Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Repertorium

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI Annisa Ridha Watikno; Moch Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.623 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan hak atas tanah yang belum terdaftar apabila debitor melakukan wanprestasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pacitan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini, kreditor yang menerima jaminan berupa hak atas tanah yang belum terdaftar apabila debitor wanprestasi pada saat SKMHT berakhir tidak bisa melakukan eksekusi langsung terhadap jaminannya, dan SKMHT yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak dilakukan proses pendaftaran tanah sampai jangka waktunya berakhir. Kata Kunci: Tanah yang belum terdaftar; Bank; Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KELALAIAN MEMBUAT AKTA JUAL BELI TANPA MELIHAT DOKUMEN ASLI (Studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009) Yosandhi Raka Pradhipta; Moch Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.803 KB)

Abstract

Abstrak Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisa penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum, dan untuk mengetahui dan menganalisa Tanggung Jawab Notaris dalam kelalaian membuat Akta Jual Beli tanpa melihat dokumenasli berdasarkan studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009.Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian Normatif.Sifat penelitian deskriptif  danbentuk penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa sumber bahan hukum.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan.Analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan,bahwa kelalaian Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya sehubungan denganpembuatan akta jual beli tanah dan bangunan tanpa melihat dokumen asli maka PPAT dalam menjalankan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuanpasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampaipemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT dengan tidak mengurangikemungkinan untuk dituntut gantirugi oleh pihak yang menderita kerugianyang disebabkan diabaikan nya ketentuan tersebut diatas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997. Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris;Notaris;Kelalalain Notaris;Akta Jual Beli
PROBLEMATIKA COVERNOTE NOTARIS SEBAGAI PEGANGAN BANK UNTUK MEDIA REALISASI PEMBIAYAAN / KREDIT DALAM DUNIA PERBANKAN Dwi Wahyu Juliyanto; Moch Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to find out the problems of Notary Public’s Covernote as the medium of realizing financing / loan in banking realm. This study was a doctrinal research using 2 (two) approaches relevant to the problem studied: statute and Conceptual Approaches. Considering the result of study, it could be found that no article in Law Number 2 of 2014 about Notary Public Position can be interpreted as the notary public’s authority of releasing recommendation called covernote. Therefore, viewed from its binding power, considering the covernote usually used the guideline by the bank, Covernote is not an authentic deed, because the law does not mention firmly the notary public’s authority of releasing authentic deed, so that viewed legally, in fact, covernote does not have a binding and perfect power of law.Keywords: covernote; binding power; ethical codeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui problematika Covernote Notaris sebagai media realisasi pembiayaan / kredit dalam dunia perbankan. Jenis penelitian ini adalah doktrinal, menggunakan 2 (dua) pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan Konseptual (Konseptual approach). Berdasarkan hasil kajian bahwa tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai covernote. Oleh karena itu, jika dilihat kekuatan mengikatnya, dengan hanya melihat covernote yang biasa dijadikan pegangan oleh bank. Covernote bukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris untuk mengeluarkan akta otentik, sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna.Kata Kunci : covernote; kekuatan mengikat; kode etik.