Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DARI TOTAL BELANJA KONSUMEN DI TOKO SWALAYAN Sanata, Alfan; Nilawati, Nilawati; Gibtiah, Gibtiah
Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.125 KB)

ABSTRACT This research entitled Perception of Syari'ah Faculty Lecturers and Law of UIN Raden Fatah Palembang Against the Practice of Rounding Prices from Total Consumer Expenditures at Supermarkets. This research is motivated by the practice of price rounding that occurs in supermarkets. The practice of rounding prices seems to only benefit one party because it is done without an agreement between the two parties. Two things were raised as the focus of the research. First, what was the Perception of the Lecturers of the Faculty of Sharia and the Law of UIN Raden Fatah Palembang on the Practice of Rounding Prices of Total Consumer Expenditures at Supermarkets. Second, What is the Legal Basis Used by Lecturers of the Sharia Faculty and Law of UIN Raden Fatah Palembang Against the Practice of Rounding Prices from Total Consumer Expenditures at Supermarkets. This research is a field research (Field Research), which is located in the Faculty of Syari'ah and the Law of UIN Raden Fatah Palembang. The method of data collection in this study is through interviews and literature. as primary data obtained from interviews with the Syari'ah Faculty Lecturers and the Law of UIN Raden Fatah Palembang. While secondary data is data obtained from books and research results related to the practice of rounding prices. after the data is obtained, then it is analyzed using qualitative descriptive techniques. From the descriptions presented by various reviews, the authors conclude that the perceptions of the Shari'ah faculty lecturers and the law of raden fatah regarding the practice of rounding prices of total consumer spending in supermarkets must be in accordance with the rules that apply in Islamic teachings. The legal basis that is suitable for use by lecturers is QS. An-Nisa ': 29, which is a strict prohibition on a believer who eats up the wealth of others with a physical path, except in trading on the basis of liking. And QS. Al-Maidah: 38 "assariqu wassariqatu faqtha’u aidiyahuma" that if a man or woman steals, then cut off his second hand.

Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Modern) Gibtiah Gibtiah
Intizar Vol 20 No 2 (2014): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Makalah ini mengkaji mengenai khuntsa perspektif ulama klasik. Ada beberapa hal yang dapat sebagai solusi dari permasalahan khuntsa, yakni: 1. Khuntsa (orang banci) hendaknya menentukan atau diberi pilihan tentang status hukumnya lelaki atau perempuan, sebab dia yang lebih tahu tentang dirinya itu apakah dekat kepada lelaki atau lebih dekat /wajar ke perempuan. Dalam hal ini dapat meminta bantuan ahli kedokteran (fisik dan kejiwaan dengan tidak melupakan kelamin bagian dalam dan diproses ditetapkan oleh hakim /pengadilan. 2. Penetapan status hukum (identitas) oleh pengadilan tersebut setelah yang bersangkutan melakukan operasi kelamin (perbaikan/ penyempurnaan) dan bukan Taghyir, dan selanjutnya diperintahkan untuk memenuhi hak /kewajiban sebagai lelaki atau perempuan.This paper examined the khuntsa on perspectives of classical muftis. There were several things that could be as a solution of the khuntsa’s problems, namely: 1. Khuntsa (effeminate) should determine or was given a choice about their legal status male or female, because he knew better about himself if he was close to man or closer / reasonable to women. In this case might ask the assistance of medical experts (physical and psychological by not forgetting the inner sex and processed specified by the judge / court. 2. The decree of the legal status (identity) by the court after the relevant conducted genital surgery (repair / improvement) and not Taghyir, and further ordered to fulfill the rights / obligations as male or female.

PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir) Andre Gustiono; Siti Zailia; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dalam pembahasan tentang masalah prioritas aqiqah dan kurban, dalam syariat hukum Islam tidak terdapat hal yang membedakan aqiqah dan kurban selain waktu pelaksanaanya saja karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah yang bagus dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. yang berkenaan dengan pelaksanaan aqiqah dan kurban dan pendapat-pendapat para tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung dimasyarakat. Sedangkan menurut tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapulih memiliki dua pendapat dimana ada yang mengutamakan aqiqah dan ada yang mengutamakan kurban sehingga dalam segi pelaksanaanya pun tidak bisa dibilang dengan adat istiadat karena tidak seluruh masyarakat di Desa Sukapulih yang hanya mengutamakan aqiqah ataupun kurban.

PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI Septian Nugraha; Ema Fathimah; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak Kemajuan teknologi informasi (Teknologi Informasi) mengakibatkan seluruh kegiatan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut. salah satunya seperti banyaknya masyarakat yang menggunakan fasilitas surat elektronik dalam hal melakukan tindakan hukum. Hal ini didasarkan juga dari data survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga terhadap pengguna gmail saja sebesar 90,6%, pengguna Yahoo sebesar 4,5% dan pengguna surat elektronik atau email kerja sebesar 0,8%, berdasarkan hal ini terlihat bahwa jumlah orang yang antusias menggunakan surat elektronik baik untuk keperluan bisnis, mengirim email untuk komunikasi dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, dengan adanya kecanggihan teknologi ada kemungkinan mempengaruhi peristiwa pembukian di pengadilan, salah satunya dalam hal bukti. Menurut teori perubahan hukum menyatakan bahwa hukum dicoba untuk mengakomodasi semua perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, termasuk salah satu pengembangan teknologi tersebut. Inti dari penelitian ini adalah untuk memeriksa bagaimana status hukum dan jabatan serta kekuatan surat elektronik sebagai bukti sesuai perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian literatur kualitatif, khususnya penelitian ini deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam status hukumnya sah sebagai alat bukti. Adapun posisinya jika dalam bentuk print out adalah sebagai perpanjangan dari bukti surat yaitu surat biasa yang posisinya sebagai alat bukti utama jika tidak ada bukti lain, jika ada alat bukti lain maka itu sebagai alat bukti pendukung yang insidental bukan sebagai alat bukti pokkok , jika dalam bentuk digital maka posisinya adalah sebagai alat bukti elektronik berupa informasi elektronik , karena e-mail merupakan bagian dari undang-undang sebagai informasi elektronik. Sedangkan dalam perspektif syariat Islam kedudukan dan kekuatan disamakan dengan bukti tulisan dan bukti kecurigaan karena kesamaan illat dengan dua alat bukti tersebut. Kata Kunci: Surat Elektronik, Bukti, Hukum Perdata, Hukum Islam. Abstract Advances in information technology (Information Technology) result in all community activities carried out by utilizing the sophistication of the technology. one of them is like the number of people who use electronic mail facilities in terms of conducting legal acts. This is based also from the survey data conducted by the Association of Indonesian Internet Service Providers also against gmail users alone by 90.6%, Yahoo users by 4.5% and users of electronic mail or work email by 0.8%, based on this it is seen that the number of people who are enthusiastic about using electronic mail either for business purposes, sending emails for communication and so on. And not only that, with the existence of technological sophistication there is the possibility of influencing the evidentiary event in court, one of which is in terms of evidence. According to the theory of law change states that the law is attempted in order to accommodate all new developments, therefore the law must always be at the same time as the events that occur, including one of the development of such technology. The point of the study is to examine how the legal status and position and strength of electronic mail as evidence according to the perspective of civil law and Islamic law. The research is included in qualitative literature research, specifically the research is analytical descriptive. The approach used is normative-juridical approach. The conclusion of the study is that in the perspective of civil law and Islamic law its legal status is valid as a tool of evidence. As for his position if in the form of print out is as an extension of the proof of letter that is a regular letter whose position as the main evidence tool if there is no other evidence, if there is another evidence tool then it as a supporting evidence tool that is incidental not as a tool of evidence pokkok, if in digital form then its position is as an electronic evidence tool in the form of electronic information , because e-mail is a part of the law as electronic information. Whereas in the perspective of Islamic law the position and strength is equated with the evidence of writing and evidence of suspicion because of the similarity of illat with the two tools of evidence. Keywords: Email, Evidence, Civil Law, Islamic Law.

ANALISIS PERBANDINGAN PENETAPAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH Ekasari Ekasari; Ema Fathimah; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 5 No 2 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract One of the marriage dispensation cases that was granted by the Palembang Class IA religious court was assurance Number: 310/Pdt.P/2020/PA.PLG and what was rejected by the Banjarnegara religious court was assurance number: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba. The interesting thing in this determination is the difference in the lawful fundamental for the consideration of the Palembang religious court judges in granting and the Banjarnegara religious court judges in rejecting the dispensation application submitted by the applicants. However, the substance of both is the same. The problem and goal of this inquire about is to discover out the basis in law, similarities and differences in the legal reason of the judge's thought of the two choices. This investigate may be a sort of normative juridical inquiry. The type of data used is qualitative data. Data analysis methods used are deductive and comparative methods. The results of the study show that the legal basis for the justice granting the application for dispensation for marriage is article 7 paragraph 2 of law number 1 of 1974 concerning marriage as revise by law number 16 of 2019, article 26 paragraph 1 letter a of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. In addition, the judge also uses the rules of fiqh, namely Saad al-Dzariah. The judge's legal basis for rejecting the application for a marriage dispensation is article 7 paragraph 1 of law number 1 of 1974 concerning marriage and article 1 number 1 of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. The similarity is that they both have the same substance. The difference is that the Palembang religious court judge granted it and the Banjarnegara religious court judge rejected the marriage dispensation application due to pregnancy out of wedlock. Keywords: Marriage, Dispensation, Marriage Age Limit

Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Shely Melynia; Ema Fathimah; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 6 No 1 (2022): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v6i1.12253

Abstract: This article aims to understand the position of certificates as legal evidence according to Law Number 5 of 1960 article 19 paragraph (2) letter c and Islamic law. The method used by the author in this article is a normative legal research method. The approach method used is a comparative approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the certificate in the view of Islamic Law is proof and a strong certainty for the certificate holder itself. Meanwhile, according to Law Number 5 of 1960 Article 19 paragraph (2) letter c, certificates are very strong for proof before a court as long as there is no evidence to prove that the certificate is not true or false, both from physical data and juridical data. The similarity of the two laws is that the certificate must be issued from the local land office and known or signed by the official who made the deed or land certificate. And also in the certificate must include physical data and juridical data to obtain certainty and be recognized by the court as long as there is no evidence to the contrary.

Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh Dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif Rahmaniar Rahmaniar; M. Tamudin; Gibtiah Gibtiah
Muqaranah Vol 6 No 2 (2022): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v6i2.14546

There are many things that must be fulfilled by members of the legislature, bearing in mind that the task of a representative of the people is not only to represent the people but he must be able to act wisely, fairly, and be able to carry out his duties according to the duties and functions of the members of the legislature itself. Therefore, this research will conduct a review of the requirements for candidates for legislative members in the General Election Commission Regulation (PKPU) No. 20 of 2018 and Aceh Qanun No. 3 of 2008. The purpose of this research is to examine the comparison between PKPU No. 20 of 2018 and Aceh Qanun No. 3 of 2008 in regulating the requirements for candidates for members of the legislature. The type of research used in this study is a type of normative legal research using library research. A comparative approach is used to examine the comparison between the two rules. The results of the study concluded that PKPU is a regulation that is comprehensive, binding, and must be obeyed by all Indonesian citizens regardless of their knowledge and abilities in the field of religion. Meanwhile, the Aceh Qanun is a type of regulation that is binding and must be obeyed by all the people of Aceh. The Aceh Qanun views that having extensive religious knowledge and ability is the most important requirement for anyone who will become a representative of the people.

MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA BEBAS STUNTING: PERSPEKTIF ISLAM Regina Putri, Ananda; Putri, Ananda Regina; Yusnita, Eti; Fitriyati, Yusida; Gibtiah, Gibtiah; Sarib, Suprijati
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.23011

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang yang menargetkan pada Tahun 2024 Kota Palembang bebas dari kasus stunting / gizi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung peran DPPKB Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas stunting serta tinjauan hukum Islam terhadap Peran DPPKB Kota Palembang Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas Stunting. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan/ field research, menggunakan jenis data kualitatif, yang bersumber data primer, sekunder dan tersier. Teknis pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung peran DPPKB dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas stunting yaitu pendidikan dan informasi, ketersediaan sumber daya, pemberdayaan perempuan, pemantauan dan evaluasi, dan kolaborasi lintas sektor. Perspektif Islam terhadap peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas stunting diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak. Kata Kunci: Stunting; Ketahanan Keluarga; Perspektif Islam

Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali) Mustofa, Heva Derika; Imron, M Zuhdi; Gibtiah, Gibtiah
Muqaranah Vol 7 No 2 (2023): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v7i2.19543

A baby who is still in the womb is an heir who has the right to inherit inheritance, so in implementing the division of inheritance, there are problems in itself because there is no certainty regarding the baby being born whether the baby was born alive or dead, whether the gender is male or female, and born alone or twins. Therefore, this article will examine the determination of inheritance rights for unborn babies from the perspective of the Shafi'i school of thought and the Hanbali school of thought. The aim of this research is to determine the position of inheritance rights for unborn babies from the perspective of the Shafi'i school of thought and the Hambali school of thought. The method used in this research is library research, namely searching for data through existing literature and then drawing conclusions to answer the problems that have been formulated. The results of this research conclude that determining the inheritance rights of unborn babies according to the Syafi'i school of thought should be postponed until the baby is born. According to the Hambali school of thought, inheritance can be given to heirs without having to wait for the birth of the baby. by setting aside a portion of the inheritance of the baby in the womb (deferred) for two boys or two girls with presumptive twins

PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH Gibtiah, Gibtiah; Fitriati, Yusida
Nurani Vol 15 No 2 (2015): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v15i2.285

Abstract: Social life is one of human nature that has innate.One characteristic of social life is the constant change in thecommunity. There is no society ever stop at a certain point of alltime, but constantly changing and moving forward. Changesthat occur sooner or later be able to change the joints staple ofpeople's lives. This paper explores social change and renewal ofIslamic law by using the method of determination of the law“sadd al dzari’ah”.ملخص: الحیاة الاجتماعیة ھي واحدة من طبیعة الإنسان الذي لدیھ الفطریة . واحدةمن سمات الحیاة الاجتماعیة ھي التغییر المستمر في المجتمع. لا یوجد أي مجتمعتتوقف أبدا عند نقطة معینة في كل العصور، ولكن تتغیر باستمرار، و تتحرك إلى الأمام. التغیرات التي تحدث عاجلا أو آجلا تكون قادرة على تغییر الأساسیة مفاصل حیاةالناس. وتبحث ھذه الورقة التغییر الاجتماعي والتجدید في الشریعة الإسلامیة باستخدامطریقة تحدید القانون.Kata kunci : metode penggalian hukum, sadd al-dzari’ah

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search