Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum Jurnal Privat Law Privat Law Jambe Law Journal Walisongo Law Review (Walrev) Indonesia Law Review (ILREV)
Moch Najib Imanullah
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Integration of Pancasila Values in Economic Legal engineering for National Development Yahya, Alvin; Auliaurahman; Fadlulloh, Qolbi Hanif; Nurdin, Nazar; Imanullah, Moch Najib
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.1.22259

Abstract

This article explores the philosophical and constitutional foundations that form the basis for the development of economic law in Indonesia. As is known, Indonesian legal problems such as economic inequality, corruption, legal uncertainty, and complicated bureaucracy make it difficult for the Indonesian economy to develop. Laws that should have been engineered for development capital did not go according to plan. This article uses normative legal methods on legislative systematics. The approach in the paper uses a combination of legislative, philosophical and constitutional approaches. The research results show that the philosophical foundations of economic law in Indonesia are based on Pancasila, which functions to create stability, support development, uphold justice, and increase legal literacy. Economic law plays an important role in national development with the principles of faith, benefits, Pancasila democracy and social justice. The Indonesian Constitution emphasizes the principles of kinship and social justice in economic policy, although it is still challenged by capitalistic and socialistic tendencies. This is why it is important to integrate Pancasila values ​​to achieve sustainable and just development in Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi dasar-dasar filosofis dan konstitusional yang menjadi dasar pengembangan hukum ekonomi di Indonesia. Seperti diketahui persoalan hukum Indonesia seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, ketidakpastian hukum, hingga birokrasi berbelit membuat ekonomi Indonesia sulit berkembang. Hukum yang semestinya direkayasa untuk modal pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. Adapun penelitian ini menggunakan metode hukum normatif pada sistematika perundang-undangan. Pendekatan dalam artikel menggunakan gabungan pendekatan perundang-undangan, filsafat dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar-dasar filosofis hukum ekonomi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang berfungsi untuk menciptakan stabilitas, mendukung pembangunan, menegakkan keadilan, dan meningkatkan literasi hukum. Hukum ekonomi berperan penting dalam pembangunan nasional dengan prinsip-prinsip keimanan, manfaat, demokrasi Pancasila, dan keadilan sosial. Konstitusi Indonesia menekankan prinsip kekeluargaan dan keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi, meskipun masih tantangan dari kecenderungan paham kapitalistik dan sosialistik. Dari sini penting adanya integrasi nilai-nilai Pancasila untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia
URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG Imanullah, Moch Najib
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10620

Abstract

AbstractOne of the characteristics of Fundamental Research is provide an explanation a phenomenon. The purpose of this research is to describe the phenomenon of demand for franchise regulation in Indonesia. It is a normative legal research in order to examine the principles of law, the synchronization of law, and legal history. The data used were secondary data came from the primary and secondary legal materials. Validity of data was done by triangulation of sources and sources criticism. Data were analyzed using legal interpretation. The result showed that the urgency of setting a franchise in an act is due to: 1) the content material of franchise have to regulate in an act; 2) to address the sinchronization issue with the other act; 3) to harmonize the Indonesian franchise act with the franchise act from the other countries; 4)  to fullfill the justice of franchisee and international franchisor. To realize the franchise act, the Indonesian government advised to make cooperation with academics, franchise business man, association, and the public to make academic legal drafting based on academic draft from BPHN with completion in accordance with the dinamics and development of franchise business in Indonesia. AbstrakSalah satu karakteristik Penelitian Fundamenatal adalah memberikan penjelasan terhadap sebuah fenomena, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan adanya fenomena permintaan pengaturan waralaba di Indonesia dalam sebuah undang-undang khusus waralaba. Untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukan penelitian hukum normatif dalam ranah asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kesahihan data dilakukan dengan kritik sumber. Data analisis dengan cara melakukan penafsiran hukum (gramatikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan waralaba dalam sebuah undang-undang adalah karena : 1) muatan materinya harus diatur dalam undang-undang (seperti : asas-asas hukum, kewarganegaraan dan hak-haknya, kelembagaan negara, dan perpajakan); 2) untuk mengatasi persoalan sinkroniasi dengan undang-undang lain yang terkait; 3) untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan waralaba Indonesia dengan undang-undang waralaba khusus negara lain; 4) untuk memenuhi rasa keadilan para pelaku usaha waralaba khususnya pelaku usaha waralaba internasional (asing maupun warga negara Indonesia). Untuk merealisasikan undang-undang waralaba, Pemerintah disarankan untuk bekerjasama dengan akedemisi, kalangan pengusaha waralaba, asosiasi, dan masyarakat luas untuk membuat naskah akademis undang-undang waralaba berbasis naskah akademis yang telah dihasilkan BPHN dengan penyempurnaan sesuai dengan dinamika dan perkembangan usaha waralaba di Indonesia.
POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (KAJIAN SINKRONISASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK PVT DAN UNDANG-UNDANG PANGAN) Imanullah, Moch Najib
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11076

Abstract

AbstractThe aim of this research is to determine the level of legal synchronization horizontally on legal policy of national food security within Act on Plant Variety Protection and Act on Food. In order to achieve this aim, it was conducted normative legal research which using secondary data which is based on primary and secondary legal materials. Data were analyzed by using a legal grammatical interpretation. Its results are there is a synchronization between Act on Plant Variety Protection and Act on Food and by the legal protection of plant varieties will increase enthusiasm plant breeders to produce new quality seeds crop, including the food crops seeds. It will lead to increasing national food security conditions, which will provide guarantee on quality and sufficient of food for families who receive it.Keywords: legal policy, crop variety, food, national food security.AbstrakPenelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron  dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin  sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.Kata kunci : politik hukum, varietas tanaman, pangan, ketahanan pangan nasional.
PERAN DAN KEDUDUKAN PETANI DALAM SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Imanullah, Moch Najib; Latifah, Emmy; Adiastuti, Anugrah
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8720

Abstract

AbstractThis study aims to determine the role and position of farmer in the international trading system today. The development of the international trading system has an impact on the shift of food production system and food security policy which ultimately also has an impact on farmer’s role and position in the global market. Evolution of agricultural structures in any periodization provide a clear description of the role and position of farmers in every era to enter the globalization. The globalization era was shaping a more liberal market system so that the role and position of farmers is becoming increasingly difficult in the international trading system. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kedudukan petani dalam sistem perdagangan internasional dewasa ini. Perkembangan sistem perdagangan internasional berdampak pada pergeseran sistem produksi pangan dan kebijakan ketahanan pangan yang akhirnya juga berdampak pada peran dan kedudukan petani di pasar global. Evolusi struktur pertanian dalam setiap periodesasi memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan kedudukan petani pada setiap masanya hingga memasuki era globalisasi. Era globalisasi membentuk sistem pasar yang lebih liberal sehingga peran dan kedudukan petani menjadi semakin sulit dalam sistem perdagangan internasional. 
PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PEMULIA TANAMAN MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL Hadi Purwandoko, Prasetyo -; Imanullah, Moch Najib
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10162

Abstract

AbstractThis paper is partly the result of prime research of Higher Education discusses the contribution of legislation in the field of food PVP and protect the economic rights of breeders of plant varieties that produce seeds crops. research conducted an empirical legal research. Data obtained from informants and analyzed using interactive models of analysis. The results showed that Indonesia as one of the country have little megabiodiversity germplasm that can be developed into high-yielding varieties. Although there is little genetic but basically each region has the potential to develop high yielding varieties through plant breeding and protected by pvp. pvp is a form of protection of the economic rights of plant breeders. Although each region has the potential for yielding varieties that can be requested, but the PVP application of knowledge communities and relevant agencies on the protection of plant varieties is still lacking. Legislation in the field of food has not been able to PVP and encourage breeders of plant varieties produce seed crops because they can not protect their economic rights. Draft a list of six National Legislation Program 2010-2014, only two bill that has been passed into law, the Act Number 13 of 2010 concerning Horticulture was passed in 2010 and the Act Number 18 of 2012 concerning Food was passed in 2012.Keywords : protection of plant variety, protection of economic rights, food securityAbstrakTulisan ini merupakan sebagian hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang membahas kontribusi perundang-undangan bidang PVT dan pangan dalam melindungi hak ekonomi pemulia varietas tanaman yang  menghasilkan bibit unggul tanaman pangan.  Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari informan dan dianalisis dengan menggunakan interactive models of analysis.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversity hanya mempunyai sedikit plasma nutfah yang dapat dikembangkan menjadi varietas unggul.. Meskipun hanya terdapat sedikit plasma nutfah tetapi pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi varietas unggul yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dilindungi melalui PVT. PVT merupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman. Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan PVT tetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang.   Perundang- undangan di bidang PVT dan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan   karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari enam daftar RUU  Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014, baru  dua  RUU yang telah disahkan menjadi UU, yaitu Undang Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan yang disahkan tahun 2012.Kata kunsi : Perlindungan varietas tanaman, perlindungan hak ekonomi, ketahanan pangan
TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN AKUN NETFLIX TIDAK RESMI DALAM MEDIA SOSIAL Donita, Tasya Maura; Imanullah, Moch Najib
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.58640

Abstract

This articles aims to find out and analyze the copyright protection of netflix paid streaming application programs in the study of trading unofficial netflix accounts on social media. This study uses a combination of normative methods and descriptive empirical methods. This research approach uses a qualitative approach by using primary legal materials and secondary book materials. The technique of collecting legal materials in writing this law uses library research and interview techniques. According to Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, the Netflix paid streaming application is a computer program and is included in a protected work. Along with the development of technology and social media, the act of buying and selling netflix accounts unofficially began to bloom on social media. The results of research and studies in writing this law show that Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright regulates the prohibition of commercializing unofficial netflix accounts on social media. This study aims to increase public awareness of the applicable law and the importance of copyright which requires an active government role in controlling copyright in social media. So it can be concluded that there needs to be an increase in supervision from the Directorate General of Intellectual Property so that the Netflix application can improve the user account security system so that the public is able to respect copyright more.
PENGGUNAAN PRINSIP REBUS SIC STANTIBUS PADA PERMASALAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta) Rofita, Nabila Alto; Imanullah, Moch Najib
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.55263

Abstract

AbstractThis  writing  describes and  examines  the  existence   of the  Rebus  Sic  Stantibus principle in  resolving defaults on  credit agreements at Bank  BNI  Jakarta.  This writing is a prescriptive normative legal  research.  The  types  of secondary data include primary legal  materials,  namely  Laws  and Civil  Codes,  then  secondary legal  materials  in  the form of scientific works,  legal journals  and  literature in accordance with research.  The technique of collecting legal materials used is by browsing,   searching,   and   downloading,  as  well  as  copying,   and  conducting interviews to deepen  the analysis. Technical analysis used is descriptive qualitative method.  The results of the writing show that the arrangements set by Bank Negara Indonesia in Credit Restructuring are in accordance with the regulations issued by the OJK to overcome credit problems during the Covid-19 Pandemic. Credit restructuring carried out by Bank Negara Indonesia is still using the Force Majuere Principle but has not used the Rebus  Sic Stantibus Principle.Keywords:  Covid-19 Pandemic; Rebus  Sic Stantibus;  Credit Restructuring AbstrakPenulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji eksistensi prinsip Rebus  Sic Stantibus dalam  menyelesaikan  wanprestasi  pada  perjanjian kredit  di Bank  BNI  Jakarta. Penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  nonnatif bersifat preskriptif.  Jenis  data sekunder meliputi bahan hukum primer adalah Undang-Undang dan Kitab Undang• Undang Hukum  Perdata, kemudian bahan hukum  sekunder berupa karya  ilmiah, jurnal hukum  dan  literatur  yang sesuai dengan  penelitian.  Teknik  pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan browsing, searching, dan download, serta mengcopy, dan melakukan wawancara  untuk mernperdalam analisis. Teknis analisis yang digunakan  adalah  metode deskriptif kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan  bahwa  pengaturan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Negara  Indonesia dalam Restrukturisasi Kredit yang telah sesuai dengan peraturan  yang dikeluarkan oleh OJK untuk mengatasi permasalahan  kredit di masa Pandemi Covid-19. Restrnkturisasi Kredit yang dilakukan Bank Negara Indonesia masih menggunakan Prinsip Force Majuere belum menggunakan Prinsip Rebus  Sic Stantibus.Kata Kunci  : Pandemi Covid-19; Rebus Sic Stantibus; Restrukturisasi Kredit 
Co-Authors Al Sentot Sudarwanto Alvin Yahya Anik Wulandari ANNISA RIDHA WATIKNO Anugrah Adiastuti Auliaurahman Bajrektarevic, Anis H Donita, Tasya Maura Dwi Wahyu Juliyanto Emmy Latifah Emmy Latifah Fadlulloh, Qolbi Hanif H Harjono Hadi Purwandoko, Prasetyo - Nazar Nurdin Ratri, Pramesthi Dinar Kirana Risang Semunaring Jabbar Roby Agung Kurniawan Rofita, Nabila Alto Sri Wahyuningsih Yulianti Yosandhi Raka Pradhipta Yudho Taruno Muryanto Zakki Adlhiyati