Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Intizar Al Ahkam Jurnal Studi Sosial dan Politik
KA Bukhori
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
South Sumatra KPU Communication Strategy to Increase Voter Participation Rate in the 2019 Election Muhamad Arif Setiawan; Fifi Hasmawati; KA Bukhori
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v4i2.6248

Abstract

Pemilu adalah sebuah proses demokrasi yang di laksanakan setiap 5 tahun sekali dan melibatkan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya. Namun dalam pelaksanaannya angka partisipasi pemilih selalu menjadi persoalan besar dalam pemilu, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya angka partisipasi masyarakat tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi komunikasi KPU Sumatera Selatan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019 yang menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik analisis isi untuk mendapatkan data-data berdasarkan hasil wawancara serta analis sehingga menghasilkan gambaran yang mendalam dengan berlandaskan teori strategi perencanaan komunikasi oleh Hafied Cengara dan teori Harold Lasswell untuk memecahkan permasalahan penelitian mengenai strategi komunikasi KPU Sumsel dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih serta mengetahui evaluasi yang di lakukan KPU Penyelenggaraan Pemilu di Sumsel. Hasil temuan penelitian ini bahwa strategi komunikasi yang di gunakan ialah dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung dan mendatangi segmentasi pemilih dengan memaksimalkan peran relawan demokrasi. Untuk pemilu selanjutnya KPU harus memaksimalkan lagi sosialisasi yang di lakukan dengan melakukan kampanye dari rumah ke rumah untuk mengingatkan masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa menggunakan hak pilih merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan bagi bangsa Indonesia.
Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Program Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang Hendra Gunawan; Yenrizal Yenrizal; KA Bukhori
Intelektualita Vol 9 No 2 (2020): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v9i2.5894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah dalam mengimplementasikan program Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Empat Lawang untuk mengimplementasikan program Pol PP Desa bahwa program tersebut merupakan rintisan yang pertama di Indonesia. Berupa penempatan petugas Pol PP di setiap desa se kabupaten Empat Lawang diberikan fasilitas pos jaga. Proses berjalannya program tersebut juga dilengkapi dengan aplikasi “SIAP Pol PP Desa” dan dapat dilakukan pengawasan, kontrol, serta perintah atasan jam dan dimana pun juga. Masyarakat/netizen pun dapat dengan mudah memberikan informasi apapun yang terjadi di kabupaten Empat Lawang sesuai dengan petunjuk aplikasi Siap Pol PP Desa tadi. Bahkan didukung penuh oleh Polres Empat Lawang dalam bentuk program Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Hasilnya implementasi program tersebut salah satu cara komunikasi pemerintah yang sangat efektif, berimplikasi dengan menekan angka kejahatan kriminal di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati
Evaluasi Pesantren dalam Meningkatkan Efektivitas Menghapal Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah Al-Ittifaqiyah Indralaya Mabsud Mabsud; Aflatun Muchtar; KA Bukhori
Intelektualita Vol 9 No 2 (2020): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v9i2.6105

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pelaksanaan program Tahfiz al-Qur’an di Madrasah Tsananawiyah Al-Ittifaqiyah Indralaya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan evaluatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Dari data tersebut dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan evaluasi konteks ditemukan data bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Ittifaqiyah melaksanakan pembelajaran Tahfiz al-Qur’an dalam rangka mencetak kader ulama yang bertanggungjawab bagi syiar Islam yang berciri khas al-Qur’an. Dengan dukungan dari berbagai elemen yang ada di Madrasah Tsanawiyah sehingga siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian setiap siswa secara garis besar sudah mampu membaca al-Qur’an dengan baik sebelum masuk ke Madrasah Tsanawiyah, untuk sarana prasarana sudah cukup baik, ditambah juga kompetensi profesional guru-guru al-Qur’an. Evaluasi proses dari metode maupun perencanaan dikategorikan cukup baik dengan faktor pendukung program yang sangat banyak. Kemudian dari segi evaluasi produk menghasilkan siswa dari serangkaian evaluasi yang dilaksanakan mayoritas mampu membaca al-Qur’an, bahkan berprestasi di bidang tilawah dan hafiz al-Qur’an, baik tingkat regional maupun nasional.
Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja’) Indra Pratama; Duski Ibrahim; KA Bukhori
Intizar Vol 26 No 1 (2020): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v26i1.5843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengkaji fikih zakat hewan ternak dalam persfektif Abu Syuja’. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tersebut sangat mudah diaplikasikan, dihapal dan dipelajari untuk pemula di Indonesia dengan bentuk karangan yang sistematik sehingga terasa sangat berbeda dengan kitab-kitab fikih yang lainnya, ditambah lagi bahwa Abu Syuja’ merupakan ulama ternama Syafi’iyah (Imam Syafi’i), sehingga sangat efektif ketika dipraktekkan di Indonesia bahkan di Asia yang mayoritas masyarakatnya mengadopsi dari mazhab Imam Syafi’i. Dan dalam tinjauan ini Abu Syuja’ mengutip bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri atas unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba yang sudah mencapai haul dan nisab serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, ternyata Beliau juga ber-istidlal dengan hadis-hadis sahih yaitu derajatnya marfu’ atau disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.
Pola Komunikasi Ritual Kembar Mayang: Kajian Etnografi Komunikasi pada Etnis Jawa Fitriyani Fitriyani; Muhammad Adil; KA Bukhori
Intizar Vol 26 No 2 (2020): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v26i2.7854

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi komunikasi, peristiwa komunikasi, tindak komunikasi, serta pola-pola komunikasi dalam ritual Kembar Mayang. Penelitian ini menggunakan teori etnografi komunikasi dan interaksionisme simbolik dengan pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivis. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi komunikasi dengan menganalisa komponen-komponen komunikasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi tanpa partisipan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terbentuk meliputi pola komunikasi satu arah dan pola komunikasi dua arah. Untuk gaya komunikasi pada ritual Kembar Mayang menggunakan gaya komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Jenis komunikasi pada tradisi ini menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Sedangkan fungsi komunikasi tradisi Kembar Mayang tertuju pada komunikasi ritual dan komunikasi sosial.
Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia Thoyib, Abdurrasyid; Bukhori, KA
Intelektualita Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v11i1.10594

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan batas usia minimal perkawinan pada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif maslahah mursalah. Metode penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, politik hukum pengaturan batas usia minimal perkawinan pada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembahasannya sangatlah dimanis, dari 10 fraksi yang ada di DPR, hanya Fraksi PKS dan PPP yang masih bertahan pendapatnya 18 Tahun untuk usia minimal perkawinan bagi perempuan, sedangkan 8 fraksi lainnya sepakat 19 tahun untuk usia masing-masing calon pengantin pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan prinsip maslahah mursalah dari berbagai aspek, mulai dari syariat, psikologis, sosiologis, yuridis dan kesehatan. Pemberian dispensasi harus dipastikan bahwa tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-syari’ah), dalam rangka menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl) berada pada tingkatan al-daruriyyah atau minimal pada tingkatan al-hajiyyah, dengan memperhatikan keselamatan jiwa bagi mereka yang terikat pernikahan (hifzhu al-nafs) serta memperhatikan keberlanjutan pendidikan bagi anak yang diberi dispensasi kawin (hifzhu al-aql).
Authority of Bawaslu to Handle Violations of Administrative Law in Fiqh Siyasah Mustakim, Mustakim; Cholidi, Cholidi; Bukhori, KA; Sadi Is, Muhamad; Mohamad, Abdul Basir Bin
Al Ahkam Vol. 20 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v20i1.9832

Abstract

General Elections a process where individuals carefully choose representatives or candidates who are considered good and appropriate to their preferences. General elections are an important tool in realizing people's sovereignty, which produces people's representatives who represent the aspirations of the people, have quality, and are responsible. The research focused on three main questions: 1. What is Bawaslu's authority in resolving violations of General Election administration law? 2. What factors hinder Bawaslu's authority in addressing violations of General Election administration law? 3. What sanctions apply for violations of General Election administration law?. Library study method was used. Meanwhile, the research results explained that Bawaslu had the authority to resolve violations of general election administration law, including monitoring, handling complaints, investigating, providing recommendations, hearings, campaign assistance, and issuing guidelines. Inhibiting factors for Bawaslu in addressing violations of election administration law in Indonesia include limited resources, legal complexities, authority limitations, non-compliance by parties, political interference, restricted information access, diverse legal cultures, lack of awareness, political party involvement, and time constraints. Meanwhile, the administrative sanctions that Bawaslu could impose on violators of election administration law included cutting campaign budgets, terminating candidacy, as well as recommendations to the General Election Commission.
Co-Authors Aflatun Muchtar Cholidi Cholidi Duski Duski Fifi Hasmawati Fitriyani Fitriyani Hendra Gunawan Indra Pratama Mabsud Mabsud Mohamad, Abdul Basir Bin Muhamad Arif Setiawan Muhammad Adil Mustakim Mustakim Sadi Is, Muhamad Thoyib, Abdurrasyid Yenrizal Yenrizal