Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Al-Mizan (e-Journal) Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Jurnal Pekommas SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum TAHKIM Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama Legal Studies Journal
La Jamaa
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN AMBON
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia La Jamaa
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i2.1467

Abstract

Abstract: The protection of Domestic Violence Victims in the Indonesian Criminal Law. The existence of the Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence are expected to provide legal protection for victims of domestic violence (KDRT) significantly. The form of protection regulated in this Act is the temporary protection of the police, the courts and the protection of victims in the placement of "safe houses". However, research results through both District Court and informants, suggests that a form of protection of domestic violence victims are still dominant through repressive measures (sentence of imprisonment) to the perpetrators, while the protection of temporary and permanent protection of the court was unnoticed. Abstrak: Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun hasil penelitian baik melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan DOI: 10.15408/jch.v1i2.1467
Fatwas of the Indonesian council of ulama and its contributions to the development of contemporary Islamic law in Indonesia La Jamaa
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 8, No 1 (2018): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijims.v8i1.29-56

Abstract

This article addresses the contributions of the fatwas of the Indonesian Council of Ulama (MUI) to the transformation of contemporary Islamic law and the development of Islamic law in Indonesia, from 1975 to 2011. It aims to respond to the existing papers claiming that the MUI’s fatwas were likely to be compliant with the government’s wishes and dependent. This paper also wants to demonstrate another fact that the MUI has been inconsistently using their own guidelines for the determination of its fatwas. The present study found that over 26 years the MUI’s fatwas contributed positively to the transformation of contemporary Islamic law in Indonesia. During the period, the MUI produced 137 fatwas and 50 decisions, either addressed to Muslims and the Indonesian government. Therefore, the MUI’s fatwas, as among the elements of Islamic law in Indonesia, also contributed to the development of contemporary Islamic law in Indonesia.Artikel ini mengkaji kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap transformasi hukum Islam kontemporer, dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, dalam kurun waktu 1975 sampai dengan 2011. Tulisan ini bertujuan untuk menanggapi tulisan yang telah ada selama ini, bahwa fatwa MUI cenderung mengikuti keinginan pemerintah, dan tidak mandiri. Tulisan ini juga ingin membuktikan fakta lain, bahwa MUI tidak konsisten menggunakan pedoman penetapan fatwanya. Penelitian ini menemukan, bahwa fatwa MUI selama kurun waktu 26 tahun, telah memberikan kontribusi positif terhadap transformasi hukum Islam kontemporer di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, MUI telah menghasilkan 137 fatwa, dan 50 keputusan baik yang ditujukan kepada umat Islam, maupun pemerintah Indonesia. Sehingga fatwa MUI, sebagai salah satu unsur hukum Islam di Indonesia, telah juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia
MATAKAO SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PENCURIAN DI PULAU AMBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM La Jamaa
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 11 No. 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v11i1.856

Abstract

Abstrak:Pencurian merupakan tindak pidana meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya preventif, dan represif, baik dari aparat kepolisian maupun kesadaran masyarakat sendiri. Upaya yang dilakukan masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Pange di pulau Ambon terhadap pencurian tersebut adalah penggunaan matakao. Penelitian ini mengungkap dampak penggunaan matakao terhadap pencegahan pencurian barang masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok dan penggunaan matakao dianalisis dari aspek preventif dan represif terhadap pencurian dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan syar’i dan fenomenologis serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok memercayai penggunaan matakao menimbulkan efek fisik berupa rasa sakit kepada pencuri tanaman atau hewan ternak yang dipasang matakao. Matakao karimpu menimbulkan efek psikologis; pencuri kesulitan keluar dari areal tanaman atau hewan ternak yang dicurinya hingga ditemukan korban atau orang lain. Rasa sakit yang dialami pencuri akan hilang, setelah diberikan penawar, jika pencuri mengakui perbuatannya dan bertobat tak akan mencuri lagi di hadapan korban (pemilik barang). Sehingga tanaman dan hewan ternak masyarakat setempat aman dari pencurian. Karena itu, matakao berdampak positif sebagai upaya preventif sekaligus represif terhadap pencurian di dusun Telaga Pange dan Telaga Kodok. Usaha pencegahan dari pencurian itu, sejalan dengan maqashîd al-syarî`ah, sebab pencurian merupakan jarîmah hudûd dalam hukum Islam. Pengakuan pelaku pencurian pada dasarnya merupakan alat bukti yang sah dalam perspektif hukum Islam.Abstract:Theft is a criminal act of disturbing the public, so that the necessary preventive measures and repressive, including police and public awareness. Efforts are being made publics of Telaga Pange village and Telaga Kodok on the Ambon island against the theft, is the use matakao. This study reveals the impact of the use matakao, to the prevention of theft of Telaga Pange and Telaga Kodok village communities; and analyze the use matakao from preventive and repressive aspects against theft in the perspective of Islamic law. This research uses syar’i and phenomenological approachs, and analyze it qualitatively-descriptively. Data were collected through observation and in-depth interview techniques to several informants. The results showed that Telaga Pange and Telaga Kodok village community trust that matakao use of physical effects in the form of pain to the thief crops, livestock mounted submit their matakao. Matakao karimpu causes psychological effects; thieves had trouble getting out of the plant area, or livestock stolen, until it finds a victim, or others. The pain experienced thief will be lost, after being given the antidote, if the thief confess and repent will not steal again, in the presence of the victim (the owner of the goods). So that, the plants and animals of local communities, safe from theft. Matakao, therefore, have a positive impact as well as repressive preventive measures against theft, in Telaga Pange and Telaga Kodok vilage. Prevention of theft, in line with the maqâshid al-syarî`ah, because theft is jarîmah hudûd in Islamic law. Recognition culprit is basically valid evidence in the perspective of Islamic law.   
Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia La Jamaa
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 12 No. 1 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i1.1215

Abstract

Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid dengan kompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang dialami umat Islam, baik dalam bentuk pemikiran ulang terhadap aturan hukum Islam yang telah ada, maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap peristiwa baru pada era modern. Ijtihad Muhammadiyah terhadap permasalahan hukum Islam kontemporer yang tidak ada nashnya, menggunakan ijtihād, baik secara bayāni, qiyāsi, maupun istislāhi serta sadd al-zari’ah dengan tetap mengacu kepada prinsip jalbu masalih wa daf’u mafāsid. Ijtihad Muhammadiyah tersebut telah menghasilkan berbagai fatwa dalam masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer. Meskipun secara kuantitas, fatwa Muhammadiyah dalam bidang hukum Islam kontemporer masih minim dibandingkan dengan fatwa dalam masalah non kontemporer, namun telah memberikan kontribusi terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia.(Muhammadiyah has Tarjih and Tajdid Councils with the competence to do ijtihad on various legal problems experienced by Muslims, either in the form of rethinking the existing Islamic law, or finding and deciding legal judgment on new events in the modern era. Ijtihad done by Muhammadiyah on contemporary Islamic law issues that are not stated clearly in the Quran, uses bayani, qiyāsi, and istislāhi as well as sadd al-zari'ah by referring to the principle of jalbu masalih wa daf’u mafāsid. The ijtihad has produced various fatwas on the problems faced by contemporary Muslims. Although there is a small quantity of Muhammadiyah fatwa on contemporary Islamic laws compared to the fatwa on non contemporary issues, it has contributed to the dynamics of contemporary Islamic legal thinking in Indonesia)
Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence Ahmad Lonthor; La Jamaa
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 15 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v15i2.3677

Abstract

This research aims to reveal the Moluccas local wisdom through the existence of marriage arbitrators among Muslim community in Salahutu, Leihitu, and West Leihitu, Central Maluku. The data were collected through observation and interviews with community leaders, marriage arbitrators and their married sisters and then analyzed descriptively and qualitatively. The research results showed that the marriage arbitrators come from a male distant relative who was appointed by custom as a part of the marriage custom. The appointment aims to strengthen the family relationship between the bride (married sister) and the arbitrator in which they can help each other. Traditionally, an arbitrator serves to help the bride in both material and non-material aspects, particularly in preventing domestic violence. He can become a mediator, peacemaker, and helper of the economic hardship as well as preventing the married sister from psychological domestic violence. Furthermore, he can also provide protection for his married sister from the threat of her husband’s physical violence. This research found that the role of marriage arbitrators as peacemakers in preventing husband’s violence against their married sisters is relevant to hakamain concept in Islamic law as well as the provisions of "safe houses by the community," in Law No. 23/2004.(Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan peran kearifan lokal saudara kawin  pada masyarakat Muslim di Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat, saudara kawin dan saudari kawin kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saudara kawin adalah laki-laki dari kerabat jauh yang diangkat secara adat sebagai bagian dari adat perkawinan. Hal itu bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara saudara kawin dengan saudari kawinnya di mana keduanya bias saling membantu. Secara adat, saudara kawin bertugas membantu mempelai perempuan (istri) dalam hal material maupun non-material, utamanya untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga si saudari kawin. Saudara kawin bisa berperan sebagai penengah, juru damai, sekaligus membantu kesulitan ekonomi keluarga saudari kawinnya, termasuk mencegah terjadinya kekerasan psikis saudari kawinnya. Lebih jauh, saudara kawin juga bisa berperan melindungi saudari kawinnya dari ancaman kekerasan fisik suaminya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran saudara kawin sebagai juru damai yang mencegah kekerasan suami kepada istri relevan dengan konsep hakamain dalam hukum Islam serta ketentuan ”rumah aman oleh masyarakat,” dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004)
Violent Communication in the Household upon Muslim Women in Maluku nfn sulaeman; La Jamaa; Mahdi Malawat
Jurnal Pekommas Vol 4, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : BBPSDMP KOMINFO MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.105 KB) | DOI: 10.30818/jpkm.2019.2040208

Abstract

Violent communication in the household is the act of an abnormal communication of the husband on the wife that brings up the inconvenience of harmonious households. This study aimed to describe the motives, purport, and acceptance of in household violence treatment experienced by Muslim women in the Maluku. The research method used was the phenomenology that focused on purport study. This research used a qualitative approach based on the constructivist paradigm.  The data was collected through in-depth interviews and observations of the ten married Muslim women in Maluku. They were chosen by snowball sampling technique. The result showed that the in hosehold violence for Muslim women in Maluku have a "because" motive, such as: adultery, polygamy, communication barriers, disobedience of wife-husband fulfills its obligations, default character, unemployment, social patriarchy, economic dependency, neglect, the fulfillment of economic, religious, as well as social solidarity, and the " in order to" motive, such as: problem-solving, cover the shortage of husband, feeling happy on conquering women, as well as responsibility. The meaning of the in household violence experienced showed physical violence, psychological, economic, and sexual violent.
ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM) Gazali Rahman; La Jamaa
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v15i2.2702

Abstract

This study examines the main problems; “How the principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law and Islamic criminal law?” The problem was studied by juridical, and shariah approach, and analyzed by qualitative descriptive. Data were collected through library research. The results showed: the principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law, has implied in Law No. 3 of 1971, and Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001. However, the Corruption Court in Indonesia have yet to implement the principle of reversed of proof in corruption to the fullest. Islamic criminal law also adheres to the principle of reversed of proof in corruption. It can be explored from dalalah 'ibarah Koran Surah Al-Nisa verse 135, also the story of Prophet Yusuf evidence on charges Zulaikha in Koran Surah Yusuf verse 24-29, and asbab al-nuzul Koran Surah Ali Imran verse 161, and the Prophetic traditions, and rules of fiqh. The principle of reversed of proof in corruption perspective Indonesian criminal law is limited and balanced. While the principle of reversed of proof in corruption perspective of Islamic criminal law is absolute.Keywords: principle reversed of proof, corruption, indonesian criminal law, islamic criminal law
URGENSI KEARIFAN LOKAL BAGI KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI MALUKU PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER Hasbollah Toisuta; La Jamaa
TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v14i2.3075

Abstract

This paper aims to explore and explain the urgency of the values of “local wisdom” for the sustainability of peace building in the Maluku people. Local wisdom is meant in the form of values of living together which are used as moral guidelines for caring for life together across religions and beliefs. While the values of living together can be in the form of expressions that contain the philosophy of social life or values that shape the daily behavior of the community. The values of local wisdom were analyzed based on the perspective of contemporary fiqh. Contemporary fiqh approach here is intended to see to what extent the values contained in local wisdom of the Maluku people have relevance to fiqh and its contextualization in contemporary Maluku society. Based on the results of the research, it was found that the values of local wisdom are still deemed necessary to continue to be developed and become an important part in building peace in Maluku. From the perspective of contemporary fiqh, local traditional values are an important dimension for the dialogue between Islam and local culture. Contemporary fiqh views the local traditional values of the Maluku people as being categorized as 'Urf (known good traditions) that can contribute to peace.Keywords: local wisdom, peace building, contemporary fiqh
IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG OPERASI PERUBAHAN KELAMIN WARIA DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN CACAT La Jamaa; Faisal Kaliky
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2969

Abstract

Reeality show, that there are people who are born with sex organs as a perfect man, but dressed as a woman, commonly called transvestites. Because there are psychiatric in question are not satisfied with its genitals. With advances in medical technology today, these conditions can be corrected through a sex change. In this context, Islam permits and even suggested a sex change for a person to have double genitalia, penis and vagina, or have no genitals at all (khunsa), to clarify and functioning optimally and definitively one of the genitals because it would provide a greater benefit compared with the hazard (mafsadat) it. While transsexual is a person of the opposite sex male genitals and physically perfect, but deliberately look or behave like a woman, the Indonesian Ulama Council (MUI) has issued a fatwa forbidden sex change operations for transsexuals.Keyword: Fatwa, transvestite, and gender operation
STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN IPTEK La Jamaa; Anwar Fahri
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.2053

Abstract

The existence of the Indonesian Ulema Council is very strategic in responding to the various dynamics of the development of Islamic law in Indonesia which are caused by the development of advances in science and technology. In this regard, MUI responded by issuing a fatwa. The MUI fatwa in the field of social affairs and science and technology uses maslahah al-ummat by setting aside the zahir verse that allows marriage between Muslim men and women who are ahlul Kitab. In the MUI fatwa, three approaches are used, namely the bayani approach with the al-nas signaling analysis system, and amar and nahy; istidlal analysis method, and istislahi analysis approach with fathu al-zari'at on the ability to implement family planning, as well as sadd al-zari'at, against the prohibition of using abortion and sterilization as family planning contraceptives as well as textual hadith and ratio considerations in the halal fatwa slaughter animals mechanically. Keywords: fatwa method, MUI, contemporary Islamic law
Co-Authors Abu Bakar Kabakoran Ahmad Lonthor Anwar Fahri Asrul Pattimahu MA, Muhammad Baharuddin, Didin Faisal Kaliky Gazali Rahman Hasbollah Toisuta Kabakoran, Abu Bakar Lateni, Anwar Mahdi Malawat Malawat, Mahdi Narahaubun, Muhammad Ikhsan nfn sulaeman Pariela, Tonny D Pikahulan, Muis Saifuddin Anshori Rilan Abdul Syarif Rustam Latupono sulaeman, nfn Syarif, Rilan Abdul Toisuta, Hasbollah Wattimena, Husin