Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law RechtIdee Jimly Legal Yustisia Journal
Hesti Armiwulan
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Case Law

 1 
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS PEMBERI ATAU PENERIMA PROTOKOL NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG HILANG Ahmad Amin Arif; Hesti Armiwulan
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5002

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis bentuk pertanggungjawaban serta implikasi hukum terhadap Notaris sebagai pemberi maupun penerima Protokol Notaris apabila dalam proses penyerahannya terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, juga memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan menjaga keutuhan Protokol Notaris. Protokol tersebut wajib dipelihara oleh Notaris yang bersangkutan maupun oleh Notaris penerima protokol, dan tetap memiliki kekuatan hukum selama belum dinyatakan tidak berlaku. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Protokol Notaris yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, dan hal tersebut berdampak pada perlindungan hukum terhadap para pihak (penghadap) yang menggunakan akta tersebut, maka Notaris dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme gugatan individual yang didasarkan pada hubungan perikatan (verbintenis).
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA ATAU LURAH DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PADA PPAT Iqbal Syahrul; Hesti Armiwulan
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5003

Abstract

Dalam praktik jual beli tanah, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu keharusan, di mana salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi adalah adanya bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, dalam realitasnya, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SKT yang diterbitkan oleh aparat desa atau kelurahan dalam proses pembuatan AJB oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah memiliki peranan penting dan dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tertulis dalam pembuatan AJB sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Ahmad Amin Arif Christoper Putera Didik Widitrismiharto Elly Hernawati Fernando Anggrek Iqbal Syahrul Tjondro Tirtamulia Valentino Nathanael Prabowo