fiqih siyasah.
Co-Authors Armasito Armasito Cholidah Utama Dirwansyah, Dirwansyah Hariansyah, M. Rizqy Yudha Ida Nurlailawati K.A. Bukhori Leni Lawaty Muhamad Sadi Is